Guru Berkualitas, Pendidikan Berkualitas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 27 November 2012 | 08:50 WIB
Ahad, 25 November lalu, diperingati sebagai Hari Guru Nasional, dan HUT ke-67 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Banyak makna dan pengharapan terkait momentum ini.

Tentu saja, ini ditujukan pada peningkatan kualitas guru itu sendiri, yang akan berdampak langsung pada perbaikan kualitas pendidikan di negara ini yang tengah menjadi sorotan.  

Harapan agar guru meningkatkan kualitas, tentu tak fair tanpa didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Tak mungkin guru bisa hebat begitu saja tanpa diberi peluang untuk mengembangkan kemampuannya, menambah pendidikan, dan memperluas wawasan dengan mengikuti pelatihan, misalnya.

Dan, tak masuk akal bila guru diharapkan mengabdi mati-matian tanpa kesejahteraan yang memadai. Walau mungkin, tak sedikit pula guru yang benar-benar idealis: mengabdi tanpa berharap imbalan.

Pemerintah memang telah berusaha mendorong peningkatan kualitas guru, atau memberlakukan standar minimal kualitas guru melalui proses sertifikasi.

Namun, upaya ini tetap menghadapi kendala. Masih banyak kelemahan di sana-sini, sehingga sertifikasi hanya sebatas formalitas.

Parahnya, sebagian guru malah menganggap sertifikasi hanya sebagai cara untuk menambah pendapatan saja. Bukan seperti yang diharapkan, yakni untuk peningkatan kualitas.

Akibatnya, tujuan akhir: kualitas pendidikan terus meningkat lebih baik belum kunjung terwujud. Walau mungkin telah dinilai persoalan lama, namun masalah kesejahteraan guru tetap menjadi hal pokok yang terus diangkat saat peringatan hari guru.

Mungkin sebagian guru yang sudah berstatus PNS, atau bekerja di sekolah swasta yang besar, tantangan peningkatan kualitas bukan lagi soal kesejahteraan.

Namun bagi yang masih bekerja di sekolah swasta yang seperti “hidup segan mati tak mau”, dan yang honorer, tentu saja masalah gaji menjadi hal utama. Bagaimana pula dia bisa serius mengajar bila urusan perut keluarganya teka tercukupi? Dan, ini jumlahnya masih cukup banyak.

Walau begitu, ada pula yang berpendapat bahwa di zaman persaingan ketat seperti sekarang, pendapatan atau kesejahteraan sebetulnya bukan lagi ukuran.

Sebab, siapa yang berkinerja baik, dan profesional, niscaya akan memperoleh imbalan yang memadai. Bahkan lebih dari cukup.

Oleh karena itu, dalam penilaian pendapat ini, status pegawai negeri, swasta, tetap, atau honorer tidak terlalu relevan dikaitkan dengan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru.

Di banyak tempat, status pegawai tetap, malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional.

Sebab mereka telah merasa mapan. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri, banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya.

Bertolak dari kondisi dan persoalan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru sebetulnya lebih ditentukan oleh kemauan guru itu sendiri. Ingin bagus dan ingin baik kualitasnya, tergantung guru tersebut.

Soal pendapatan atau kesejahteraan adalah keniscayaan. Guru berkualitas dan profesional, di sekolah negeri atau swasta, pasti akan mendapat imbalan yang memadai.

Walau begitu, pemerintah dan masyarakat tetap saja mempunyai peranan penting untuk terus menciptakan iklim mendorong guru untuk meningkatkan kualitas.

Paling tidak, harus ada pengayoman, perlindungan, dan penghargaan terhadap profesi guru. Salah satunya: penetapan tentang standar minimal pendapatan atau kesejahteraan guru.

Ini agar sejalan pula dengan standar minimal kualitas guru. Mungkin dengan demikian, kita bisa berharap pendidikan akan lebih baik.***

Editor : Rindra Yasin