Enggan Miskinkan Koruptor

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 31 Desember 2012 | 08:16 WIB
Mengapa aparat kita memiskinkan koruptor saja tidak kunjung bisa? Padahal, semua orang tahu inilah batu besar yang menghadang laju pemberantasan korupsi. Mestinya, ini tidak perlu rumit dipikir.

Karena korupsi banyak didorong oleh nafsu serakah harta, maka untuk membuat kapok, dibuatlah an­titesisnya. Yakni, jangan sampai si koruptor menikmati harta curiannya, bahkan dibuat miskin harta.

Kini KPK berusaha mendorong lagi upaya memiskinkan koruptor.

Angelina Sondakh, selain dituntut penjara, juga dituntut uang pengganti kerugian negara Rp35 miliar. Kalau tuntutan ini gol, Angelina memang bisa jadi lumayan miskin.

Sebab, kekayaan dia sekitar Rp6,55 miliar sesuai dengan laporan kekayaan ke KPK pada 2010. Apalagi sosok kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini harus membiayai kasus yang membelit dirinya.

Tuntutan KPK yang cukup telak ini memang tergantung kepada kemerdekaan kekuasaan sang majelis hakim. Akal sehat mestinya sangat mudah menerima logika tuntutan itu. Tetapi, hakim sering mengecewakan dengan memberikan vonis penuh ”welas asih”.

Ingat, korupsi ini wabah bangsa, wabah dunia. PBB sudah mengeluarkan Konvensi Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption, 2003) yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7/2006. Artinya, kita mendukung PBB agar tidak ada tempat yang nyaman buat koruptor di muka bumi.

Mestinya, sikap politik bangsa ini tecermin dalam putusan-putusan di pengadilan. Memang, yudisial merupakan pilar merdeka dalam sistem trias politika.

Ujung pisau memiskinkan koruptor ini memang di pengadilan. Kalaupun ada keloyoan di tingkat penyidik atau penuntut, hakim bisa mencari kebenaran materiil lewat proses persidangan.

Bukan menyembah kepada prosedur, tetapi abai kepada esensi berupa keadilan. Kasus kuli cleaning service dan kuli bangunan Hadi Mulyono alias Jono yang jadi komisaris abal-abal PT Sulasindo Niagatama dalam kasus di PN Surabaya menunjukkan kegagalan pengadilan dalam menemukan keadilan hakiki. Memalukan.

Baiklah, Jono mungkin layak dihukum 2 tahun dan didenda Rp336 miliar karena dianggap merugikan pajak negara Rp118 miliar. Toh seluruh harta Jono tidak akan mampu membayar denda itu dan dia tinggal membayar dengan satu bulan penjara sebagai pengganti.

Yang jadi pertanyaan, kenapa hakim tidak mengejar pelaku lain, seperti para direktur yang diduga otak kejahatan ini. Upaya memiskinkan penggelap uang negara pun meleset dari sasaran.

Kita tidak layak menyalahkan kepada konstruksi undang-undang. Sebenarnya, undang-undang yang ada sudah cukup membuat pencoleng uang negara miskin semiskin-miskinnya.

Kejaksaan pernah sukses dengan pembuktian terbalik dalam menjerat kasus pencucian uang pegawai pajak Bahasyim Assyifie. Hasilnya, sampai kasasi MA, Bahasyim divonis 12 tahun penjara. Uang hasil kejahatannya sebanyak sekitar Rp66 miliar juga dirampas jaksa.

Modal pasal 77-78 dalam UU 8/2010 tentang pencucian uang ternyata ampuh dipakai. Mestinya, kalau mau, ini bisa menjerat kasus-kasus pejabat yang profil kekayaannya tidak segendut gajinya.

Apalagi ditambah pasal 18 UU 31/99 tentang Tipikor, akan lebih perkasa. Di sana sudah ada pintu untuk merampas dan mendenda para koruptor.

Lalu, kurang pasal apa lagi? Yang kurang adalah ”pasal” kemauan karena musuh yang akan diberantas kerap jadi bagian aparat sendiri!*** Editor : Rindra Yasin