Strategi Penguatan Ekonomi Riau

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 4 Februari 2013 | 09:01 WIB
Kinerja ekonomi Riau tahun 2012 relatif stabil dan bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tanpa Migas sampai Triwulan III pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 8,26 persen.

Sebuah performa yang sebenarnya sangat signifikan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat.

Walaupun kontribusi sektor pertanian masih relatif besar namun geliatnya kian rendah, yakni hanya 1,73 persen.

Berbeda halnya dengan pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh mencapai 17,78 persen. Termasuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga tumbuh mencapai 17,32 persen.

Fenomena tersebut memang sejak dulu melekat dalam struktur perekonomian Riau dimana sektor-sektor sekunder dan tersier dengan peran yang masih relatif kecil menggeliat secara spektakuler sedangkan sektor-sektor primer yang berkontribusi dominan pertumbuhannya relatif kecil.

Sayangnya pada sektor primer inilah konsentrasi mata pencaharian rakyat terpusat dan mereka pada umumnya bermukim di pedesaan.

Ini berarti tantangan strategis perekonomian rakyat Riau terletak pada bagaimana meningkatkan nilai tambah sektor primer, khususnya pertanian dan perkebunan dan menempatkan masyarakat penghasil komoditas primer tersebut sebagai penikmat yang nyata rente ekonomi yang dihasilkan.

Selama ini petani mendapatkan sedikit sekali nilai tambah ekonomi dari komoditas sektor primer, seperti hasil-hasil perkebunan (khususnya sawit) maupun untuk komoditas pertambangan dan pertanian tanaman pangan.

Di sub-sektor perkebunan petani dihadapkan pada struktur pasar yang lekat dengan pengendalian harga terencana. Mungkin pemerintah berniat mengendalikan harga agar tidak merugikan petani dengan rapat-rapat penentuan harga yang diadakan setiap minggu.

Namun sebenarnya para oligopsonis komoditas perkebunan seakan mendapat legitimasi dari pemerintah dalam mengendalikan harga pembelian TBS melalui variable-variabel penetapan harga yang mereka sepakati.

Adanya penetapan bersama tersebut membuat mereka sangat nyaman menikmati keuntungan yang sangat timpang antara petani dengan mereka.

Dampak yang muncul dari mekanisme perdagangan seperti itu adalah sulitnya menaikkan posisi tawar petani. Belum lagi tekanan inflasi yang senantiasa menggerogotinya.

Saat ini di Riau tingkat inflasi masih sangat tinggi yakni sekitar 4,09 persen dan di pedesaan mencapai 3,96 persen. Akibatnya, nilai tukar petani (NTP) masih rendah dan cenderung menurun sejak pertengahan 2012 lalu.

Pada Oktober 2012 nilai tukar petani sebesar 103,79 sedangkan pada Januari 2013 turun menjadi 102,42 persen.

Secara makro perekonomian rakyat di pedesaan Riau masih akan didera oleh belum akan membaiknya pasar global. Hal ini ditandai masih seretnya pasaran ekspor komoditas unggulan Riau, yakni lemak dan minyak nabati yang memberi kontribusi ekspor mencapai 66,16 persen.

Ekspor non Migas Riau secara keseluruhan mengalami penurunan sampai 5,38 persen. Keadaan ini tentu akan menjadi variabel pula bagi eksportir untuk menentukan harga dan kuota pembelian CPO yang pada akhirnya akan menekan posisi bersaing para petani.

Mengingat pasar ekspor komoditas tersebut didominasi Cina dan India dan dalam bentuk barang setengah jadi, dimana negara-negara tujuan ekspor tersebut juga tergantung dari dinamika pasar Eropa dan Amerika, maka kinerja ekspor pada tahun 2013 diprediksi tidak akan banyak mengalami kemajuan.

Ke  depan, upaya strategis pembangunan perekonomian rakyat dengan sendirinya tidak dapat diletakkan pada isu-isu hilir yang lepas dari penanganan ketahanan ekonomi di sektor hulunya.

Dentuman-dentuman kegiatan di sektor hilir yang lebih bersifat bias perkotaan (urban bias) justru hanya akan makin melemahkan posisi petani yang merupakan sebagian besar penduduk Riau yang seharusnya diberdayakan.

Inflasi yang terjadi justru sangat ironis dengan tingkat yang lebih tinggi berada di pedesaan dan bersumber dari keterbatasan suplai barang-barang keperluan pokok, seperti beras, cabai, bawang, telur ayam, daging sapi, nasi dan kue-kue.

Bukan kah komoditas tersebut justru seharusnya dihasilkan oleh para petani dan mereka seharusnya terlepas dari cengkraman harga penjual karena konsumsi mereka dapat diatasi dengan produksi sendiri.

Keadaan ini seperti memberi gambaran betapa strategi pembangunan ekonomi rakyat di Riau yang selama ini diperbuat para pengambil keputusan kurang berkesesuaian dengan apa yang seharusnya diimplementasikan bagi kemajuan masyarakat pedesaan Riau.

Untuk itu pertama, pemerintah daerah harus sekuat tenaga mengembalikan fungsi-fungsi lahan yang adil kepada rakyat. Baik fungsi secara kultural maupun secara struktural.

Bila sebelumnya rakyat memiliki kearifan lokal dalam mengekstraksi sumber daya alam maka kebeadaan itu harus dipulihkan seandainya saat ini telah digerus nafsu-nafsu menimbun kekayaan.

Dalam hal keuangan daerah yang sejak otonomi daerah diterima secara berlimpah harus pula digunakan secara optimal.

Langkah-langkah menentukan prioritas atas dasar keperluan harus dipegang teguh sehingga mengumbar anggaran daerah hanya atas dasar keinginan belaka dapat dikemudiankan.

Baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota di Riau hasrat-hasrat menggelontorkan uang rakyat untuk kepentingan pelayanan aparatur harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga setiap rupiah yang diperoleh dari pengurasan sumber daya alam di Riau dapat dimanfaatkan seefektif dan efisien mungkin bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan kedua, kualitas kelembagaan ekonomi rakyat yang dari aspek skala masih relatif kecil dan kurang professional. Rakyat tidak dapat bergantung banyak pada koperasi yang memang secara kelembagaan belum mampu menaikkan posisi mereka.

Paling banter keberadaan koperasi hanya berkutat pada penyediaan keperluan pokok yang juga bergantung pada pemburu rente ekonomi lain di atasnya.

Dukungan permodalan masih pada sektor-sektor kecil dan mendompleng pada usaha-usaha induk. Koperasi masyarakat petani sawit masih berada dalam kendali perusahaan inti, demikian pola koperasi-koperasi lainnya.

Usaha ekonomi lain belum menemukan formatnya untuk mampu menguasai sumberdaya ekonomi yang lebih profitable, baik karena faktor keberanian berusaha yang masih rendah maupun karena profesionalisme yang masih rendah.

Ketiga, berkenaan dengan sistem ekonomi. Pejabat pemerintah di Indonesia belum ada yang berani menerapkan sistem ekonomi rakyat yang benar-benar berpihak dan menjadi milik rakyat.

Aturan kepemilikan saham dan sumberdaya ekonomi masih sangat longgar dan menguntungkan pihak kaya. Kepemilikan saham masih atas dasar kemampuan seseorang menyetorkan dana untuk investasi, nilai-nilai dan goodwill masih dianggap sebagai pelengkap.

Bahkan kepemilikan sumber daya utama, seperti tanah dianggap sebagai komoditas sehingga tidak ditempatkan sebagai kontribusi kepemilikan.

Oleh karenanya maka tanah-tanah rakyat diganti rugi dan menghilangkan hak-hak kepemilikannya. Padahal seharusnya ia dinilai sebagai keikutsertaan pemilikan sehingga masyarakat memiliki suara terhadap sebuah entitas usaha yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya.

Terakhir, guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini tantangan strategisnya juga harus mengedepankan keberkaitan antar wilayah.

Riau pada dasarnya terbagi dalam dua karakteristik wilayah utama, yakni pesisir dan daratan pedalaman. Gerbang keluar harus diletakkan pada wilayah pesisir dan dukungan sumber-sumber ada di wilayah daratan.

Industri berorientasi ekspor diletakkan pada wilayah pesisir sedangkan substitusi impor bermukim di daratan. Infrastruktur pelabuhan harus dibangun sebaik mungkin sementara jalur-jalur transportasi darat harus mampu menjembatani kedua wilayah tersebut.

Menjadi ironis bila kota seperti Dumai tidak memiliki kekuatan dan kepemilikan dari setiap pelabuhan yang ada diwilayahnya dan menjadi aneh bila jalan-jalan antar kabupaten masih bersibah lumpur.

Riau harus merangkai semua potensi yang ada untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya, bukan mendedahkan potensi itu untuk dihisap kaum kapitalis borjuis yang kian terlena dengan kemewahan dan nafsu serakahnya. Semoga!***

Edyanus Herman Halim, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Editor : Rindra Yasin