Belum genap satu bulan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan partai baru di antara sepuluh partai yang diloloskan KPU untuk mengikuti Pemilu 2014 sudah digoncang perpecahan internal.
Hary Tanoesoedibjo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, mengundurkan diri berikut beberapa petinggi partai lainnya.
Mundurnya Hary Tanoe ini, bersamaan dengan rencana digelarnya Kongres Partai Nasdem akhir Januari ini yang salah satu agenda utamanya mendudukkan kembali Surya Paloh sebagai ketua umum yang selama ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai.
Beberapa analisa bisa digambarkan kenapa terjadi goncangan di internal Partai Nasdem. Pertama, sebab relatif partai baru, pengalaman dalam mengelola konflik belum mumpuni, sehingga mengartikan perbedaan pendapat harus dijawab dengan sikap yang tegas yaitu mengundurkan diri.
Mungkin saja ada prinsip-prinsip besar yang telah dilanggar sehingga mengharuskan mundur. Tapi, tetap saja kalangan luar menilai, tidak adanya komunikasi dan konsolidasi dalam bentuk kesepakatan yang baik sebelum dan sesudah Partai Nasdem dikukuhkan sebagai kendaraan baru yang bisa pamer di Pemilu 2014 mendatang.
Ini barangkali disebabkan ‘’nafsu’’ meloloskan verifikasi KPU jauh lebih besar ketimbang memperkuat pondasi rumah tangga sehingga mudah goyang.
Analisa kedua, di samping belum mapannya berpolitik, Partai Nasdem juga ‘’digoyang’’ elite politik dari luar. Elite politik dari luar ini diartikan dua lintas.
Lintas pertama datang dari partai yang juga lolos verifikasi dan kedua partai yang tidak lolos verifikasi. Partai yang lolos verifikasi tentunya dapat melihat peluang ketidakmapanan Nasdem untuk memecah-belah, kemudian konflik muncul kepermukaan sehingga publikpun memberi penilaian (harapan), ketidaklayakan untuk mendapat tempat di hati rakyat.
Tapi agaknya, lintas kedua yang cukup kuat mendekati. Lebih dari 30 partai yang tidak lolos verifikasi, tentu mencari ‘’kapal’’ baru untuk berupaya mencapai tujuan politik mereka.
Merebut kekuasaan tertinggi partai ditingkat DPP, tidak hanya akan berpengaruh ditingkat pusat saja, tapi sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan tingkat kecamatan.
Berapa banyak orang yang merasa mampu berpolitik ingin ‘’bertaruh’’ di Pemilu 2014 mendatang dan tentunya harus memiliki perahu berupa partai.
Partai lain yang lolos verifikasi dan merupakan pemain lama, tentu tidak akan mengecewakan kader-kadernya yang sudah berjuang sejak lama.
Tapi analisa ketiga juga patut diperhitungkan. Kehebohan konflik internal Partai Nasdem bisa saja termasuk agenda politik untuk mendengungkan keberadaannya alias sengaja diciptakan.
Apalagi, yang berkonflik merupakan bos di media masing-masing yang dapat memainkan peran. Kalau analisa ketiga ini benar, dua hal yang didulang Partai Nasdem.
Pertama benar-benar terangkat (jika konflik yang dicipta itu terselesaikan dengan hapy ending), atau malah makin tidak mendapat tempat di hati masyarakat.
Terlepas dari semua itu, rakyat saat ini semakin cerdas. Sedahsyat apapun konflik elit politik, jika tidak berkenan dihati rakyat, maka dengan sendirinya tersingkir.
Rakyat Indonesia tidak membutuhkan orang politik yang plin-plan, banyak omong, berbicara atas nama rakyat tapi kehidupan bak raja.
Partai yang eksis dan konsisten serta para elitnya minim korupsi, akan menjadi penguasa masa depan. Dan tidak tertutup kemungkinan di masa datang dengan semakin cerdasnya masyarakat, jumlah partai semakin sedikit, tiga atau dua saja, karena yang tidak becus akan runtuh dengan sendirinya.
Analisa mana yang tepat, yang pasti kekuasaan rakyat segalanya menentukan partai mana yang bertahan.***
Editor : Rindra Yasin