Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan bersejarah dengan mengabulkan permohonan judicial review sekelompok masyarakat terhadap pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini menjadi dasar hukum pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) oleh pemerintah.
Setelah dibacakannya keputusan ini di gedung MK hari Selasa, 8 Januari 2013, dengan sendirinya eksistensi 1.300-an RSBI di seluruh negeri demi hukum harus dibubarkan, karena sudah tidak lagi memiliki dasar yuridis.
Walaupun menunggu cukup lama sejak permohonan ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Anti Komersialisasi Pendidikan lebih setahun yang lalu, keputusan ini disambut baik oleh banyak kalangan, terutama mereka yang selama ini yang risau dan mengkritsi keberadaan RSBI.
Mereka sepakat dengan MK yang menyatakan bahwa keberadaan RSBI tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 serta telah menimbulkan deskriminasi dan kastanisasi dalam dunia pendidikan nasional.
MK juga menilai bahwa penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran di RSBI berpotensi mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.
Sebagaimana yang telah saya bahas dalam tulisan saya sebelumnya di harian ini dengan judul “RSBI, Masihkah Kita Perlukan?” (Riau Pos, 15/11/2012), tak bisa dipungkiri bahwa program RSBI (disengaja ataupun tidak) telah menciptakan diskriminasi antar warga masyarakat dalam akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
Ini karena RSBI biasanya memilih dan menyeleksi calon siswa dari kalangan tertentu sejak awal. Program RSBI lebih jauh dinilai sebagai program yang telah menghabiskan anggaran pendidikan nasional secara tidak tepat sasaran.
Dengan anggaran miliaran setiap tahun untuk pengembangan RSBI, pemerintah bisa dikatakan telah menyubsidi pendidikan segelintir kalangan masyarakat menengah ke atas untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan cendrung mengabaikan kelompok yang lain.
Di sisi lain, keputusan ini tentu menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintah yang selama ini bertanggung jawab sebagai pelaksana RSBI.
Betapa tidak, program yang dulu dianggap “proyek mercusuar” dan jadi kebanggaan untuk sebagian kalangan ini harus berakhir tragis di ketukan palu hakim MK.
Apalagi kalau kita hitung berapa anggaran negara dan dana masyarakat yang telah dihabiskan untuk program ini, maka kitapun akan merasa miris dengan anti-klimaks alur cerita sejarah RSBI.
Untuk kita ketahui, Balitbang Kemendikbud menyebutkan bahwa total penerimaan dana block grant untuk RSBI sejak 2006-2010 telah mencapai sebesar Rp1,073 triliun. Ini belum termasuk bantuan APBD dan dana sumbangan masyarakat.
Kalau boleh berandai, jika dulu ide RSBI diawali dengan pembuatan konsep yang komprehensif berbasis riset dan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan aspek legal dan filosofis, serta dampak sosiologis program ini, tentu proyek besar yang telah menghabiskan anggaran triliunan ini tidak harus berakhir sad-ending di meja MK seperti sekarang.
Bagaimana ke Depan?
Pascakeputusan ini, pemerintah suka ataupun tidak suka tentu wajib mematuhi amar keputusan MK. Jika ada pemerintah daerah yang membandel dengan keputusan ini atau masih ingin mempertahankan eksistensi RSBI di daerahya, Akil Mukhtar (salah seorang hakim MK) menegaskan bahwa tindakan tersebut bisa dikategorikan melawan hukum, karena RSBI pascakeputusan MK ini adalah ilegal.
Karenanya, semua sekolah yang berlabel RSBI harus dikembalikan statusnya ke sekolah reguler, segala pungutan atas nama RSBI harus dihentikan, segala bentuk administrasi sekolah, bahkan plang nama sekolah yang ada tulisan RSBI-nya pun harus diganti.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, dalam beberapa kesempatan menyatakan menerima dan menghormati keputusan MK ini.
Pemerintah awalnya berharap bahwa penutupan ini tentu tidak bisa serta-merta dilakukan, karena tahun ajaran di sekolah yang sedang berjalan. M Nuh bahkan mengatakan bahwa sampai akhir tahun ajaran selesai, RSBI masih dibolehkan memungut SPP kepada orang tua murid (Riau Pos, 11/1/2013).
Namun, keputusan MK adalah tegas dan mengikat; bahwa RSBI sudah “almarhum’’, dengan sendirinya segala kegiatan yang terkait RSBI harus dihentikan.
Oleh karena itu, edaran Kemendiknas terbaru kemudian berubah dan menyatakan melarang semua sekolah berlabel RSBI memungut segala macam bentuk sumbangan atau SPP pascakeputusan MK ini.
Masyarakat mesti ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan amar keputusan MK ini, karena ada kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat bahwa bisa saja RSBI hanya berganti nama atau label dengan istilah non-RSBI.
Beberapa pemerintah daerah bisa saja mengganti label RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah mandiri, atau sekolah model, misalnya.
Jika keberadaan sekolah (negeri) ini secara substansi masih mempertahankan prinsip diskriminatif, mahal, dan memaksakan penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar secara tidak proporsional, tentu masyarakat wajib menolaknya.
Sekolah Tidak Bubar
Tentu harus ditegaskan bahwa keputusan MK bukanlah membubarkan keberadaan sebuah sekolah. Yang dibatalkan MK adalah pelaksanaan program RSBI.
Karenanya segala proses belajar-mengajar di semua sekolah RSBI itu harus tetap berjalan sebagaimana biasa.
Semangat untuk maju dan terus berprestasi dari semua guru dan siswa yang mungkin telah berkembang baik di sekolah ini harus tetap dijaga, dan kalau bisa terus dikembangkan.
Saya memahami bahwa mungkin akan terjadi sedikit culture shock setelah pembubaran program RSBI ini di kalangan guru, siswa, kepala sekolah, ataupun mungkin pada sebagian orangtua.
Keterkejutan seperti ini sangat mungkin terjadi karena sebagian mereka bisa saja sangat menikmati label RSBI dengan segala privelliges-nya selama ini.
Bagi pihak pengelola sekolah, keterkejutan bisa terjadi karena sekolah tidak bisa lagi menerima kucuran dana yang lumayan besar seperti sebelumnya.
Sebagian siswa atau orangtua juga mungkin sedikit terganggu dengan penghentian program ini, karena RSBI bagi mereka bisa saja selama ini dipahami sebagai simbol kemapanan, kemajuan, atau bahkan mungkin dalam batas tertentu telah menjadi life style.
Mereka bangga menjadi bagian RSBI, karena RSBI mungkin dianggap sebagai simbol bahwa mereka adalah kelompok dari kalangan tertentu, yang secara sosial dan ekonomi memiliki kelebihan dari kelompok lain.
Namun rasa ketekejutan ini tentu tidak boleh menjadi alasan bagi semua pihak di sekolah untuk berhenti berusaha menjadi yang terbaik.
Pertama, karena memang sekolah itu sendiri masih ada dan tidak ikut bubar bersama hilangnya program RSBI. Kedua, karena di sekolah mantan RSBI ini tentu memiliki banyak nilai lebih dan potensi yang bisa terus dikembangkan.
Beberapa fasilitas yang barangkali sudah lebih baik, budaya belajar yang sudah kondusif, atau program kerja sama dengan beberapa lembaga internasional tentu bisa dijadikan modal untuk terus berprestasi.
Di lain pihak, selain memperhatikan nasib semua sekolah mantan RSBI ini agar terus berkembang dan berprestasi, pemerintah diharapkan untuk terus mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan yang menyentuk semua kalangan anak bangsa.
Beberapa program bagus di Kemendiknas yang sedang berjalan, seperti akreditasi sekolah, sertifikasi guru dan pengawas sekolah, subsidi biaya pendidikan melalui program BOS, dan pemberian block grant pembangunan fisik sekolah, pantas diteruskan, tentu dengan terus dievaluasi dan diperbaiki sistem pelaksanaanya.
Pelaksanaan hibah kompetitif yang diwacanakan pemerintah sebagai alternatif solusi perbaikan mutu sekolah pascapenghapusan RSBI juga layak dilanjutkan.
Tentu dengan tetap mempertimbangkan fakta perbedaan yang masih tajam dalam banyak hal antara sekolah tertentu di perkotaan dan sekolah di pelosok daerah.***
Afrianto, Dosen FKIP Universitas Riau, Kandidat PhD Monash University Australia. Editor : Rindra Yasin