Penyederhanaan yang Tak Sederhana

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 30 Januari 2013 | 08:21 WIB
Begitu banyak yang harus dilakukan, begitu sedikit waktu yang tersedia. Itulah persoalan yang sedang dihadapi tim ekonomi pemerintah saat ini. 

Memang indikator moneter keuangan terus impresif. Indeks saham rajin menembus rekor. Namun, rapor mengesankan belum terlihat di sektor riil.

Indikator kesehatan dan pembangunan manusia masih stagnan. Sebagian besar pembangunan infrastruktur macet –dengan dampak terbaru berupa banjir di ibu kota pekan lalu. Sektor perdagangan juga masih terbelit masalah defisit neraca yang terus membengkak. Itu akibat ekspor masih terpukul dengan lesunya permintaan dari pasar andalan, yakni AS dan Eropa.

Di tengah agenda yang menumpuk dan mendesak itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) bertekad menyederhanakan nominal rupiah dan gencar menyosialisasikan dengan nama program redenominasi.

Jika menyimak potensi dampaknya yang berpeluang menjadi guncangan baru dalam perekonomian, program itu lebih mudah mengundang penolakan daripada dukungan.

Padahal, manfaat redenominasi juga sulit dibantah. Kondisi nominal rupiah sekarang ini sudah overdigit dan membuat rupiah inferior jika dibandingkan dengan berbagai mata uang lain di dunia. Nominal harga selembar kerupuk di Jakarta, misalnya, kini praktis sudah empat digit.

Selain terkesan inferior, nominal mata uang yang overdigit juga secara teknis finansial tidak efisien. Setiap sistem pencatatan transaksi ataupun penyimpanan data keuangan ditandai oleh berderet-deret angka. 

Makin banyak transaksi atau makin besar data keuangan, makin banyak pula digit angka yang harus dicatat.

Bagi yang terbiasa akan transaksi dengan angka besar, urgensitas redenominasi seperti itu mudah dipahami. 

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak segampang itu untuk mengubah persepsi masyarakat kebanyakan bahwa perubahan angka dari seribu menjadi satu rupiah akan aman-aman saja. Banyak masyarakat yang masih bingung.

Jangan kaget jika respons mereka atas redenominasi bisa berupa membeli barang-barang konsumtif untuk menghindari turunnya nilai uang. Sebab, mereka beranggapan bahwa redenominasi setali tiga uang dengan sanering atau pemotongan uang.

Untuk menghindari kebingungan seperti itu, pemerintah dan BI harus bisa merancang program sosialisasi yang tepat serta pasti tidak mudah dan sederhana. Jangan sampai redenominasi rupiah juga menjadi program yang terburu-buru seperti program konversi minyak tanah ke elpiji. 

Karena program ”kejar target”, dampak yang tak pernah dipikirkan akhirnya terjadi. Misalnya banyaknya tabung elpiji yang meledak dan maraknya kejahatan dengan melakukan pengoplosan.

Berbagai alasan tentang manfaat redenominasi secara logika dan keilmuan memang masuk akal. Namun, harus diingat, sebaik apa pun program kalau tidak disosialisasikan secara baik, tentu hasilnya tidak sebaik yang diharapkan.

 Sebelum program itu diterapkan, masyarakat harus sudah dibuat benar-benar paham dan siap secara psikologis. Dengan demikian, redenominasi rupiah bisa benar-benar efektif.***'
Editor : Rindra Yasin