Berbicara masalah membangun dunia pendidikan, tidak harus selalu terbayang pada uang atau dana, akan tetapi untuk membangun dunia pendidikan menjadi lebih maju sangat dibutuhkan dukungan semua pihak dari pemangku kepentingan (stakehoders).
Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka telah mengisyaratkan pentingnya sebuah pendidikan.
Menurutnya pendidikan merupakan kunci pembangunan sebuah bangsa.
Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Ki Hadjar Dewantara, 1977).
Dalam konteks terkini, pesan Ki Hadjar Dewantara di atas masih amat relevan. Para ahli meyakini bahwa daya saing suatu bangsa sangat bergantung pada penyelenggaraan pendidikannya, yaitu pendidikan yang dapat mewujudkan sumberdaya manusia bermutu.
Untuk itulah kunci pembangunan sumberdaya manusia adalah melalui penyelenggaran pendidikan bermutu.
Mutu pendidikan yang dimaksud menyangkut dimensi proses dan hasil pendidikan.
Mutu proses diukur dari indikator mutu komponen dan interaksi antar komponen, sedangkan mutu hasil diukur dari indikator capaian skor prestasi lulusan baik menyangkut akademik maupun non-akademik.
Untuk itulah, Departemen Pendidikan Nasional RI beserta jajarannya telah berusaha mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke tahun melalui aneka kebijakan strategis.
Mulai dari kebijakan yang menyangkut kurikulum tingkat satuan pendidikan, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akses buku murah melalui website, pengembangan kultur sekolah, perbaikan manajemen berbasis sekolah, ujian nasional, sampai pada peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi.
Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional menerapkan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan strategis peningkatan mutu tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 yang memuat lima pokok kebijakan peningkatan mutu, kebijakan tersebut adalah, pertama, mengebangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
Kedua, melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
Ketiga, melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya untuk menentukan fakor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu.
Keempat, melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya rendah, baik dilihat dari input, proses, maupun output-nya.
Kelima, melaksanakan akreditasi satuan dan/agtau program pendidikan untuk mednentukan status akreditasinya masing-masing.
Dari sekian banyak kebijakan strategis yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, ternyata belum memberikan dampak perbaikan yang berarti.
Potret pendidikan di negara kita masih menunjukkan mutu yang belum menggembirakan.
Hasil survei lembaga-lembaga internasional menunjukkan potret buram mutu pendidikn kita. Hasil survei tersebut secara komparatif menunjukkan kualitas pendidikan di negara kita berada pada urutan lebih rendah dibanding mutu pendidikan negara lain di kawasan regional maupun internasional.
Hal ini tercermin dari hasil studi kemampuan membaca tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh International ducation Achievment (IEA), menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia berada pada uruta ke 38 dari 39 peserta studi.
Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), studi kemampuan Matematika peserta didik Indonesia hanya berada pada urutan ke 39 dari 42 negara yang diteliti.
Untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga berada pada urutan 40 dari 42 negara peserta studi (Propenas, 2000).
Paling tidak ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan di negara kita kurang mengalami peningkatan, yakni, pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function input-output analisis yang kurang dilaksanakan secara konsekuen, pendekatan ini melihat lembaga pendidikan lebih berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila semua input yang diperlukan dipenuhi, maka output yang dikehendaki akan otomatis terwujud.
Ternyata tidak terbukti dan pendekatan ini dianggap gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan.
Kedua, penyelenggara pendidikan nasional cenderung dilakukan secara birokratik-sentralistik, dengan menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokratis dengan jalur sangat panjang, bahkan terkadang kebijakan yang dikeluarkan kurang sesuai dengan kondisi sekolah.
Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat minim.
Partisipasi mereka lebih banyak berupa dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas (Depdiknas, 2011).
Secara teoritik, peningkatan mutu menurut Jerome S Arcaro (2005) dipahami dalam dua hal berikut ini.
Pertama, peningkatan mutu banyak dikaitkan dengan biaya pendidikan, padahal sebenarnya tidak selalu demikian.
Peningkatan mutu pendidikan tidak secara signifikan ditentukan oleh besarnya biaya atau anggaran yang dikeluarkan.
Kedua, jika ukuran mutu masih tetap secara tradisional, yaitu output satuan pendidikan berupa prestasi belajar atau hasil ujian, maka pengertian mutu telah direduksi.
Mutu sesungguhnya memiliki arti yang kompleks, tidak saja berkaitan dengan biaya pendidikan dan hasil belajar, tetapi secara luas berkaitan dengan cita-cita atau harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.
Pada tataran sekolah, peningkatan mutu sekolah dewasa ini banyak dilakukan dengan model Organizing Business for Excelent, The Total Quality Manajemen (TQM), dan Four Factors Quality Improvement.
Model pertama menekankan bahwa peningkatan mutu sekolah ditentukan oleh kultur sekolah dan infrastruktur, yang dimulai dari penetapan visi dan misi sebagai gambaran masa depan sekolah.
Misi mengandung dua sisi yakni abstrak dan konkrit. Sisi abstrak dari misi adalah kepemimpinan dan kultur sekolah, sedang sisi konkritnya adalah strategi dan program yang dapat dirumuskan dalam rancangan tertulis yang berkaitan erat dengan infrastruktur.
Model kedua menitikberatkan tiga variabel mutu yaitu kultur sekolah, realitas sekolah, dan proes belajar-mengajar.
Sedang model ketiga menekankan mutu sekolah adalah hasil dari pengaruh langsung proses belajar-mengajar yang ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, dan infrastruktur (Zamroni, 2007).
Untuk itu terdapat tiga strategi peningkatan mutu pendidikan, yaitu strategi yang menekankan hasil (The Output Oriented Strategy), menekankan pada proses (The Process Oriented Strategy), dan strategi komprehensif (The Comprehensive Strategy) dengan segenap konsekuensi masing-masing berupa kelebihan dan kekurangan.
Dalam hal ini, ada lima formula implementasi strategi sebagaimana dikemukakan Ronald Edmonds (Wayne K Hoy, 2005), yaitu: (1) Strong Leadership by the principal, especially in intructional matters, (2) High expectations by teacher for student achiavement, (3) An emphasis on baic skills, (4) An orderly environmentl, (5) Frequent, systematic evaluations of student. Dengan demikian, kunci peningkatan mutu sekolah ada pada mutu guru dan mutu pembelajaran dalam kelas oleh guru.
Demikian gambaran teoritik dan praktik penyelenggaraan pendidikan umumnya dan pembelajaran khususnya yang ada di negara kita.
Gambaran teoritik dan praktik di atas menunjukkan bahwa pendidikan sesungguhnya memiliki spektrum amat luas, pernak-pernik dinamika pendidikan mencakup banyak aspek, salah satunya adalah aspek mutu yang selalu diupayakan terus menerus (continues improvement).
Semoga pembangunan pendidikan di negara kita menghasilkan manusia-manusia indonesia yang bermutu.***
Mukhtarudin, Guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Editor : Rindra Yasin