Menunggu Penentuan Nasib DPD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 24 Desember 2012 | 08:51 WIB
Setelah usul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan perubahan atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satu tujuannya ingin menyeimbangkan kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD tidak mendapat dukungan yang konkret dari DPR (baca:fraksi-fraksi di DPR) sebagai kamar mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang mengubah UUD, saat ini DPD tengah mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Selain itu beberapa pasal dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (P3) juga ikut dimohonkan untuk diuji dan diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Tujuannya untuk memperkuat atau menyeimbangkan fungsi legislasi DPD dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan DPR dan Presiden.

Sepanjang mengenai pembentukan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) (berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), diharapkan DPD berwenang ikut mulai dari tahap pengajuan hingga persetujuan guna mengakomodir suara-suara daerah di dalam undang-undang. Selama ini melalui UU MD3 DPD hanya diberi wewenang dalam pengajuan hingga pembahasan pada tingkat pertama.

Dalam pelaksanaannya, pengajuan itupun tidak efektif, karena nyaris semua undang-undang yang diajukan DPD maupun sebatas substansinya, tidak direspon DPR untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan. Sejak adanya DPD, tercatat sudah puluhan RUU yang di usulkan DPD ke DPR, tetapi tidak ada tindaklanjutnya.

Dalam rangka perjuangan khusus untuk penguatan fungsi legislasi, langkah judicial review UU MD3 dan P3 ini menurut saya jauh lebih efektif bagi DPD ketimbang perjuangan untuk amandemen kelima UUD 1945. Mengapa saya katakan demikian? Karena menurut saya berdasarkan UUD 1945 fungsi legislasi DPD sudah sangat kuat. Jika ditafsirkan dengan benar, tidak ada satupun ketentuan dalam UUD 1945 yang melemahkan fungsi legislasi DPD. Persoalan terjadi ketika ketentuan dalam UUD  yang memang kurang tegas tersebut ditafsirkan oleh DPR sesuka hati untuk kepentingan mereka, tanpa memperhatikan filosofi yang terkandung didalamnya.

 Sehingga kemudian lahirlah UU MD3 dan P3 yang mengkebiri fungsi legislasi DPD yang telah diamanatkan konstitusi. Kalaupun DPR bersepakat untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945, perjuangan untuk lebih menegaskan dan memperluas kewenangan DPD tidak serta merta akan menjadi mudah. Jumlah anggota DPD tidak sampai sepertiga anggota DPR, sudah pasti mereka akan kalah suara jika seluruh ataupun mayoritas fraksi di DPR masih ingin mengkebiri DPD. Jangan-jangan malahan amandemen kelima UUD 1945 hanya akan mengantarkan DPD pada jurang kebinasaan, dihapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia.

Jamak orang mengatakan bahwa oleh UUD 1945 peluang bagi DPD untuk ikut sampai pada tahap menyetujui RUU menjadi UU sudah ditutup dan dikunci oleh pasal 20 ayat (2) yang menyatakan secara limitatif bahwa hanya DPR dan presiden yang terlibat dalam persetujuan bersama, dan pada pasal 22D ayat (2) DPD disebutkan hanya ikut membahas. Ini pemikiran yang keliru. Perlu diingat, walaupun pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah satu kesatuan, tetapi tidak semua pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam waktu yang bersamaan. Ada empat kali amandemen UUD 1945, dan setiap tahapan amandemen tersebut memiliki semangat yang berbeda.

Begitupun antara pasal 20 ayat (2) dan pasal 22D ayat (2). Bila pasal 20 ayat (2) merupakan salah satu hasil amandemen pertama, dengan semangat untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif dengan eksekutif (sebelumnya eksekutif lebih dominan atau executive heavy). Sedangkan pasal 22D ayat (2) justru merupakan hasil amandemen ketiga, yang dilandasi semangat untuk memberi ruang yang cukup luas bagi daerah yang beraneka ragam untuk terlibat aktif dalam legislasi melalui wakil mereka di DPD, atau dalam bahasa lain, bagaimana mungkin ketentuan yang lebih dahulu muncul telah disiapkan untuk membatasi ketentuan sederajat yang belum tentu akan muncul di kemudian hari. Lazimnya justru ketentuan sederajat yang muncul kemudian mengecualikan ketentuan sederajat yang muncul terdahulu.

Kelaziman itulah yang mestinya dijadikan salah satu “rambu-rambu” dalam menafsirkan pasal 22D ayat (2), untuk kemudian dijabarkan dalam UU MD3 dan P3. Dengan munculnya DPD dalam amandemen ketiga, Pasal 20 ayat (2) harus dikecualikan bila berkaitan dengan RUU yang disebut dalam Pasal 22D ayat (2). Artinya, DPD harus di ikutkan dalam kedudukan yang sederajat dengan DPR dan presiden dalam pembahasan dan persetujuan bersama semua RUU yang terkait dengan daerah atau memiliki implikasi terhadap daerah. Sederajat yang saya maksud di sini adalah hak suara yang dimiliki DPD sama dengan hak suara DPR dan Presiden sebagai suatu lembaga, jadi tidak ada yang mendominasi dari jumlah hak suara. DPD tidak bisa disamakan derajatnya dengan fraksi-fraksi di DPR, karena DPD adalah produk UUD, sedangkan fraksi adalah produk undang-undang.

Frasa “membahas undang-undang” seperti dimuat dalam pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bukan berarti tidak mencakup pada tahapan menyetujui. Nampaknya hal ini disadari dengan baik oleh DPR. Terbukti dalam pasal 148 UU MD3 dan pasal 66 UU P3, persetujuan dimasukkan sebagai bagian dari pembahasan atau pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat II. Sebelumnya secara implisit pada pada pasal 151 huruf b UU MD3 dan secara eksplisit pada Pasal 65 ayat (3) UU P3 disebutkan DPD tidak terlibat pada pembicaraan tingkat II. Pembahasan RUU sengaja dibagi dalam dua tingkat nampaknya untuk menghalangi DPD terlibat sampai pada tahapan menyetujui atau menolak rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Berbicara mengenai kemungkinan keberhasilan judicial review tersebut, saya rasa cukup besar. Saya dan banyak orang yakin dan percaya bahwa hakim-hakim MK adalah negarawan sejati nan arif dan bijaksana sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi). Ditambah lagi Mahfud MD (yang kebetulan sekarang salah seorang hakim MK) dalam kapasitasnya sebagai akademisi pernah menyuarakan perlunya penyempurnaan UU MD3  untuk memberi peluang bagi DPD berperan aktif dalam proses legislasi untuk RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah. Penyempurnaan suatu UU tidak mesti menunggu adanya political will dari DPR atau presiden (legilslative review). Putusan MK yang membatalkan satu atau beberapa ketentuan dalam undang-undang dapat menjadi kewajiban bagi DPR dan Presiden di pihak lain untuk menyempurnakan undang-undang tersebut.

Terakhir, jika kemungkinan terburuk terjadi. Jika judicial review UU MD3 dan P3 tidak membuahkan hasil, penulis menyarankan sebaiknya bagi mereka yang telah berniat untuk ikut dalam bursa pencalonan DPD 2014-2019 mengurungkan niatnya. Ingat, di hari kemudian kelak jabatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana anda mempertanggungjawabkan jabatan yang hanya ada penghasilannya saja, tanpa ada pekerjaannya seperti DPD dua periode ini, inilah contoh dari istilah makan gaji buta. Namun, bila MK memutuskan sebaliknya, fungsi legislasi yang kuat jangan dijadikan alat bargaining untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Jangan pernah rakyat mendengar ada tarik-ulur atau tawar-menawar pasal-pasal dalam RUU untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Yang tak kalah penting DPD harus tahu diri bahwa mereka adalah mewakili daerah-daerah yang beraneka ragam dalam bingkai NKRI. Sebagai wakil daerah, mereka harus menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah dengan all out. Sebagai warga negara yang baik, mereka harus menjaga keutuhan NKRI. Singkatnya, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus di atas segala-galanya.***


Wilham Murdianto
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR Konsentrasi Hukum Tata Negara.
Editor : Rindra Yasin