Kecanduan Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 1 Januari 2013 | 07:16 WIB
Meskipun sudah berupaya keras melakukan berbagai bentuk terapi, bangsa ini belum sepenuhnya sembuh dari kecanduan korupsi, bahkan semakin parah.

Kehadiran lembaga antikorupsi (KPK), perbaikan undang-undang, sosialisasi pendidikan, dan gerakan kampanye antikorupsi oleh sejumlah kalangan, nampaknya tidak bagitu trengginas menumpas para koruptor.

Pendek kata, candu-candu korupsi masih menodai kejernihan hati dan kebeningan akal sebagian pejabat  di negeri ini.

Skandal demi skandal bernuansa korup datang silih berganti. Satu kasus korupsi belum selesai ditangani, kasus yang lain sudah muncul.

KPK, sebagai lembaga yang secara khusus menangani kejahatan luar biasa tersebut, masih saja menemukan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah yang kecanduan korupsi.

Yang lebih celaka lagi, banyak koruptor, dengan berbagai akal bulusnya, melancarkan serangan baliknya saat diringkus KPK.  

Bahkan, data terbaru menunjukkan, peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2012 menurun. Ini mengindikasikan  Indonesia semakin korup. Dari 176 negara yang diukur oleh Transparansi Internasional (TI), Indonesia menempati peringkat ke-118. Padahal, tahun lalu Indonesia menempati urutan ke 100 dari 183 negara.  

Berdasarkan IPK, semakin turun peringkat, maka negara tersebut semakin korup. Dan begitu sebaliknya.

Memang, korupsi di negara-negara berkembang yang sedang menjalani ritual demokrasi, seperti Indonesia, cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Pemilu dan pemilukada sebagai bentuk extravaganza pesta demokratisasi seringkali menjadi lonceng dimulainya tindakan pencolengan uang rakyat (baca:korupsi).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa calon-calon pejabat pusat/daerah secara membabi-buta membagi-bagikan uang kepada rakyat dan terlibat kongkalikong dengan orang-orang yang dipercaya dapat mengantarkan menuju tampuk kekuasaan. Akibatnya, biaya politik yang mencapai miliaran, bahkan mungkin trilyunan itu, harus ditebus dengan melakukan korupsi.

Teori Korupsi
Sehubungan dengan praktik korupsi di Indonesia sebagai negara berkembang, setidaknya ada sejumlah teori yang bisa menjelaskan mengapa tindakan penghianatan terhadap bangsa (baca:korupsi) begitu membahana sebagaimana yang dikemukakan beberapa teoritisi.

Pertama, teori ketimpangan distribusi kekayaan. Teori ini menjelaskan bahwa semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara.  

Kedua, tersedianya kesempatan untuk elite memperkaya diri. Teori ini biasanya sangat berhubungan dengan kesempatan untuk memperkaya diri dengan berbagai variabel termasuk sejauh mana pembangunan ekonomi, khususnya sejarah dan latar belakang budaya, perkembangan politik, tingkat pendidikan, dan administrasi sistem hukum.

Ketiga, teori akumulasi modal. Teori ini mengatakan bahwa korupsi di negara-negara berkembang hanyalah sebuah bentuk akumulasi modal primitif oleh elite domestik atau kelompok kapitalis. Korupsi dipandang sebagai cara elite dari negara-negara berkembang mengeksploitasi rakyat untuk mengejar akumulasi modal.

Hal ini seperti kelas kapitalis di negara-negara maju ketika mereka mengumpulkan kekayaan  dari negara-negara terbelakang dan berkembang melalui kolonialisme dan imperialisme.

Sementara itu, banyak studi empiris menyimpulkan bahwa demokratisasi, sampai taraf tertentu, sebenarnya telah menciptakan kondisi yang menyuburkan praktik korupsi.

Kita ambil satu contoh misalnya studi yang dilakukan Moran (2001) yang berpendapat bahwa transisi menuju demokrasi, baik dalam bentuk sebuah transisi dari pemerintahan otoriter atau dari komunisme atau dalam proses dekolonisasi atau munculnya negara-bangsa baru, mempunyai implikasi untuk perluasan korupsi.

Sebenarnya, para pejabat negara yang kecanduan korupsi, sudah tahu bahwa daya rusak perilaku korupnya menyengsarakan dirinya dan orang lain. Ketika terindikasi melakukan korupsi, mereka harus berurusan dengan penegak hukum yang pada akhirnya masuk penjara.

Belum lagi, perbuatan korupnya akan membuat rakyat sengsara karena dana untuk kesejahteraan rakyat terpangkas. Jalan umum menjadi rusak, fasilitas umum compang-camping, dan malapetaka-malapetaka  berskala besar lainnya.

Kita juga dapat mengidentifikasi bahwa hasrat gaya hidup mewah tak jarang menjadi faktor yang melatarbelakangi seorang pejabat menjadi koruptor. Misalnya, mereka ingin memiliki mobil, rumah, atau alat telekomunikasi yang serbah “wah”.

Gaya hidup materialistis-hedonis inilah yang mengantarkan sebagian pengurus negeri ini  menyandang “status ganda”, yaitu sebagai pejabat negara, sekaligus koruptor.

Faktor kesempatan yang dimaknai sebagai kesempatan memiliki kekuasaan juga tidak kalah besar dalam menyumbang maraknya koruptor-koruptor di negeri ini.

Dalam konteks ini, meskipun seorang pejabat memiliki jiwa idealis dan moralitas yang tinggi ketika dihadapkan pada kesempatan yang memungkinkan mereka melakukan korupsi, tidak jarang mereka terhanyut yang akhirnya mengalami kecanduan terus-menerus. Ini terkait juga dengan tidak tahan terhadap godaan yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama bujuk-rayu dari teman pejabat yang  memang  bermental korup.

Menurut pandangan saya, untuk menjalankan roda pemerintahan, seorang pejabat negara tidak cukup hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi wajib  memiliki nilai-nilai moral. Kekuatan moral yang ada dalam diri pemegang kekuasaan senantiasa harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.  

Di sinilah kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok (partai), memainkan peranan yang sangat signifikan.

Selain internalisasi nilai-nilai moral di dalam jiwa pemegang kekuasaan, penegakan hukum yang tegas juga tidak kalah penting. Ini mengandung arti bahwa isi atau materi hukum harus benar-benar membuat jera para koruptor.

Yang terjadi sekarang justru keringanan  hukuman bagi koruptor, misalnya pemberian remisi oleh presiden yang sebenarnya tidak perlu diterapkan. Muncul pertanyaan: bukankah kebijakan pemberian remisi hanya menyuburkan praktik-pratik korupsi saja?

Yang juga tidak boleh dikesampingkan adalah peranan aparat penegak hukum, terutama KPK yang harus tampil lebih garang dan radikal lagi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sikap takut atau ragu ketika menghadapi pejabat penting yang korup jangan sampai menjadi penghambat pembumihangusan tindak pidana korupsi.

Intervensi kepentingan liar, terutama partai politik, wajib dikikis habis.  KPK harus benar-benar bersikap independen dan berani.

Keberhasilan melenyapkan candu-candu korupsi di negeri tercinta Indonesia ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan kalau presiden sebagai pemimpin rakyat Indonesia tidak memiliki keseseriusan, ketegasan, dan keberanian dalam “memukul mundur” para koruptor. Koruptor-koruptor akan terus bergentayangan, mencari dan memakan ladang-ladang baru korupsinya kalau  pemberantasan korupsi hanya garang di atas mimbar pidato.

Akhirnya, segenap komponen bangsa harus membangun kesadaran bersama bahwa praktik korupsi dengan segala bentuknya hanya akan membawa malapetaka dan kesengsaraan. Kondisi seperti ini akan menggiring negara kita menuju kebangkrutan, baik secara moral maupun finansial. Negara akan kehilangan kedaulatan. Kalau sudah begini, krisis legitimasi bangsa tinggal menunggu waktu.

Apakah akibat buruk dari kecanduan korupsi ini sudah direnungkan baik-baik oleh penguasa-penguasa di negeri ini? Dan bagi para koruptor: Apakah kalian tidak takut kualat terhadap rakyat atas kelakuan kalian  yang memangkas dana-dana kesejahteraan rakyat itu?

Meski demikian, seluruh rakyat Indonesia tidak pernah lelah mendoakan semoga kalian (para koruptor) bergegas melakukan pertobatan kolektif dari kecanduan korupsi!***   


Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa pada Program Magister Studi Islam UII Jogjakarta. Editor : Rindra Yasin