Garut mendadak jadi terkenal. Kalau selama ini publik sangat familiar dengan makanan khas untuk oleh-oleh dari daerah itu, Dodol Garut, sekarang ini ceritanya lain lagi.
Cerita ini datang dari Bupati Garut Aceng HM Fikri, yang dalam dua pekan terakhir ketahuan menceraikan istrinya Fany Oktora secara kilat. Nikah siri yang mereka jalani dilakukan secara kilat, eh proses cerainya pun kilat, hanya lewat SMS.
Fany, dara berusia 18 tahun ini dinikahi oleh Pak Bupati-nya sendiri pada 14 Juli, dan diceraikannya pada 17 Juli. Cuma empat hari, kilat sekali. Ya.
Sejak itu pula harapan Fany dan keluarganya pupus sudah. Harapan orangtua Fany jadi keluarga terhormat misalnya, karena anaknya bersuami seorang bupati dan banyak lagi harapan lain malah menjadi malapetaka.
Sejak masalah ini sampai ke media, seperti durian masak yang disimpan, baunya menyeruak kemana-mana. Semua orang membicarakannya, bahkan sampai ke ceruk-ceruk kampung sekalipun.
Presiden SBY ikut prihatin. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pun jadi berang. Masalah Aceng HM Fikri jadi topik bahasan serius di Kementerian Dalam Negeri.
Apalagi muncul desakan-desakan secara luas yang meminta Mendagri untuk memberhentikan sang bupati. Warga Garut tidak ingin dipimpin oleh seorang bupati yang menurut mereka, tidak punya moral dan melecehkan kaum perempuan.
Puncaknya, Selasa (4/12) kemarin DPRD Kabupaten Garut menyepakati desakan warga untuk memberhentikan Aceng Fikri sebagai bupati.
Dari 49 anggota dewan, 29 orang wakil rakyat itu membubuhkan tanda tangan menyetujui. Inilah dasar DPRD Garut untuk membantuk panitia khusus (Pansus) guna menindaklanjuti keputusan pemberhentian Bupati tersebut.
Sebenarnya, sinyal Aceng Fikri bisa diberhentikan akibat ulahnya itu sudah terang-terangan disampaikan Mendagri Gamawan pada Senin (3/12) lalu.
Menurut Gamawan, Aceng Fikri bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati karena melanggar sumpah jabatan.
Aceng Fikri dinilai sudah melanggar UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2, dimana setiap pernikahan itu mesti dicatatkan kepada pemerintah, tetapi nikah siri yang dilakukan Aceng Fikri tidak dicatatkan. Itu artinya, tindakannya melanggar hukum. Apalagi yang bersangkutan adalah seorang pejabat publik.
Atas dasar itu, semestinya, proses sidang-sidang di DPRD Kabupaten Garut bisa disegerakan. Aturan hukum perundang-undangan yang dilanggar sudah sangat jelas, desakan warga Garut bahkan sampai meluas ke daerah-daerah sekitar Garut pun bisa-bisa semakin besar bila tidak segera diselesaikan.
Jadi, tunggu apalagi, para wakil rakyat di DPRD Garut mesti bisa bertindak cepat.
Surat keputusan atau rekomendasi DPRD tentang pemberhentian Bupati Garut bisa secepatnya disampaikan ke Mendagri, untuk segera di proses dan masalah ini pun selesai.
Memang, terkadang hal-hal seperti ini selalu saja terbentur pada dinding politik.
Apalagi yang punya kewenangan sesuai aturan perundangan-undangan, untuk merekomendasikan pemberhentian kepala daerah itu adalah DPRD. Tapi, untuk kasus ini DPRD Garut benar-benar dihadapkan pada tuntutan dan desakan rasional dari publik.
Jadi, semestinya para wakil rakyat di DPRD Garut melihat ini sebagai ijtihad politik untuk kebaikan masyarakat secara luas, tidak lagi semata-mata untuk kepentingan partai politik masing-masing.
Harapannya, proses ini segera menemui ujungnya dan Mendagri Gamawan Fauzi nanti menjawab surat dari Garut itu dengan sikap tegas dan bijaksana, sesuai dengan harapan masyarakat. .***
Editor : Rindra Yasin