Ada pertanyaan, mungkinkah penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dilakukan melalui jendela otonomi daerah? Tidak sedikit yang berargumentasi untuk menjawab persoalan ini.
Ada yang menjawab optimis dan ada yang skeptis. Kompleksitas masalah kemiskinan seakan tidak ada habisnya untuk diperdebatkan.
Varian program penanggulangan kemiskinan yang mengalir deras untuk dapat menekan jumlah penduduk miskin seakan belum menjawab persoalan bangsa ini.
Dengan angka penurunan kemiskinan nasional tahun 2012 sebesar 11,69 persen seakan memberi cermin bahwa cronic poor semakin sulit untuk ditekan.
Penduduk miskin akan terus moving in and moving out seperti hasil kajian Smeru Research Institute. Ada jutaan orang miskin yang sangat rentan untuk jatuh masuk ke jurang kemiskinan.
Mereka sangat rapuh manakala ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
Ketika terjadi instabilitas harga kebutuhan dasar makanan dan non makanan (basic need approach) atau karena bencana alam, maka dengan sekejab saja penduduk hampir miskin yang jumlahnya jauh lebih besar dari penduduk sangat miskin itu eksodus ke liang kemiskinan.
Potret kemiskinan di banyak daerah juga menjadi karakteristiknya tersendiri. Indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik masih menjadi perdebatan di sana sini. Kemiskinan di Jawa tidaklah sama dengan model kemiskinan di Sumatera, Papua dan Nusa Tenggara.
Kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga beda cara mengukurnya. Zona-zona miskin di perdesaan menjadi pintu masuk pembanding data dengan pengangguran di perkotaan.
Petani-petani miskin hanya menjadi buruh di kampung mereka. Keterbatasan lahan dan panen yang tidak memadai menjadi masalah yang sangat pelik. Mereka semakin terdesak dengan lilitan kebutuhan hidup yang ada di depan mata mereka.
Banyak pula pengamat yang mengatakan bahwa pemerintah menutup-nutupi angka kemiskinan di negeri ini yang sebenarnya. Pengelabuan indikator dan ukuran kemiskinan seakan terus menjadi bahan perbandingan di mata dunia.
Apakah separah itu potret yang ditampilkan Indonesia? Saya terkesima melihat dan mendengar pernyataan Muhammad Yunus di televisi belum lama ini.
Peraih nobel perdamaian tahun 2006 asal Bangladesh itu menyatakan setiap negara pasti ada kemiskinan. Sekalipun itu di Amerika dan Jepang. Namun mereka menyembunyikan data penduduk miskin mereka dengan targeting.
Jika orang miskin tidak memiliki rumah tinggal, maka negara memberikan rumah. Demikian juga dengan akses kesehatan, negara tampil memberikan asuransi untuk mereka tetap sehat.
Menurut Yunus, hal itu sama saja mengelabui kemiskinan. Jawabannya, orang-orang miskin di dunia ini harus dibuatkan bisnis sosial (social entrepreneur) agar mereka dengan langgeng tidak miskin lagi.
Tentu saja gerakan Yunus itu harus mengubah kebijakan secara massif jika ingin menerapkannya dalam penanggulangan kemiskinan di era desentralisasi saat ini.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan di negeri ini belum reformis. Pendekatan yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengubah kebijakan secara mendasar dalam penurunkan tingkat kemiskinan itu.
Ada jalur pendekatkan kebijakan yang harus dilakukan yaitu dengan social protection (perlindungan sosial) dan sustainable livelihood (menjaga keberlanjutan mata pencaharian) dengan mengedepankan tepat lokus, tepat fokus, tepat modus dan beneficiaries (bermanfaat langsung).
Dalam perspektif ini, sepertinya pemerintah daerah belum menemukan posisi yang pas untuk dapat berperan lebih optimal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Keterlibatan antar-sektor dan senergi antar sektor yang seharusnya lebih diperluas belum tampak konkret. Demikian pula dengan anggaran.
Pemerintah daerah masih terbentur pada kebijakan dan komposisi anggaran yang belum maksimal menangani masyarakat miskin.
Seharusnya signifikansi nilai nominal anggaran dalam penanganan kemiskinan harus diperbesar. Politik anggaran harus dibangun dengan basis pro-poor, pro-job dan pro growth.
Demikian juga bentuk kreativitas daerah membangun kemitraan dengan swasta dan perguruan tinggi juga harus padu. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber anggaran alternatif.
Pemanfaatan dana-dana corporate social responsibility (CSR) yang sangat besar dari pihak swasta menjadi keniscayaan untuk mendorong masyarakat miskin bisa keluar dari belenggu kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan dan model perencanaannya harus cepat diperbaiki.
Jika tidak cepat dilakukan hal-hal tersebut, maka sama saja kita menabur garam di lautan atau menulis di atas pasir pantai. Kita akan sia-sia melakukan penanggulangan kemiskinan.
Sangat naif rasanya kita mendengar pameo, “orang miskin tidak boleh mati di Jakarta”. Karena orang miskin harus membayar prosesi pemakaman dan lahan.
Jangankan untuk membayar pemakaman, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka sudah sulitnya minta ampun. Kebijakan yang tidak berpihak ini memberikan contoh kepada kita semua, bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan belum reformis.
Kita harus mengurainya dari awal dimana akar persoalan dan menjahitnya kembali dengan perspektif penguatan kebijakan yang lebih pro-poor.***
Indra Yuni, Mantan Jurnalis, PNS di Kabupaten Kepulauan Meranti. Editor : Rindra Yasin