Provinsi Riau yang sering dijuluki negeri di bawah minyak di atas minyak, tidak selamanya akan menggembirakan.
Terutama untuk sebutan negeri di atas minyak, orientasinya jelas minyak kelapa sawit.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Riau beberapa tahun terakhir, tidak terlepas dari sumbangan sektor perkebunan kelapa sawit. Ekonomi di desa-desa yang dulunya minim sentuhan pembangunan, tiba-tiba muncul sebagai sebuah daerah pertumbuhan baru yang maju dan berkembang pesat setelah perkebunan sawit masyarakat menghasilkan.
Perubahan tidak saja pada kesejahteraan. Harga sawit yang menjanjikan dan memberi bukti mampu meningkatkan kesejahteraan, telah pula merubah mindset masyarakat dalam memilih komoditi perkebunan sebagai penopang hidup mereka di masa depan.
Masyarakat pun ramai-ramai menebang karet mereka yang jelas-jelas sedang menghasilkan diganti dengan sawit di lahan yang sama. Masyarakat rela memulai lagi dari nol dan menunggu sawitnya menghasilkan. Padahal, karet juga punya prospek harga yang menjanjikan dan cenderung stabil meski punya masalah tersendiri pula.
Sawit juga telah membawa masyarakat semakin mengerti nilai ekonomis lahan dan hutan. Sehingga, hutan-hutan yang dulu terbiarkan disulap menjadi hamparan kebun sawit hingga akhirnya kebun sawit benar-benar mendominasi.
Dari data Dinas Perkebunan Riau, terdapat 2.268 hektare sawit di Riau dan sekitar 1.200 hektare merupakan milik petani (masyarakat). Ini berarti lebih separoh hamparan sawit di Riau dikuasai masyarakat.
Data ini jelas menggambarkan betapa banyak masyarakat Riau yang saat ini menggantungkan dan tergantung hidupnya dari perkebunan sawit, walaupun sebagian dari jumlah itu merupakan sawit milik petani pengusaha.
Ketika harga sawit membaik, para petani sawit akan terlihat bergembira dan sektor lain pun bergerak naik dengan cepat. Sebaliknya, ketika harga sawit anjlok dengan berbagai sebab, masyarakat pun terlihat gelisah. Bahkan, ada yang memilih tidak lagi mengurus sawit-sawit mereka. Sebab, ketika harga sawit turun, hanya ada dua kemungkinan, dipanen rugi, dibiarkan lebih merugi.
Realita ini mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah. Harga sawit di Indonesia yang sangat dominan ditentukan oleh pihak luar, akan sangat rentan terjadinya ketidakstabilan harga. Meski banyak yang menyatakan kemungkinan itu kecil terjadi, tetap saja bisa terjadi.
Kondisi ini pernah terjadi beberapa tahun lalu ketika harga sawit di Riau anjlok. Saat itu, tidak sedikit yang stres. Banyak pemberitaan di media menyebutkan para petani sawit ramai-ramai menjual kebun dengan harga murah, menggadaikan kebun untuk keperluan hidup. Bahkan, tidak sedikit yang terlanjur membeli kendaraan, terpaksa rela ditarik kembali oleh dealernya.
Menghindari masalah ini, pemerintah mesti cepat berbuat dan tepat bertindak. Beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya menggesa berdirinya industri hilir sawit. Dengan adanya industri hilir ini, komoditi sawit ini tidak saja mengandalkan CPO saja, tapi bisa menghasilkan produk-produk lainnya.
Yang jelas, harga sawit tidak mungkin akan jatuh dan dipermainkan seenaknya oleh para kapitalis. Sebab, industri hulu dan hilir sudah berada dalam pengawasan dan kekuasaan pemerintah.
Solusi lainnya, pemerintah harus mendorong tumbuh dan berkembangnya komoditi lainnya seperti karet, kopi, dan sebagainya. Tugas ini jelas tidak ringan terutama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komoditi perkebunan di luar sawit.***