Di pembuka tahun 2013 ini, siap-siap mengurut dada melihat tingkah laku para wakil rakyat khususnya yang ada di Senayan.
Setelah sempat menunda renovasi ruang kerja anggota DPR RI pada 2012, Sekjen DPR Nining Indra Saleh memastikan akan merenovasi ruang kerja anggota DPR di tahun 2013.
Nilai pagu paket pengerjaan renovasi ruang kerja anggota DPR itu senilai Rp6.587.740.000 dengan nilai harga perkiraan sementara Rp6.267.286.000.
Selain itu, Setjen DPR RI juga menyediakan kalender 2013 untuk anggota DPR RI dengan memakan anggaran Rp492 juta. Pada awal 2012, anggota DPR juga mendapat kalender baru dengan biaya pengadaan mencapai Rp1,3 miliar.
Masih belum puas? DPR RI juga menganggarkan Rp13 miliar dari APBN 2013 untuk buletin dan majalah Parlementaria. Padahal buletin dan majalah itu bisa diunggah dengan gratis.
Itu belum termasuk dana kunjungan kerja ke luar negeri yang masih sangat diperdebatkan manfaatnya.
Mau tidak mau, itulah kenyataan kualitas wakil rakyat kita. Ironisnya, sebagai dewan penghambur rupiah (DPR), rekam jejak mereka juga tak kalah memalukan.
Selama tahun 2012, Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) merilisi bahwa wakil rakyat merupakan pihak yang paling banyak terlibat dalam skandal korupsi. Dari 45 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini, 16 di antaranya adalah anggota DPR dan DPRD.
Di lain sisi, kinerja DPR mengantongi rapor merah sepanjang 2012. Hal tersebut membuktikan kinerja lembaga legislatif tidak optimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Indikator buruknya kinerja lembaga legislatif tercermin dari empat aspek, yaitu kinerja legislasi, anggaran, pengawasan dan Badan Kehormatan.
Target legislasi 2012 sebesar 64 RUU, terangnya, hanya 10 RUU yang merupakan prioritas tahun 2012. Pencapaian dari hal itu juga minim dengan 1 RUU dari prioritas 2012 sementara 9 RUU dibahas di tahun 2011.
Empat undang-undang (UU Pemilu, UU APBN, UU Penanganan Konflik Sosial, dan UU Pendidikan Tinggi) dari pencapaian DPR di tahun 2012 juga telah digugat di Mahkamah Konstitusi karena mengandung sejumlah persoalan yang artinya secara kualitas buruk.
Dari aspek anggaran di DPR, justru menjadi lahan korupsi. Hal itu terlihat dari kinerja DPR yang berhasil mendorong tambahan penerimaan negara APBN 2012 kurang lebih Rp18 triliun.
Namun, anggaran tersebut tidak untuk menambah belanja publik tapi untuk belanja rutin pemerintah pusat. Politik anggaran yang dijalankan DPR masih berorientasi pada proyek dan kepentingan sendiri serta pemerintah.
Dalam aspek pengawasan terlihat DPR bekerja dengan tidak efektif. Pengawasan pelaksanaan perundangan dan penggunaan keuangan negera jauh dari harapan.
Hal itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi pengawasan penggunaan anggaran negara. Selain itu, DPR sepanjang 2012 tidak menggunakan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.
Padahal, hak itu adalah hal penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Itu membuktikan perangkat pengawasan yang digunakan tidak mencapai 50 persen. Bahkan, tidak berhasil sampai tuntas dan berakhir tidak jelas. Kinerja BK juga dinilai tidak tegas.
Sepanjang tahun 2012, DPR banyak disorot publik karena dugaan pelanggaran etika wakil rakyat. Tapi BK hanya memberi sanksi ringan dan tak memiliki efek jera.
Intinya, mengharapkan kinerja para wakil rakyat yang pro rakyat ibarat jauh panggang dari api. Padahal, dalam setahun anggota DPR menerima uang reses Rp420 juta.
Tahun 2013 ini, kita sebagai rakyat patut kian waspada. Sebab memasuki tahun ini, aktivitas politik dinilai makin intensif menyusul Pemilu 2014.
Kondisi inilah yang menyebabkannya riskan dari korupsi. Tahun politik akan marak aktivitas politik yang sarat lobi-lobi, politik transaksional, politik uang dan kian ganasnya partai sebagai mesin uang untuk merebut kekuasaan.
Jangan biarkan mereka tetap jadi dewan penghambur rupiah.***
Editor : Rindra Yasin