Prospek LKM di Riau 2013

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 22 Desember 2012 | 10:10 WIB
Beberapa saat lagi tahun 2012 akan meninggalkan kita semua. Banyak sudah kejadian monumental yang terjadi tahun ini.

Dalam sisi  pemberdayaan ekonomi rakyat misalnya, tahun 2012 telah menjadi tahun pondasi dalam pengembangan ekonomi rakyat di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya.

Kenapa disebut sebagai tahun pondasi? Karena di tahun 2012 ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  sukses menggolkan lahirnya dua undang-undang (UU) penting dan strategis yaitu UU tentang Koperasi serta UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lahirnya dua UU ini patut disambut dengan sukacita karena dengan berlakunya UU tersebut dipastikan ekonomi rakyat di Riau pada khususnya akan semakin bergairah karena payung hukum yang telah lama dinanti telah lahir.

Dengan demikian dapat diprediksi bahwa tahun 2013 akan menjadi tahun gemilangnya Koperasi  dan LKM tidak saja di Indonesia tapi juga di Provinsi Riau.

Potret UMKM, LKM dan Koperasi di Riau
Sebuah kajian yang penting dan strategis dari Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru untuk triwulan III 2012 dalam upaya sinergis pemberdayaan UMKM di Riau yang baru dipublikasi bulan November yang lalu menunjukkan bahwa pada tahun 2011 yang lalu terdapat  483.610 orang  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau.

Dari total jumlah itu  365.678 orang (76%) tercatat sebagai pengusaha mikro. Sedangkan 111.217 orang (23 %) adalah pengusaha kecil dan sisanya adalah pengusaha menengah.

Dari data di atas kita dapat memahami bahwa usaha mikro merupakan komunitas terbesar dan memiliki serapan tenaga kerja luar biasa bagi ekonomi Riau ke depan.

Untuk itu semua aktivitas hendaklah ditujukan segmen ini yang memiliki porsi terbesar operasi pengusaha di Pekanbaru, Kampar,  dan Indragiri Hilir.

Bila dilihat lebih dalam dapat diketahui bahwa dari 1.711 desa  yang ada di Riau sebanyak 1.336 desa (78 %) ternyata telah terlayani oleh bank umum sedangkan yang lain dapat dilayani oleh LKM dan Koperasi.

Dari sisi peranan LKM keberadaan 773 Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Simpan Pinjam (UED/K SP) dirasakan kian penting untuk mengembangkan usaha mikro di Riau.

Bagaimanakah cakupannya dibandingkan dengan cakupan desa yang ada di Riau. Bila dibandingkan dengan total desa yang ada di Riau sebanyak 1.711 desa maka kontribusi UED/K SP telah sampai pada angka  45 %. Luar biasa.

Selain UED/K SP sebagai salah satu LKM di Riau juga hadir 4.865 koperasi dengan anggota sebanyak 609 ribu orang. Dari jumlah koperasi tersebut terdapat 1.448 koperasi yang saat ini tidak aktif.

Untuk itu perlu langkah kongkret dari kita semua untuk membenahi koperasi yang tidak aktif ini karena secara kelembagaan koperasi telah hadir  di 500 desa yang ada di Riau.

Sinergitas LKM Koperasi 2013
Berpijak dari potret di atas maka dapat diketahui bahwa dalam upaya kita bersama untuk mendukung pengembangan UMKM, LKM serta Koperasi Riau 2013 tentu saja dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, UMKM dan Koperasi serta perbankan termasuk perusahaan yang beroperasi di Riau.

Sinergi seluruh lembaga ini akan sangat penting manfaatnya dalam memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin serta mempermudah akses kredit masyarakat miskin yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Untuk itu prioritas penataan aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan) maupun sumber daya manusia tahun 2013 harus sudah mulai lebih ditata secara sistematis dan sinergis.

Pentingnya aspek kelembagaan sebagai contoh harus menjadi prioritas karena peranan LKM dan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dimasa lalu telah terbukti  banyak membantu ekonomi masyarakat utamanya orang miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Untuk membantu akses permodalan segmen inilah maka peranan dan kehadiran LKM di masa depan akan sangat penting dan strategis.

Tidak salah pemerintah memilih opsi bahwa LKM akan fokus dalam membantu akses modal pengusaha mikro saja karena segmen ini merupakan segmen terbesar dari pengusaha di Riau.

Khusus untuk pengawasan UED/K SP dan BUMDES sebagai contoh UU LKM telah memberikan kepercayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberikan kewenangan untuk membina dan mengatur lembaga keuangan bank maupun non bank.

Masih perlu kita tunggu apakah fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut pada akhirnya apakah akan didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang telah ditunjuk OJK.

Tidak salah masa transisi ditetapkan dua tahun untuk menyiapkan infrastruktur seperti sumber daya manusia OJK selaku pembina dan pengawas LKM serta SDM pemerintah daerah selaku pihak yang menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM.

Suatu hal yang patut diapreasiasi bahwa UU ini benar-benar telah menjadi payung hukum bagi semua LKM yang saat ini telah beroperasi di Riau termasuk UED/K SP dan BUMDes dengan demikian bentuk badan hukum LKM yang selama ini menjadi kendala ketika LKM berhubungan dengan perbankan tidaklah lagi menjadi kendala karena telah terakomodasi oleh UU LKM ini.

Semoga kehadiran dua UU di atas dapat lebih bermanfaat bagi UMKM, LKM dan koperasi di Riau ke depan. Semoga.***

Bambang R Rustam, Praktisi Perbankan. Tinggal di Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin