Berpolitik tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam dianggap akan bisa berkembang dengan cepat dan luas bila ditempuh melalui media politik.
Sejarah Islam mencatat perkembangan Islam sebagai agama baru di tanah Hijaz mencapai puncak kegemilangan ketika Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di negara Madinah.
Ketika itu beliau tidak hanya menjalankan perannya sebagai pemimpin spiritual tapi juga sebagai pemimpin politik (Karen Armstrong, 2007: 102).
Demikian pula halnya perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara yang mencapai zaman keemasannya ketika berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada abad XIII-XVI M.
Bahkan dalam struktur politik Kesultanan Melayu terdapat sinergisitas antara agama dan kekuasaan yang ditandai dengan adanya jabatan mufti atau Qadhi Kerajaan yang biasanya diduduki oleh ulama-ulama terkemuka (Azyumardi Azra: 1999, 25).
Namun demikian dinamika politik yang berkembang pada saat itu sangat jauh berbeda sekali dengan dinamika politik hari ini. Nabi Muhammad SAW menjalankan kekuasaan dibangun atas dasar spiritualitas Islam yang tinggi dan luhur.
Meskipun menjabat sebagai kepala negara, dia lebih memilih hidup secara sederhana tidak mau bermewah-mewah. Dalam pengelolaan kas negara, dia mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pembelanjaan uang negara diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat banyak dan para prajurit. Ia menindak tegas orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan.
Dalam sistem pembagian harta rampasan perang, Rasulullah memberikan 4/5 atau senilai 80% dari harta itu kepada para prajurit dan 1/5 atau 20% untuk dimasukkan ke kas negara (Golam W. Choudhury: 1994, 63). Suatu pembagian yang sangat fantastik dan menggiurkan.
Sedangkan dalam sistem politik Kesulatan Melayu Islam, ajaran Islam dijadikan sebagai pedoman sepenuhnya dalam menjalankan kekuasaan dan merumuskan kebijakan.
Para sultan merupakan pelindung agama Islam dan tradisi Melayu pada masing-masing wilayah kekuasaannya (MB Hooker: 1983, 208).
Sementara dinamika politik hari ini tidak jarang agama dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara setelah kekuasaan itu diperoleh, prilaku-prilaku politik si pemiliknya cenderung menyimpang dari ajaran agama.
Akhirnya tidak salah bila publik sepertinya sudah kehilangan kepercayaan kepada partai-partai yang berbasis agama.
Inilah penyakit yang selalu diidap oleh mayoritas para politisi hari ini yang sedikit banyak memberikan kontribusi bagi rusaknya negara ini.
Oleh karena itu, perlu penyegaran kembali akan doktrin keagamaan bagi mereka dalam kaitannya dengan kehidupan berpolitik yang berlandaskan nilai-nilai spiritual keagamaan agar proses politik itu berjalan atas dasar pondasi moralitas yang tinggi.
Keinginan untuk berkuasa adalah fitrah manusia. Bila fitrah itu tidak dibangun atas dasar nilai-nilai spiritual keagamaan, maka ia akan berbuah pada sikap dan prilaku yang kurang santun dan kurang beradab.
Karena itu proses politik harus diawali dengan cara menghindari pendekatan dan jalan politik yang kurang terpuji, seperti menebar fitnah (black campaign), berlaku curang dan politik uang.
Dalam bahasa agama jabatan adalah amanah. Dan amanah tidak diberikan kepada semua orang. Ketika amanah itu diperoleh dengan cara-cara yang kurang bermartabat hampir bisa dipastikan kekuasaan itu akan berujung dengan penuh penyesalan dan penderitaan yang berkepanjangan.
Karena hidup ini bergerak dalam bingkai sunatullah; bila seseorang itu berbuat baik yang akan diperolehnya kebaikan dan sebaliknya bila seseorang itu berbuat buruk yang akan diperolehnya keburukan pula.
Semua itu hanya tinggal menunggu waktu saja; bisa berlangsung sangat cepat atau bisa agak terlambat. Yang pasti proses itu akan tetap berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Islam berpesan, ”siapa yang memberikan pertolongan dalam hal kebaikan, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)-nya.
Dan siapa yang memberikan pertolongan dalam hal keburukan dia akan menanggung bagian dari (dosa)- nya (QS 4: 85)”. Masih dalam makna yang sama, pesan lain disampaikan, ”kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah SWT dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari (kesalahan) dirimu sendiri (QS 4: 79).
Kekuasaan itu berpotensi menyimpang; power tends to corrupt. Penyimpangan itu didorong oleh adanya kesempatan atau peluang yang memungkinkan untuk melakukannya.
Tidak jarang kekuasaan itu dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kerabat dan kroni. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan semakin banyak yang didapat semakin banyak pula yang dihabiskan.
Entah itu karena masalah pribadi dan keluarga atau terjerat kasus hukum.
Inilah dalam bahasa agama yang diistilahkan dengan tidak adanya barokah (keberkatan) pada dirinya dan harta yang dimiliki. Karena itu yang dicari dalam tilikan agama tidak hanya kekayaan tapi juga keberkatan.
Keberkatan pada harta itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh cara-cara mendapatkannya. Bila diperoleh dengan cara-cara yang bersih dan sehat, maka keberkatan itu akan terbuka dan mengalir dari pintu mana saja.
Tapi sebaliknya bila didapat dengan cara-cara yang kotor dan licik, maka sudah pasti kemudharatan yang akan diterima.
Sehubungan dengan itu, Allah SWT mengingatkan, ”dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud kamu bisa memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya (QS 2:188).
Hal senada diperkuat lagi melalui Hadits Nabi SAW yang berbunyi, ”dan demi jiwaku yang ada di tanganNya, sungguh jika ada seseorang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya (HR al-Tabrani)
Kekuasaan itu juga cenderung menindas. Penindasan itu terjadi barangkali karena adanya perbedaan ideologi, sikap, dan kepentingan.
Seringkali terjadi dalam dunia politik adanya kelompok-kelompok tertentu yang harus dikorbankan demi memenuhi ambisi dan keinginan penguasa.
Tidak jarang kekuasaan itu selalu mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat banyak. Sehingga mereka senantiasa berada pada posisi yang lemah tak berdaya dan termarginalkan.
Kekuasaan dalam bentuk seperti ini cenderung tidak akan bertahan lama. Karena prilaku menindas akan menumbuhkan rasa kebencian dan dendam yang mendalam.
Rasa itu, cepat atau lambat, akan menyulut semangat perlawanan atau pemberontakan secara massif yang bisa terjadi kapanpun dan dimana saja.
Karena itu, Islam berpesan bagi para penguasa agar menjalankan pemerintahan atas dasar keadilan. Hal ini dikuatkan lagi dengan firman-Nya yang berbunyi, ”jangan karena kebencian terhadap suatu kelompok membuat kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah karena ia lebih dekat kepada taqwa (QS 5: 8) dan Hadits Nabi SAW yang menyatakan, ”takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya sekalipun dia kafir, karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya tidak dihalangi (HR Ahmad)
Demikian sekelumit pesan ilahi untuk politisi yang pada hakekatnya menginginkan agar terwujudnya tatanan kehidupan berpolitik yang santun dan berkeadaban dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Ketika nilai-nilai moralitas keagamaan diabaikan dalam menjalankan kegiatan politik, maka sepanjang masa proses politik itu akan senantiasa bermasalah yang sudah tentu akan berujung pada rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallaahu a’lam.***
Amrizal, Ketua NU Bengkalis dan Dosen STAI Bengkalis. Editor : Rindra Yasin