Menggugat Kebijakan RSBI

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 12 Januari 2013 | 09:29 WIB
Lagi-lagi Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kebijakan yang mengagetkan banyak pihak.

Setelah menghapus BP Migas, kini giliran sektor pendidikan yakni menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).  

RSBI adalah suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3.

Payung hukum tersebut menyatakan, pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Lahirnya RSBI dicita-citakan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sekolah yang berkualitas. Peningkatan kualitas ini diharapkan akan mengurangi jumlah siswa yang bersekolah di luar negeri.

Sekolah-sekolah RSBI biasanya mengadakan kerja sama dengan negara-negara sahabat dan mendatangkan tenaga pengajar asing/native dari negara-negara tetangga.

Pada akhir tahun pelajaran atau akhir masa sekolah, siswa sekolah RSBI akan diberi tes tambahan berupa tes khusus siswa RSBI dari Direktorat Jenderal Pendidikan.

Tetapi pada pelaksanaannya di 357 RSBI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, jauh dari apa yang dicita-citakan. Selain biayanya yang sangat mahal, tidak semuanya menekankan unsur kualitas.

Kondisi ini justru menjadikan RSBI sebagai kelas elite dan lebih menekankan unsur bisnis, ketimbang pendidikan. Padahal anggaran pemerintah untuk RSBI cukup besar, Rp19 miliar.

Sementara dana sebesar itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir kelompok. Inilah yang mendasari para penggugat untuk menghapus RSBI melalui MK.

Problema Besar
Tidak hanya RSBI saja. Kiranya pendidikan di Indonesia sedang menghadapi problema besar. Potret pendidikan kita masih diwarnai oleh aksi tawuran hingga menimbulkan korban nyawa.

Di 2013 ini, pendidikan di Tanah Air sedang melakukan perubahan kurikulum. Di tahun ini juga untuk pertama kalinya penghapusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur tulis.

Sudah bukan masanya lagi untuk berdebat kusir membahas apa yang perlu dilakukan. Karut-marut ini harus segera dibenahi.

Sebab, fakta menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain.

Hal ini terbukti dari riset yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) yang menyatakan bahwa kemampuan anak Indonesia dalam matematika dan sains masih sangat rendah dan terpuruk di peringkat 61 dari 65 negara.

Butuh gerakan terpadu dan terintegrasi untuk membuat sistem pendidikan Indonesia yang baik, yang bisa menstimulisasi siswa menjadi berkualitas, sehingga generasi muda Indonesia bisa dibanggakan di mata dunia.

Peningkatan Mutu Pendidikan
Dinilai menimbulkan dualisme sistem pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan hingga menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945, MK memutuskan RSBI dihapus.

Keberadaan RSBI dinilai telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara.

Alasan mendasar MK membatalkan RSBI adalah, MK tidak menafikan bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia.

Lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) adalah siswa berprestasi, tetapi tidak harus berlabel berstandar internasional.

Keputusan MK ini setelah ada gugatan oleh para orangtua murid dan aktivis pendidikan terhadap Pasal 50 ayat (3) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan landasan RSBI.

Banyak istilah pendidikan yang dikelola sekolah berstatus negeri menggambarkan diskriminasi, misalnya sekolah unggulan, kelas khusus, kelas percontohan dan lainnya.

Di atas kertas tujuan kelas-kelas itu sangat baik dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun fakta lain menggambarkan untuk masuk di kelas-kelas yang telah ditentukan itu tidaklah mudah.

Bukan semata-mata faktor kecerdasan seorang murid bisa masuk di kelas itu, tetapi juga harus mampu membayar biaya-biaya tambahan yang tidak murah.

Sehingga siswa yang memiliki bakat dan kecerdasan jika tidak mampu membayar biaya pendidikan maka otomatis tidak bisa masuk ke kelas unggulan.

Intinya, unggul yang dimaksud dalam kelas itu adalah unggul biayanya, dan unggul metode pembelajarannya yang melibatkan guru-guru khusus. Tentunya guru-guru tersebut dibayar lebih. Begitu juga ruang kelas belajar harus ber-AC.

Gambaran ini tentunya mencerminkan dunia pendidikan yang tidak merakyat. Anak orang miskin tidak bisa bersekolah di tempat yang layak karena terkendala dengan biaya mahal.

Apalagi kebijakan RSBI jelas hanya berpihak kepada orang kaya. Tenaga pengajar asing yang gajinya lebih besar dari tenaga pengajar negeri sendiri menimbulkan kecemburuan.

Seolah-olah guru impor lebih baik dari guru domestik. Artinya, pelayanan pendidikan belum berpihak kepada semua. Education for all yang dikampanyekan oleh Kementria Pendidikan hanya sekadar slogan.

Kebijakan pendidikan mestinya diikuti dengan komitmen dalam mengayomi semua unsur pendidikan tanpa membeda-bedakan. Heterogenitas dalam unsur-unsur pendidikan harus menjadi perhatian.

Beragam kebijakan pendidikan yang dilahirkan oleh pemerintah cenderung mengarah pada sikap pembedaan antarpeserta didik, antar sekolah dan kurikulumnya.

Sehingga berdampak persaingan antarsiswa, sekolah dan kurikulum yang semakin tajam justru mereduksi tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia-manusia yang humanis dan toleran.

Dihapuskannya RSBI di sekolah-sekolah negeri bukan berarti pemerintah surut dalam upaya meningkatkan pendidikan. Mutu pendidikan yang baik bukan terletak pada model kelas yang diterapkan.

Namun, semangat dan kemauan pemerintah dalam menerapkan sistem pendidikan yang merata. Banyak yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan, terutama out put yang dihasilkan. Sekolah harus fokus terhadap bidang atau kejuruannya.

Tentu semua itu tergantung pada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah sebagai acuan bagi sekolah-sekolah dalam menjalankan misi pendidikan. Begitu juga tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru.

Kualitas guru merupakan modal utama dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru yang profesional harus mampu menerjemahkan kurikulum dengan baik.

Guru butuh peningkatan jenjang pendidikan sebagai upaya membentuk sumber daya, mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga ilmu-ilmu yang diterapkan juga bisa dijewantahkan oleh peserta didik.

Karena tidak ada lagi alasan bagi guru yang notabene sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berleha-leha dan terpaku kepada model pengajaran yang membosankan.

Karena program kompetensi bertujuan untuk menguatkan bahwa guru dimaksud benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya. Begitu juga program sertifikasi bagi semua guru menggambarkan perhatian lebih pemerintah bagi para guru.

Jadi, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas terletak pada kurikulum dan guru yang berkualitas. Bukan karena faktor kelas yang ber-AC, guru asing dan biaya yang mahal.

Pemerintah harus mampu membuat kurikulum pendidikan yang tetap dan tidak akan berubah sejalan dengan pergantian Menteri Pendidikan.

Sehingga kurikulum bukan menjadi persoalan dan bukan malah membingungkan bagi penyelenggara pendidikan. Harus ada inovasi baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bukankah peringkat pendidikan kita masih jauh dari harapan.***


Susi Wulandari, Kordinator Riset dan Pengembangan Pendidikan WEC IAIN Walisongo Semarang. Editor : Rindra Yasin