Selamat Datang Para Koruptor di Sukamiskin

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 21 Januari 2013 | 09:45 WIB
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhkum HAM) mulai merealisasikan programnya untuk memindahkan koruptor kelas kakap ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung.

Mulai Kamis (17/1) lali narapidana kasus korupsi dari berbagai daerah mulai dikirim ke LP dengan kapasitas 547 orang itu.

Sebenarnya, sejak pertengahan 2012 pemindahan koruptor ke LP Sukamiskin dilakukan. Mafia pajak Gayus Tambunan dan mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin lebih dulu ada di sana.

Hanya, untuk pemindahan dari daerah baru baru dimulai secara bertahap awal tahun ini.

Ada beberapa kriteria koruptor yang di-Sukamiskin-kan. Mereka adalah napi yang perkaranya menarik perhatian masyarakat, menimbulkan kerugian negara di atas Rp100 juta, atau yang hukumannya lebih dari setahun penjara. Termasuk, napi yang masuk dalam kategori high profile (terkenal).

Namun, sementara ini hanya napi laki-laki yang dipindah ke Sukamiskin. Jadi, kalau misalnya kasus Angelina Sondakh sudah inkracht, dia tidak bakal bereuni dengan para koruptor di LP Sukamiskin.

Alasan pemindahan koruptor ke LP Sukamiskin seperti yang disampaikan Menkum HAM Amir Syamsuddin adalah kondisi LP tersebut lebih bagus daripada LP lainnya.

Sebab, di LP seluas enam hektare tersebut, satu sel hanya dihuni seorang napi. Setiap napi akan mendapat jatah kamar 1,2 meter x 2 meter.

Saat ini di LP tersebut sudah terisi 362 orang. Karena kapasitasnya terbatas, Wakil Menkum HAM Denny Indrayana menyatakan akan memprioritaskan koruptor big fish untuk di-Sukamiskin-kan.

Menurut Denny, para koruptor masuk kategori white collar crime. Mereka berpendidikan tinggi sehingga harus ada perlakuan yang berbeda.

Sebenarnya, alasan pemindahan koruptor ke Sukamiskin agak terkesan mengistimewakan para koruptor itu sendiri. Jika para koruptor berdesak-desakan dengan napi lainnya di LP lainnya, di Sukamiskin mereka punya kamar sendiri-sendiri meski kecil.

Mudah-mudahan saja dengan tempat yang “istimewa” itu tidak lagi ada perlakuan istimewa kepada para koruptor. Jangan ada lagi kabar koruptor bebas berkeliaran keluar LP. Jangan ada lagi kabar koruptor bisa bebas berkomunikasi dengan menggunakan HP di dalam LP.

Angan-angan untuk memiskinkan koruptor masih sulit diwujudkan. Minimal, meski tidak dimiskinkan, para koruptor sudah bisa di-Sukamiskin-kan. Dengan menempatkan para koruptor di Sukamiskin, setidaknya para pembuat kebijakan akan terus ingat ada agenda untuk mewujudkan gagasan memiskinkan koruptor.

Apalagi, LP Sukamiskin juga dijadikan LP pariwisata. Para pengunjung mungkin tidak hanya ingin melihat bekas sel Bung Karno, tetapi juga ingin melihat wajah-wajah koruptor yang telah menggerogoti uang rakyat Indonesia.*** Editor : Rindra Yasin