Beberapa waktu yang lalu, seorang teman bertanya, "Apa benar pembangunan klinik harus membuat UKL-UPL? Seperti apa bentuknya? Bagaimana cara membuatnya? Berapa biaya pembuatannya? Mahal ya?"
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah salah satu dokumen lingkungan hidup yang berisi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.
Dampak penting di sini diartikan perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL dibuat oleh pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dimana jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012.
Kewajiban untuk memiliki Amdal didasarkan pada skala/besaran, alasan ilmiah khusus, hasil penapisan dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung.
Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib Amdal tetap harus memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL. Untuk wilayah Kota Pekanbaru, payung hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 37 Tahun 2011.
Di dalam UKL-UPL termuat identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan, jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.
Untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL atau yang bersifat usaha mikro dan kecil, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 16 Tahun 2012, sebagai pengganti atas Permen LH No 8 Tahun 2006 dan Permen LH No 13 Tahun 2010.
Kembali ke soal klinik, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 Tahun 2011, salah satu persyaratan izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik baik skala kecil maupun besar (klinik pratama dan utama) harus melampirkan Dokumen UKL-UPL, bukan SPPL.
Mengapa? Karena klinik merupakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang spesifik yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Setiap klinik menghasilkan limbah medis dan non medis baik dalam bentuk padat maupun cair. Limbah medis/klinis yang dihasilkan oleh suatu klinik dapat dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena mempunyai karakteristik dapat menyebabkan infeksi, seperti jarum suntik, infus, produk farmasi kadaluarsa dan sebagainya.
Saat ini, di Kota Pekanbaru menjamur berdirinya klinik dengan berbagai istilah seperti balai pengobatan, klinik 24 jam dan seterusnya.
Banyak balai pengobatan/klinik 24 jam yang dulunya skala kecil, misalnya berbentuk ruko 2 lantai, lama kelamaan berkembang menjadi rumah sakit dengan semakin banyak pengunjung dan ragam pelayanan kesehatan.
Tanpa disadari oleh pemilik klinik bahwa dengan berkembangnya klinik yang dimilikinya menjadi rumah sakit maka semakin besarlah kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan akan bertambah banyak pula.
Limbah tidak hanya dalam bentuk padat, tetapi juga cair bahkan mungkin udara karena pada pengelolaan limbah medis dapat dilakukan melalui pembakaran dengan insinerator dimana emisi (buangan) cerobongnya harus diuji dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen UKL-UPL adalah dokumen yang wajib yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal, termasuk klinik berapa pun skala/besarannya.
Melalui dokumen tersebut dapat dilihat rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta pemantauan lingkungan terhadap pengelolaan yang dilakukan. Dokumen UKL-UPL dapat dibuat sendiri oleh pemrakarsa dengan mempedomani PermenLH No. 16 Tahun 2012.
Pada peraturan tersebut sangat jelas format isian yang harus dilengkapi. Jadi, penyusunan UKL-UPL tidak perlu diserahkan ke pihak lain yang akan menghabiskan sejumlah biaya.
Berbeda dengan dokumen Amdal yang harus disusun oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan sertifikasi Amdal.***
Rima Septisia, Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
Editor : Rindra Yasin