KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 21 November 2012 | 09:11 WIB
Apa yang akan terjadi kalau pertimbangan lingkungan tidak terintegrasi dalam perencanaan tata ruang? Jawabannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Mengapa? Sumber  masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan sehingga upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan juga harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan, yaitu pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan.

Setelah lebih dari 30 tahun diberlakukannya Kebijakan Nasional Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), kualitas tata ruang di Indonesia masih belum memenuhi harapan,  justru cenderung mengindikasikan adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan makin terlihat nyata  baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah di atas, dan sekaligus sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, adalah mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis, yakni pada tataran kebijakan (policy), rencana (plan), atau program (KRP); melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.  

Dengan kata lain, KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada tataran pengambilan keputusan.

Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam dua cara, yaitu: penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang atau melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang.

Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (self-assessment) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Di Indonesia,  landasan formal agar KLHS terintegrasi atau menjadi dasar penyusunan tata ruang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu bahwa salah satu asas penataan ruang diselenggarakan dengan prinsip keterpaduan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; serta keberlanjutan.

Lebih lanjut pada pasal 3 pada undang-undang yang sama disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan (a)  terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b)  terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan inilah, diperlukan suatu kajian yang memuat arahan prinsip keberlanjutan dalam KRP sekaligus mampu menjadi pondasi kebijakan penataan ruang sebagaimana yang termuat dalam ketiga poin di atas (a, b,c) dan kajian tersebut adalah dalam bentuk KLHS.

Integrasi KLHS dalam perencanaan tata ruang dipertegas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada pasal 15 , disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya.

KLHS memuat kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaramaan hayati.

Agar KLHS dapat terintegrasi secara baik dalam penyusunan tata ruang, perlu diperhatikan kaidah asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang, yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (justice).

Keterkaitan menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.

Keseimbangan menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti di antaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.  

Sedangkan asa keadilan menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah-kaidah di atas, maka penerapan KLHS dalam penataan ruang bertujuan untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP tata ruang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti: Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah RTRW atau KRP Tata Ruang?

Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat RTRW atau KRP Tata Ruang dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam? Apa lingkup interaksi tersebut?

Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup?

Apakah interaksi tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat? Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya dikembangkan? Dan seterusnya.***

Rima Septisia, Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin