Kementerian dan Satker yang Malas Bekerja

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 25 Desember 2012 | 08:06 WIB
BAYANGKAN, kita diberi modal kerja yang harus dihabiskan dalam setahun, tetapi ternyata tak tahu bagaimana cara menghabiskan anggaran belanja tersebut. Padahal, di tempat lain banyak orang yang tak punya modal kerja, dan harus mencari hutang ke sana-sini agar bisa menjalankan roda kehidupannya. Yang terjadi adalah, agar seolah-olah kelihatan bisa bekerja, di penghujung tahun, seperti di bulan November dan Desember,  membuat banyak kegiatan yang sebenarnya tak menyentuh persoalan substansial dari bidang kita. Pekerjaan yang terkesan asal jadi, yang penting bisa menyedot anggaran tersebut.

Inilah persoalan dari tahun ke tahun yang terjadi di negara ini. Tidak hanya di satuan kerja (Satker) di daerah, tetapi juga di lembaga kementrian. Bayangkan –seperti dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)— ada enam kementrian yang hanya mampu menyerap anggarannya di bawah 20 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN. Keenam kementrian tersebut adalah Kemenko Kesra (hanya menyerap 19,3 persen), Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT [10, 9 persen]), Kementrian ESDM (10,8 persen), Kemenpora (4,2 persen), dan Kementrian Perumahan Rakyat (1,9 persen).

Temuan ini sangat mengejutkan dan sangat melukai rakyat yang membutuhkan pembangunan di semua kementrian tersebut. Bayangkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 November 2012 lalu baru mencapai Rp778,9 triliun atau hanya 72,8 persen dari belanja pemerintah pusat dalam APBN sebesar Rp1.069,5 triliun, atau ada sekitar Rp290 triliun yang tak bisa dibelanjakan. Nah, dengan waktu yang amat mepet (masa kerja kalender 1-15 Desember) pemerintah harus membelanjakan Rp29 triliun per hari. Gila! Akhirnya, yang terjadi adalah penghambur-hamburan anggaran dengan pekerjaan yang tak jelas.

Sebagai contoh, misalnya, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  yang dipimpin Marie Pangestu,  sampai menyelenggarakan sebuah kompetisi menulis cerita pendek (cerpen) dengan hadiah utama Rp20 juta. Lucu sekali. Ranah sastra yang semestinya menjadi domain Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dijadikan salah satu “pekerjaan” oleh kementrian itu agar anggarannya seakan-akan bisa diserap.

Padahal, banyak pekerjaan yang melibatkan masyarakat dan bisa membantu masyarakat jika diadakan, yang sesuai dengan Buku Lintang dalam APBN. Contoh paling dekat adalah Kementrian Perumahan Rakyat. Bisa dihitung berapa persen masyarakat kita yang memiliki rumah layak huni, baik di kota maupun desa. Dengan skala prioritas pembangunan untuk rumah layak huni yang lebih besar, bisa dibayangkan berapa ribu  atau juta rumah yang bisa dibangun untuk membantu masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni.

Kemenpora juga begitu. Anggaran untuk meningkat SDM pemuda dan melakukan pembinaan olahraga usia dini semestinya diberi porsi yang lebih besar agar dana yang dianggarkan bisa termanfaatkan. Begitu juga dengan Kementrian PDT. Hanya mampu menyerap 10,9 persen anggaran mereka untuk pembangunan daerah tertinggal di Indonesia yang tersebar di mana-mana, memperlihatkan mereka tak mampu bekerja dengan signifikan.

Kita juga tak bisa menutup mata bahwa ketidakmampuan menyerap anggaran juga terjadi di daerah. Kita tahu, banyak Satker yang di bulan Desember sibuk membuat banyak kegiatan yang kadang tak perlu dan tak penting, hanya untuk menghabiskan anggaran. Padahal, jika pekerjaan tersebut dilakukan jauh-jauh hari, pasti kemaslahatannya untuk orang banyak bisa dinikmati.

Bayangkan, ada dinas yang setiap bulan Desember menghambur-hamburkan uang untuk memberikan penghargaan ini dan itu, padahal jauh-jauh hari banyak masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, tak disalurkan, dengan alasan tak ada dana.

Pemerintah –pusat maupun daerah— harus mengevaluasi kementrian maupun Satker tersebut dan mengajari mereka bagaimana membuat pekerjaan yang menyerap anggaran untuk kepentingan rakyat banyak, bukan tergesa-gesa di bulan Desember hanya untuk kepentingan segelintir orang.***

Editor : Rindra Yasin