Kado Hari Pers Nasional

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 7 Februari 2013 | 09:02 WIB
Tak ingin Hari Pers Nasional  yang diperingati setiap 9 Februari berlalu begitu saja, saya catatkan sebuah fenomena, yakni wartawan ”kopi paste”.  

Wartawan ”kopi paste” yang saya maksud adalah wartawan yang bekerja tidak secara profesional, yang bisanya hanya mengkopi berita seseorang teman dari media lain.

Mengubah judul atau sedikit redaksi dari alinea pertama pada berita tersebut dan menyatakan sebagai berita karya sendiri.

Seorang redaktur  atau pemimpin redaksi yang daya jelajah bacaannya luas dan pengetahuan bahasanya bagus, dengan cepat bisa memastikan apakah berita wartawannya itu asli dibuat wartawannya atau berita yang dikopi paste.

Ketika seorang wartawan yang semula bahasa beritanya kacau, tiba-tiba bahasanya jadi bagus dan jernih persoalannya, ini patut dicurigai. Silakan pantau berita sejumlah media esok harinya. Kalau sama bahasanya, pasti kopi paste.

Sejauh pengamatan saya, banyak media di daerah yang tidak memedulikan hal ini. Yang penting halaman koran yang akan terbit esoknya penuh. Dan dengan berbagai alasan menjadi pembenaran atas kinerja wartawan yang tidak benar tersebut.

Padahal, kalau kita mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik, pekerjaan kopi paste berita teman wartawan media lain adalah pelanggaran terberat. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, ”Wartawan Indonesia memenuhi cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Kesimpulan saya menemui kenyataan wartawan ”kopi paste” tersebut sederhana sekali, pertama pasti wartawannya tidak profesional dan tidak pernah membaca Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, pemimpin redaksi  sebagai penanggung jawab, tak peduli dengan kesalahan terberat yang dilakukan wartawannya.

Lain halnya media yang dikelola secara profesional, wartawan ”kopi paste” pasti langsung dipecat. Ada cerita, seorang teman saya yang bekerja di media berbahasa Inggris The Jakarta Post, kebetulan saya membuat feature yang boleh dikatakan menarik, unik dan ekslusif.

Ketika itu ada seorang perempuan pendekar silat minang berusia 105 tahun (ketika itu, dan terakhir  diketahui dia meninggal beberapa tahun lalu dalam usia 110 tahun), yang kemampuannya bisa saya simpulkan seperti mister Limbad. Besi sebesar jari tangan ditusukkan ke lehernya oleh dua orang, bisa bengkok seperti  huruf “L”. Perempuan pendekar itu namanya Upiak Inyiak Palatiang.

Teman saya itu oleh pimpinan redaksinya diminta menemui, Upiak Inyiak Palatiang. Dia tidak menemui Upiak Inyiak Palatiang, tapi hanya  meminta data dan foto dengan saya.

Kebetulan, ada satu alinea dari laporan teman saya itu yang diakui mengutip kalimat feature yang saya tulis. Tanpa ampun, teman saya itu diminta mundur.

Meski hanya ada satu-dua wartawan yang berprilaku tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik tersebut, agar tidak ada somasi atau gugatan dari pihak media wartawan yang beritanya dikopi paste, seharusnya sanksi diberhentikan atau di-PHK harus dilaksanakan terhadap wartawan ”kopi paste” tersebut.

Kompetensi Wartawan
Jika kita bicara wartawan profesional secara komprehensif, maka kenyataan yang ada sekarang ibarat jauh panggang dari api. Bisa dicek oleh pemimpin redaksi masing-masing media atau dibuat simulasi, seberapa banyak wartawannya yang tahu dan paham Kode Etik Jurnalistik.

Bahkan, saya menemui di beberapa koran yang sempat saya tangani di daerah, ada wartawan yang sudah lebih 10 tahun tak pernah mendapatkan pencerahan dan pengayaan untuk membuat wartawan tersebut bekerja lebih profesional dan diperhitungkan. Jangankan untuk memiliki buku-buku jurnalistik, buku ejaan yang disempurnakan atau kamus saja tak mereka miliki.

Yang ironisnya, dalam bersikap dan berprilaku mereka sumbongnya bukan main. Padahal, ketika seorang wartawan tak ada keinginan untuk terus belajar, untuk terus membaca, dan untuk terus memperkaya pengetahuan dan pengalaman, maka sebenarnya mereka sudah ”mati” sebagai wartawan ”kebanyakan”. Wartawan ”kebanyakan” adalah wartawan yang tidak professional.

Mencermati kenyataan seperti itu, maka Dewan Pers pun mengeluarkan sertifikat kompetensi wartawan. Setidaknya, hal ini bisa menjadi salah satu tolok ukur keprofesionalan wartawan. Sebagai sebuah profesi yang profesional, memang sudah seharusnya ada sertifikasi.

Namun, dalam kenyataan yang saya temui terhadap wartawan yang sudah disertifikasi sebagai ”wartawan utama” oleh Dewan Pers, saya juga menemui sejumlah kejanggalan di lapangan.

Pertama, ada wartawan yang peroleh sertifikat wartawan utama, tapi medianya tidak ada. Bukankah sebaiknya yang merekomendasikan seorang wartawan ikut tes kompetensi wartawan adalah pemilik media atau pemimpin redaksinya? Yang merekomendasikan selama ini organisasi kewartawanan.

Kedua, ada wartawan yang sudah lulus sebagai ”wartawan utama”, tapi menulis berita masih berlepotan. Menuntut yang lebih tinggi, misalnya, untuk cakap dan cerdas menulis tajuk/ editorial, atau analisis berita, atau kolom, mereka tak mampu. Jadi, saya hanya heran saja melihat fenomena begini.

Kompetensi wartawan seharusnya bisa menjadi alat ukur tentang profesionalisme wartawan, sehingga pengusaha media bisa menempatkan wartawan bersangkutan pada posisi yang pas dan menghargainya secara profesional pula.

Akan tetapi, jika kenyataan seperti yang saya paparkan di atas terjadi, maka sebaiknya masing-masing media punya kriteria dan standar ukuran sendiri.

Kelas-kelas wartawan ditentukan oleh kompetensi teknis dan kompetensi pribadi. Bahkan, jenjang profesional wartawan (reporter dan redaktur) juga perlu jelas  kriterianya.***


Yurnaldi, Penulis buku, pernah bekerja di sejumlah media

Editor : Rindra Yasin