Pesanan Politik Versus Mudahnya Mencoblos

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 9 Januari 2013 | 09:29 WIB
Keputusan berat akhirnya diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menetapkan hanya 10 partai politik yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014 mendatang.

Disebut berat, KPU akan menghadapi potensi banyaknya tuntutan, terutama partai yang tidak terima karena kepesertaannya dianulir.

Termasuk tidak diloloskannya partai besutan sekelas Prof Yusril Ihza Mahendra (PBB) dan Yeny Wahid (PKIBB), KPU harus benar-benar siap untuk menghadapi ‘’serangan’’ mereka.

Pro-kontra terhadap putusan yang diambil mendasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, tentu hal wajar di tengah euforia demokrasi di negeri ini.

Kalangan elit yang kontra, boleh berargumen ada pesanan politik yang begitu kental dalam putusan tersebut karena sembilan Parpol yang diloloskan merupakan Parpol Parlemen dan mapan.

Untuk pandangan positif, terucap kalau keputusan KPU tersebut memudahkan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Pemilu, paling tidak mudah dalam memilih tanda gambar partai saat mencoblos nanti.

Hal ini didasari pengalaman Pemilu 2009 lalu, dimana 34 Parpol peserta Pemilu yang mengikuti sehingga tak jarang masyarakat kebingungan saat memilih gambar di ukuran dua kertas koran tersebut.

Namun demikian, menilai tepat atau tidaknya keputusan KPU tersebut bukanlah terletak pada kalimat ‘’pesanan politik’’ atau jadi mudah masyarakat mencoblos tersebut.

Jauh pada kontekstualnya, Indonesia yang bisa dikatakan mencari jati diri demokrasi, dirasa sudah tepat untuk menjalankan aturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Jika sudah melalui verifikasi, verifikasi lagi dan lagi, ternyata data keanggotaan Parpol minimal yang diklaim tidak terpenuhi bahkan sudah diuji dan Parpol juga sudah menyampaikan Nota Kebenarannya namun dianggap tidak memenuhi syarat, tahapan Pemilu tetap harus dilaksanakan dan tinggal lagi menyiapkan langkah-langkah partai baik yang sudah lolos maupun tidak lolos untuk memenangi hati rakyat.

Bukankah rakyat Indonesia saat ini butuh kerja pemimpin yang cepat tapi tepat, bukan partai yang mengumpat.

Butuh kesejahteraan yang layak, bukan perpecahan yang mengoyak-ngoyak. Indonesia juga butuh pemimpin-pemimpin mulai presiden, DPR, DPD, hingga DPRD yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kualitas yang mampu mengangkat secara cepat harkat dan martabat bangsa, kalau perlu pemimpin yang memiliki kekuatan ‘’magis’’ yang dapat mengubah kemiskinan menjadi kemapanan.

Untuk mencapai itu, diperlukan calon pemimpin yang kuat dan Parpol-lah yang pertama memiliki power dalam menyeleksinya.

Harapan rakyat hanya satu, seleksi dan tetapkanlah calon-calon yang diusung parpol yang memiliki ‘’magis’’ itu.

Dengan jumlah Parpol yang semakin sedikit, harapan yang paling penting, nanti rakyat Indonesia mudah melihat siapa calon yang diusung Parpol tersebut.

Parpol yang tidak lolos, terutama para punggawanya, tentunya kerja belum selesai. Menggabungkan diri dengan Parpol yang lolos, tidak ada salahnya.

Saatnya islah dan menyatukan diri untuk Indonesia lebih baik. Semoga...***
Editor : Rindra Yasin