Sorotan APBD untuk Madrasah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 26 Desember 2012 | 08:16 WIB
Genderang polemik sepertinya sudah ditabuh. Keluarnya Surat Edaran Kemendagri yang disebut-sebut melarang Pemkab dan Pemko mengucurkan APBD untuk sumbangan atau bantuan madrasah, dikhawatirkan menjadi sumbu kurang harmonisnya antara sesama pejebat pemerintah di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Apakah luapan informasi itu benar adanya, atau akankah ada penjelasan yang lebih lengkap dari Kemendagri pasca  Menteri Agama Suryadharma Ali mulai menebar kritik terhadap edaran Kemendagri tersebut.

Fakta ini harus disikapi secara benar dan mendasar, sehingga diketahui kondisi obyektifnya secara detail, khususnya tentang Surat Edaraan Kemendagri yang disebut-sebut sudah dikeluarkan. Apabila kondisi obyektif itu sudah diketahui dan tidak ada multitafsir dalam memahami surat tersebut, kondisinya akan semakin nyata dan bahkan akan terang benderang. Untuk sesaat, mencuatnya polemik soal madrasah sangat mungkin dikaitkan dengan pesoalan politik. Meski begitu, harus terus ada pengungkapan mendalam, sehingga diketahui kebenaran sikap pemerintah terkait dengan persoalan yang berpolemik saat ini.

Sesuai agenda kerja Kemenag, pelarangan APBD untuk sekolah madrasah masih akan dilakukan diskusi antara dua kementerian. Meski waktunya masih belum ditentukan, tetapi langkah kerja itu merupakan cara bijak untuk mendapatkan pemahaman yang sama, sehingga persoalan yang dikhwatirkan dapat menimbulkan masalah yang menambah rentetan peristiwa kurang baik di negeri ini. Yang jelas, jauh-jauh hari sebelum polemik itu muncul ke publik, beberapa waktu lalu, Kemendagri sudah menyampaikan klarifikasi terkait adanya kehawatiran salah tafsir dalam memahami Surat Edaran Kemendagri terkait polemik pelarangan APBD untuk sekolah madrasah.

Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2005. Isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut pada intinya mengingatkan Pemerintah Daerah agar dalam menyusun APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Dalam Surat Edaran itu juga disebutkan, untuk mendukung mantapnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan dana APBD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan instansi vertikal, misalnya kerja sama dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut.

Di bidang penegakan/penyuluhan hukum misalnya bekerja sama dengan pihak Kejaksanaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri melalui program/kegiatan yang diformulasikan dalam RASK. Di bidang pendidikan misalnya untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah berbasis keagamaan dapat disediakan dalam RASK Dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota.

Namun akhir-akhir ini berkembang penafsiran yang salah terhadap isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. Seolah-olah Menteri Dalam Negeri melarang/tidak memperbolehkan dana APBD digunakan mendanai kegiatan dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian, aparat keamanan lainnya atau aparat penegak hukum lainnya, termasuk untuk mendanai sekolah-sekolah berbasis keagamaan.***
Editor : Rindra Yasin