Sulitnya Mencari Hakim Berkualitas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 26 Januari 2013 | 09:34 WIB
Penumpukan 12 ribu tunggakan perkara di Mahkamah Agung (MA) disebabkan, salah satunya, kurangnya jumlah hakim agung. MA saat ini hanya memiliki 44 hakim agung, merosot drastis jika dibandingkan dengan dua tahun silam yang mencapai 60 orang.

Sesuai dengan surat ketua MA ke Komisi Yudisial (KY) November tahun lalu, MA membutuhkan tambahan 15 hakim agung. Sebab, hakim agung yang ada saat ini telah atau akan segera memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Dari kebutuhan 15 hakim agung, KY berencana merekrut 8 orang tahun ini.

Sesuai dengan UU, KY ditugasi melakukan seleksi administrasi, tulis, dan wawancara. Hasil akhirnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KY diharapkan menyetorkan minimal 45 calon hakim agung untuk mengikuti uji kepatutan dan kepantasan di Komisi III DPR. KY pada 2012 telah menerima 88 pelamar calon hakim agung.

Sebanyak 48 orang di antara mereka merupakan pelamar berulang atau orang yang melamar lagi setelah gagal lolos pada seleksi tahun sebelumnya.

Dari 88 calon yang telah menempuh empat tahap seleksi, KY hanya mengirimkan 12 calon hakim agung ke DPR. Itu berarti tidak memenuhi kuota calon hakim agung yang diharapkan akan diseleksi di DPR, minimal 15 orang.

Dengan kuota 15 orang yang mengikuti tahap fit and proper test, diharapkan terpilih 5 calon hakim agung yang bakal ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

KY beralasan bahwa tak tercapainya kuota calon hakim yang dikirim ke DPR disebabkan minimnya kualitas calon hakim agung. Bagi KY, lebih baik kuota tidak terpenuhi daripada mendapatkan calon hakim agung yang berkualitas pas-pasan.

Pilihan KY itu ada benarnya. Itu setidaknya terlihat dari banyaknya komentar kontroversial dari para calon hakim yang dinyatakan KY layak mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

KY perlu terobosan untuk mencari calon hakim agung yang memenuhi kualifikasi, memiliki kapasitas, dan punya rekam jejak moral yang baik di profesi sebelumnya.

Sudah seharusnya KY berani menerapkan sistem gugur, yakni calon hakim agung hanya diberi satu kali kesempatan untuk mengikuti seleksi.

Ketentuan itu memang rawan karena membuat calon hakim agung sangat terbatas. Namun, demi kualitas hakim agung yang baik, langkah itu harus ditempuh.

Langkah kedua ialah memberikan kewenangan lebih kepada KY untuk mencari calon hakim yang layak mengikuti seleksi. Jumlah hakim di Indonesia kurang dari 5 ribu orang. Berdasar pengakuan MA, sekitar 30 persen di antaranya terkategori nakal. Artinya, masih ada sekitar 3.500 hakim di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan banding dengan kualitas moral yang dinilai baik.

MA pernah mengharamkan hakim tingkat pertama mengikuti seleksi calon hakim agung dengan pertimbangan senioritas. Namun, mengingat faktor urgensitas, hakim-hakim tingkat pertama yang telah mengantongi gelar doktoral sebaiknya diizinkan mengikuti seleksi calon hakim agung.

KY juga harus proaktif mendekati para guru besar hukum di universitas yang ada di Indonesia agar mengikuti seleksi calon hakim agung.

Pendekatan yang sama juga harus dilakukan kepada praktisi hukum berkualitas yang moralnya diketahui baik. Ini dengan indikasi bahwa para akademisi tersebut belum pernah “nakal”...*** Editor : Rindra Yasin