Mulutmu harimaumu hanyalah salah satu pepatah orang-orang tua yang patut dialamatkan kepada calon hakim agung yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kini sedang merenungkan nasibnya.
Ketika pintu menuju puncak karier sebagai hakim ada di depan mata, peluang yang sebenarnya cukup langka itu seakan menjadi sirna hanya karena keseleo lidah (sebagaimana pengakuannya kepada publik) dengan membuat pernyataan yang sekali lagi menurut yang bersangkutan hanya bercanda.
Semua orang boleh bercanda, bahkan banyak pakar kesehatan mengatakan bercanda dapat mengurangi ketegangan, sehingga mengendurkan urat syaraf dan positif bagi kesehatan.
Tapi apapun di dunia ini tidak ada yang tak berbatas. Termasuk bercanda pun tentu ada batasnya. Setidaknya dua batas yang terlampaui sang hakim, yaitu pertama menyentuh kepekaaan kaum perempuan bahwa diperkosa itu ada unsur nikmatnya, sebuah pemeo yang berkembang di tengah masyarakat sebagai guyon yang secara ilmiah sangat tidak berdasar dan jauh dari kebenaran.
Dan kedua, bercanda soal sesuatu yang sangat serius di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.
Tidaklah dapat diterima sebagai pembenar, apologi Muhammad Daming Sunusi bahwa gurauan atau candaannya dalam rangka mengurangi ketegangan.
Bagaimana mungkin seorang calon hakim agung harus tegang menghadapi sebuah fit and proper test yang bermaksud menguji integritas dan kapalitasnya kelak jika terpilih sebagai hakim agung.
Dan kalaulah tidak dapat dihindari adanya ketegangan, maka masih banyak bentuk candaan lain ketimbang mencandakan sesuatu yang sangat sensitif.
Kini, Daming pun menuai ucapannya. Kritik dan protes datang dari seluruh penjuru mata angin, termasuk oleh tulisan ini. Dan tidak hanya itu, mimpi menjadi hakim agung pun terancam pupus di depan mata.
Luka akibat candaan itu tak lagi hanya membekas bagi perempuan korban perkosaan, para aktivis perempuan atau semua orang yang mengutuk dan membenci perkosaan, tetapi kini menjadi luka pula bagi dirinya dan semua anggota keluarganya.
Terlepas dari itu semua, seharusnya seorang yang akan menduduki jabatan hukum tertinggi sebagai hakim agung yang sering disebut sebagai wakil Tuhan di muka Bumi, memiliki kepekaan dan turut prihatin atas makin banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di tengah masyarakat kita.
Sebagai seorang penegak hukum, seharusnya hakim dan penegak hukum lainnya dapat mengambil tanggung jawab maraknya perkosaan sebagai kesalahan dan kegagalan bekerjanya mereka dalam sistem peradilan pidana.
Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mengurangi kejahatan sampai pada batas toleransi yang wajar, jika kejahatan tidak menurun bahkan ada kecenderungan meningkat maka tanggung jawab atas kegagalan berkurangnya kejahatan itu tentu saja merupakan tanggung jawab para penegak hukum.
Dengan demikian, munculnya pernyataan atau candaan yang dapat dikategorikan melecehkan perempuan, menyepelekan perkosaan, seharusnya tidak saja dihukum hanya dengan digagalkan menjadi hakim agung saja tetapi juga dapat menjadi alasan yang kuat untuk meng-impeacht sang hakim dari jabatannya sebagai hakim.
Para penegak hukum apalagi hakim, semestinya tahu betul bahwa perkosaan tidak saja ditentang dalam hukum pidana Indonesia, tetapi oleh masyarakat seluruh dunia.
Perkosaan bahkan dalam berbagai aspek dapat dikategorikan lebih kejam daripada tindak pidana lainnya.
Kebijakan hukum pidana dalam Rancangan KUHP, memperberat ancaman hukuman bagi pelaku perkosaan dan memperluas definisi perkosaan lebih dari sekadar unsur yang ada dalam KUHP saat ini, yang seringkali menjadi dasar pelepasan dakwaan sebagai pemerkosa sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan menggantinya hanya dengan perbuatan pencabulan.
Dalam pasal 488 RKUHP disebutkan bahwa melakukan tindak pidana perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Adapun yang dimaksud dengan perkosaan dalam pasal tersebut adalah: laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut, laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah, laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Pernyataan dan anekdot yang terucap dari mulut seorang hakim patut dicermati. Syukur kalau itu hanyalah pikiran seorang oknum, bukan gambaran persepsi penegak hukum pada umumnya, karena jika itu menjadi persepsi umum di kalangan penegak hukum khususnya hakim, maka tentu ada yang salah, apakah dalam perekrutan, pendidikan dan pelatihan atau pemahaman agama dari para penegak hukum.***
Erdianto Effendi, Dosen Fakultas Hukum Unri, Kandidat Doktor Hukum Pidana. Editor : Rindra Yasin