Perubahan dan perkembangan yang pesat Kota Pekanbaru merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh Pemkot, terutama di sektor pembangunan, yang kita ketahui semakin hari semakin bertambah.
Mulai dari perumahan-perumahan, rumah pribadi, perkantoran, ruko-ruko maupun gedung lainnya. Keberadaan lahan-lahan yang cukup terbatas membuat para pemilik lahan tersebut bersaing untuk mendirikan bangunan atau sarana dan fasilitas berdasarkan lahan yang di milikinya.
Melalui proses pembangunan tersebut kita juga tidak tahu persis bagaimana persyaratan dan ketentuan yang diterapkan oleh Pemko. Apalagi sekarang maraknya pembangunan tanpa izin.
Parlaungan yang buta dengan kondisi bangunan tanpa IMB dan melanggar ketentuan yang ditetapkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera menindak bangunan yang didirikan tanpa izin.
Tanpa toleransi bangunan tersebut harus di bongkar, karena sudah melanggar.
Semuanya juga tidak mau masyarakat yang baik dan taat menjadi korban hanya karena bangunan seperti itu, mana letaknya keadilan jika Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengantisipasi bangunan tanpa IMB.
Banyak masalah yang berupa pembangunan tanpa izin, pelanggaran tanpa izin, pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan. Akibatnya permasalahan bangunan terus meningkat.
Pemko Pekanbaru harus terus berupaya menertibkan bangunan yang didirikan tanpa IMB dan terhadap bangunan yang menyimpang dari IMB.
Pengawasan juga harus ditingkatkan, bahkan penerapan sanksi harus tetap ada. Karena banyaknya bangunan bermasalah disebabkan karena kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, karena adanya pembiaran dari oknum pengawas di lapangan dengan berbagai alasan.
Belum lagi adanya pihak yang mengambil keuntungan dari bangunan bermasalah tersebut. Hal-hal seperti ini seharusnya diangkat tegas dengan meningkatkan pengawasan.
Penerapan sanksi yang sangat penting supaya penerapan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru terkait untuk mengatur, menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan.
Dengan demikian pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan bisa optimal.***
Septiantoni, Mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Sipil, UIR. Editor : Rindra Yasin