Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berhasil menangkap tangan satu kasus rasuah. Kali ini berkaitan dengan proyek impor daging sapi dan lagi-lagi melibatkan anggota DPR.
Tak tangggung-tanggung, politisi Senayan yang terseret adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Penangkapan yang dilakukan dengan menyita uang Rp1 miliar (dalam bentuk pecahan 100 ribu) itu dilakukan KPK di Hotel Le Meridien, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/1) pukul 19.00 WIB.
Kasus rasuah ini juga melibatkan PT Indoguna Utama yang memang bergerak di bidang impor daging.
Modus operandinya masih gaya lama. Tapi, Luthfi Hasan Ishaaq tidak menerima langsung suap tersebut. Uang justru diberikan oleh Juard Effendi dan Arya Arby Effendi dari PT Indoguna Utama pada Ahmad Fathanah.
Juard, Arya, Ahmad dan Luthfi Hasan kini telah berstatus tersangka. Bahkan sang presiden telah dicekal ke luar negeri.
Korupsi, bukan lagi barang aneh di negeri ini. Politisi terlibat rasuah pun juga sudah jamak terjadi. Dari sebuah hasil survei, 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).
Tapi yang sangat mengusik perasaan adalah, kasus rasuah ini menyeret PKS, partai yang selama ini memposisikan dirinya sebagai partai Islam. Kini, hampir tak ada lagi partai politik yang bebas korupsi. Mulai dari partai sekuler hingga partai Islam sudah sama-sama berkubang rasuah.
Sekarang, kita tambah tidak bisa percaya pada politisi. Mau yang selama ini jadi bintang iklan “katakan tidak pada korupsi”, partainya berideologi agama dan lain sebagainya, ujung-ujungnya tetap satu: terlibat korupsi.
Saat ini, daging sapi impor memang tengah dibatasi. Suap untuk sang presiden adalah untuk memuluskan jatah keran daging impor.
Prediksi KPK bahwa 2013 adalah tahun rawan korupsi nampaknya sudah terbukti. Inilah tahun di mana uang rakyat akan digerogoti dalam berbagai sisi, terutama oleh para politisi yang telah menjadi mesin uang bagi partainya.
Mereka harus mengumpulkan pundi-pundi untuk ikut Pilpres dan Pemilu Legislatif yang rencana akan dilaksanakan pada 2014. Caranya? Apalagi kalau bukan main proyek.
Korupsi pernah begitu merajalela di Cina. Bahkan, sebuah statistik resmi pemerintah Cina mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai 16 miliar dolar AS (sekitar Rp120 triliun) sampai 1999.
Ini belum termasuk kasus korupsi pada skandal penyeludupan senilai 10 miliar dolar AS yang melibatkan para pejabat teras Provinsi Fujian di Tenggara Cina.
Tapi, pemerintah Cina bersungguh-sungguh memberantas korupsi di negaranya. Upaya itu telah berhasil mengembalikan dana publik sebesar 400 juta yuan atau senilai Rp440 miliar lebih ke kas negara. Caranya juga tak luar biasa.
Mereka “cuma” menyelidiki 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga korupsi. Namun, hukumannya yang luar biasa. Mereka yang terbukti bersalah dihukum seumur hidup hingga dihukum mati. Ini yang kemudian dijadikan semacam shock therapy oleh para pemimpin Cina.
“Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai,” demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah seorang “Mr Clean”.
Cina membuktikan, mereka tak hanya gertak sambal. Zhu Rongji sendiri bahkan berjanji, takkan ada satu pejabat pun, seberapapun tinggi jabatannya yang diloloskan dari jerat hukum.
Di negeri ini, Parpol dan DPR sama-sama berkomplotan untuk melakukan korupsi. Mereka menjadi sekondan untuk merampok uang rakyat. Korupsi adalah jalan hidup untuk membiayai Parpol.
Mudah-mudahan, perilaku sang presiden tetap mencerminkan namanya. Luthfi berarti lembut. Hasan berarti baik dan Ishaaq adalah salah seorang nama nabi.*** Editor : Rindra Yasin