Politik Kekerabatan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 17 Januari 2013 | 09:04 WIB
Sebuah media, akhir tahun 2012 lalu menulis laporan berjudul “Pilkada 2013, Berakhir Sudah Pesta Keluarga”.

Laporan Akhir Tahun tersebut menyoroti maraknya fenomena kemunculan anak atau istri pejabat daerah yang tampil menjadi penerus kepemimpinan keluarga di suatu daerah mengambil-alih  “kursi kepemimpinan” sang ayah atau suami.

Tidak sedikit pula kerabat dari pejabat daerah tersebut sebelum menduduki suatu jabatan politik tertentu, terlebih dulu sengaja “dimagangkan” oleh ayah ataupun suaminya sendiri.

Ada pula yang tidak malu-malu untuk mendorong istri pertama dan isteri muda bertarung dalam Pemilukada, seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri.

Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Ketua DPRD Pasuruan saat ini adalah anak dari Bupati Pasuruan Hasani.

 Bahkan kemenangan Ivan Sarundajang  --putra Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang-- pada Desember 2012 lalu sebagai Wakil Bupati Minahasa melengkapi fenomena ini.

Sebelumnya, Ryeko Mendoza, putra Gubernur Lampung  (Sjachroedin ZP)  juga terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan.

Dari Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Indramayu,  ada Anna Sophaniah yang menjadi Bupati Indramayu menggantikan suaminya, Irianto MS.

Di Jogjakarta pun demikian. Sri Surya Widati tampil menjadi Bupati Bantul menggantikan suaminya,  Idham Samawi. Di Bali,  Eka Wiryastuti menggantikan ayahnya,  Adi Wiryatama,  sebagai  Bupati Tabanan sejak 2010.  

Dari Jawa Timur, ada Haryanti Sutrisno tampil menggantikan suaminya Sutrisno, menjadi Bupati Kediri

Daftarnya semakin panjang lagi. Di Kalimantan Timur, Awang Ferdian Hidayat, putra gubernur Awang Farouk pernah pula bersaing dengan Rita Widyasari anak mantan Bupati Syaukani dalam memperebutkan kursi sebagai  Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Dari provinsi yang  sama, tepatnya  Kota Bontang, ada Neni Moernaeni, istri Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam. Di Kepulauan Riau ada Aida Nasution,  istri mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah.

 Namun yang cukup mencolok sehubungan dengan konteks yang dipaparkan pada contoh di atas adalah menyangkut Politik kekerabatan yang di bangun oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Betapa tidak, selain Airin Rachmi Diany SH yang merupakan adik ipar Ratu Atut menjadi Wali Kota Tangerang Selatan, ada pula sejumlah kerabat Ratu Atut termasuk suami, anak dan menantunya menduduki sejumlah jabatan politik penting di negeri ini. Betapa tidak, ada Hikmat Tomet (suami Ratu Atut) anggota DPR-RI (2009-2014), Andika Hazfumy (anak) anggota DPR-RI (2009-2014), Ade Rossi Khaerunisa (menantu) anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Ram Tatu Chasanah (adik) anggota DPRD Banten (2010-2015), Tb Khaerul Jaman  (adik tiri) Wakil Wali Kota Serang (2008-2013), Ratna Komalasari (ibu tiri) anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), dan Reryani (ibu tiri) wakil Bupati Pandeglang (2010-2015).

Bahaya Politik Kekerabatan
Politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di lingkungan keluarga atau kerabat politik tertentu.

Dalam konteks ini, tentu saja politik kekerabatan sangat mengkhawatirkan dan dalam kondisi demikian  sudah bisa dipastikan  berkecenderungan menjadi kendala potensial dalam memunculkan alternatif aktor politik atau kepala daerah yang bervariasi dan berpotensi,  karena berputar di sekitar itu-itu saja. Seputar sedare-mare, kata ungkapan dalam bahasa melayu.

 Tak pelak lagi, politik kekerabatan sejatinya telah membelokkan esensi dan prinsip demokrasi. Bukankah prinsip demokrasi telah membuka ruang dan peluang seluasa-luasnya kepada setiap warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dapat tampil dipilih dan memilih?

Maka dengan mengentalnya politik kekerabatan jelas akan banyak melahirkan efek negatif, ketimbang positif. Yang pasti, semangat transparansi, objektivitas dan akuntabilitas yang dijunjung tinggi dalam berdemokrasi menjadi terhambat dan tersumbat.  

Ketersumbatan ini malah membuka ruang dan peluang bagi menguatnya praktik-praktik kolusi, nepotisme, patrimonalisme  dan jelas saja melahirkan sistem rekrutmen yang tidak transparan dengan berbagai aneka dan turunannya menjadi tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan.

Dengan demikian, maka diterima atau tidak,  politik kekerabatan sejatinya merupakan bahaya laten yang menjadi ancaman serius terhadap esensial dan prinsip demokrasi.

Merespon maraknya fenomena politik kekerabatan ini, Kementerian Dalam Negeri melalui revisi UU Nomor  32 tahun 2004 dengan memperketat syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan melarang majunya kerabat terdekat seperti anak, saudara kandung atau istri dari seorang kepala daerah yang sedang menjabat untuk ikut Pilkada.

Pada syarat ke-16 dari revisi UU 32  itu  akan diusulkan bahwa calon kepala daerah yang maju tidak boleh memiliki hubungan darah, baik bersifat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping ataupun memiliki hubungan perkawinan.

Pada satu sisi, usulan revisi ini setidak-tidaknya tentu akan menjadi angin segar dalam proses berjalannya demokratisasi di negeri ini, khususnya pada tingkat lokal karena membuka ruang bagi munculnya lebih banyak lagi alternatif aktor politik atau kepala daerah yang bervariasi, berpotensi, bergengsi dan perluasan akses kekuasaan pun semakin terbuka.

Namun, pada sisi lainnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan merevisi UU tersebut justru mematikan hak politik warga negara untuk bisa ikut memilih dan dipilih.

Pilihan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan merevisi UU  itu malah kontraproduktif dengan esensi dan prinsip demokrasi itu sendiri, karena tidak menyentuh esensi persoalan.

Karena inti persoalan dari mengentalnya politik kekerabatan adalah merupakan bukti nyata  dari buruknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya dan buruknya proses rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh partai politik (parpol) pada khususnya.

Sejatinya,  inilah tantangan terbesar bagi parpol dalam melakukan rekrutmen yang demokratis untuk mengisi jabatan-jabatan politik terutama dalam konteks desentralisasi, di mana kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.  Kendatipun masih terbuka peluang bagi calon non-parpol (atau yang lazim disebut sebagai calon independen) untuk rnengikuti kompetisi politik, namum secara kuantitas hampir semua pemenang Pilkada bisa dikatakan adalah calon-calon yang diusung oleh parpol.  

Ini berarti, langsung ataupun tidak langsung,  parpol merupakan salah satu elemen penting dalam Pilkada, tidak saja dalam proses pencalonan, tapi bisa jadi hingga pemenangan sang calon.  

Terlebih lagi pasca-Pilkada secara langsung, di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis, peran parpol pun menjadi agak menyempit, maka kekuatan individual sang calonlah yang rnenjadi  faktor deterrninan untuk memetik kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik.

Dalam konteks inilah,  mungkin politik kekerabatan terlihat “seksi” dan menjadi pilihan menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi dan kompetisi di arena politik dengan argumentasi dan pertimbangan keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka: popularitas, kekuatan sumber daya finansial, memiliki jaringan dalam tubuh birokrasi dan kemampuan dalam memobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat.

Kondisi demikian jelas saja menumbuh-suburkan penyakit oligarkhis atau dominasi segelintir elite dalam tubuh parpol yang justru dilegitimasi oleh anggotanya sendiri.

Fakta politik ini sepertinya mengamini tesis Robert Michels tentang Hukum Besi Oligarki (The Iron Law of Oligarchy) bahwa di setiap organisasi partai politik, pada hakikatnya hanya dikuasai oleh segelintir elite.

Bahkan dalam tataran yang lebih lanjut, oligarki partai mengarah pada dinastitokrasi politik.

Dinastitokrasi politik tidak hanya akan menutup peluang kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik dari bawah, tetapi juga mendorong berkembangnya personalisasi kekuasaan dan menyuburkan kepemimpinan oligarkis partai, seperti yang tampak jelas dalam konstelasi perpolitikan kontemporer Indonesia.

Kondisi ini tentu akan membahayakan masa depan demokrasi karena parpol tidak kunjung terinstitusionalisasi (terlembaga) sebagai sebuah organisasi modern dan demokratis  yang berorientasi bagi kepentingan rakyat.

Oleh karenanya, maka menemukan solusi yang tepat atas menjamurnya fenomena politik kekerabatan paling tidak harus dimulai dengan mereformasi kelembagaan dan perilaku parpol, bukan dengan mematikan hak politik bagi setiap warga negara yang justru di jamin oleh konstitusi untuk bisa ikut memilih dan dipilih.

Semoga Kementerian Dalam Negeri tidak terjebak dalam situasi dilematis.***

Agusyanto Bakar, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Bappeda Kepulauan Meranti.

Editor : Rindra Yasin