Pedagang dan Penataan Ibukota Provinsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 5 Februari 2013 | 09:16 WIB
Pekanbaru sebagai ibukota provinsi menjadi barometer pembangunan bagi 12 kabupaten/ kota di Riau.

Sikap pemerintah di ibukota provinsi dalam menyikapi berbagai persoalan juga akan menjadi referensi bagi pemerintahan di daerah.

Kompleksnya permasalahan di ibukota menjadi sesuatu yang wajar mengingat ibukota provinsi menjadi titik fokus perhatian masyarakat. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi, memberi harapan besar.

Kota yang dulunya tertata dengan baik mulai semrawut. Kota yang dulu sepi, kini gemerlap dan berdetak 24 jam tanpa henti dengan aneka permasala­hannya.

Sekarang ini, para pedagang tidak saja menempati pasar-pasar tradisional dan modern yang sudah disiapkan pemerintah. Lahan kosong yang ada di pemukiman warga pun dimanfaatkan untuk mengais rezeki karena sudah bernilai ekonomis tinggi.

Bahkan, halaman depan ruko yang dianggap kurang produktif pun disulap menjadi ‘’pasar’’.

Dari sinilah persoalan pedagang kaki lima mulai menghantui Pekanbaru. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru terlambat mengantisipasi karena menganggap apa yang terjadi saat ini, dulunya dianggap wajar dan konsekuensi dari kota yang sedang berkembang.

Akhirnya, ketika para pedagang ini sudah membentuk suatu komunitas, pemerintah kesulitan untuk menata, apalagi menertibkan. Banyak alasan klasik yang dikemukakan pedagang ketika penertiban akan dilakukan.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan apalagi menyesali apa yang telah terjadi. Pemerintah Kota Pekanbaru harus punya sikap yang jelas dan tegas mengantisipasi persoalan ini.

Pedagang tidak sepenuhnya bisa disalahkan selama Pemko Pekanbaru belum bisa mencarikan solusi yang tidak mematikan pedagang.

Alasan pedagang bahwa mereka perlu duit untuk tetap bertahan hidup bisa diterima. Akan tetapi Kota Pekanbaru ini harus bersih, tertib dan nyaman harus lebih diutamakan karena menyangkut hajat hidup semua warga kota ini, termasuk juga pedagang di dalamnya.

Solusinya, pemerintah harus menata pasar yang ada. Maksimalkan fungsinya, sehingga sebanyak mungkin bisa menampung para pedagang yang ada dengan sistem yang jelas dan mengakomodir para pedagang.

Memenuhi semua keinginan para pedagang, sudah pasti tidak akan bisa dan tidak bisa dijadikan alasan pembenaran sulitnya mener­tibkan pedagang.

Selanjutnya, tegakkan aturan yang tegas di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang. Lakukan penertiban sedini mungkin sebelum pedagang nakal tersebut membentuk komunitas.

Jangan sampai terlambat lagi seperti yang terjadi selama ini. Keterlambatan Pemko akan memunculkan banyak masalah. Misalnya, pedagang bisa saja beralasan tempat baru yang disiapkan sepi pembeli, tidak ada lampu penerangan, serta seribu alasan lainnya sebagai pembenaran agar mereka tetap bisa bertahan di tempat terlarang itu.

Sekali lagi, kuncinya ada pada ketegasan pemerintah. Selama pemerintah tegas dan punya aturan yang jelas, siapa pun yang tinggal di daerah ini pasti akan taat. Ungkapan bijak mengingat­kan, jangan sampai jatuh di lubang yang sama, dan jangan kehilangan tongkat dua kali.*** Editor : Rindra Yasin