Rekaman yang Membungkam

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 8 Februari 2013 | 08:59 WIB
Kasus korupsi impor daging yang melibatkan anggota DPR RI yang juga mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq memasuki babak baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti rekaman pembicaraan antara Menteri Pertanian (Mentan) Suswono dengan Luthfi. Rekaman itu akan dibuka di pengadilan.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, rekaman itu menjadi bagian dari strategi penyidikan yang akan dibuka saat persidangan dan kini masih menjadi rahasia untuk kepentingan penyidikan.

Hasil sadapan pembicaraan oleh KPK inilah yang biasanya membuat para koruptor mati kutu alias tak bisa lagi berdusta. Jawaban-jawaban normatif di pengadilan seperti “saya tidak tahu” atau “saya lupa” tiba-tiba lesap seketika saat KPK memperdengarkan sadapan.

Inilah rekaman yang membungkam. Yang sanggup membuat koruptor yang terjepit tak mampu lagi berkelit.

Karena tak tahan dengan rekaman itu pula lah kini KPK menerima banyak gempuran yang ingin mengamputasi kewenangan KPK.

Salah satu pihak yang gencar ingin merevisi UU No 30/ 2002 tentang KPK adalah DPR, institusi terkorup di Indonesia –berdasarkan hasil survei.

Para politisi di Senayan gerah dengan kewenangan KPK soal rekaman. Makanya, salah satu pasal yang ingin mereka revisi adalah pasal tentang penyadapan. DPR ingin KPK hanya bisa menyadap setelah punya bukti permulaan yang kuat serta izin pengadilan.

Ini sungguh keinginan yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Sebab KPK biasanya justru menyadap untuk mencari bukti permulaan.

Jika KPK harus punya bukti dan izin pengadilan dulu untuk bisa menyadap, ini sama saja dengan macan ompong yang tak berguna.

Para koruptor bisa dipastikan akan semakin hati-hati dalam pembicaraan telepon sebab mereka tahu dia sudah disadap KPK. Dengan demikian penyadapan tak ada lagi artinya. Bukankah penjahat diintai ketika mereka sedang tidak sadar bahwa mereka tengah diamati?

Draf revisi juga menghapus kewenangan penuntutan KPK. DPR ingin penuntutan dikembalikan sepenuhnya ke kejaksaan.

Padahal, KPK memiliki wewenang menuntut, antara lain, karena banyak kasus korupsi justru terbengkalai di tangan jaksa, sebelum kasus masuk pengadilan.

KPK sungguh berbeda dengan kejaksaan. KPK tak mengenal penghentian penuntutan. Sekali menetapkan tersangka, KPK harus maju hingga kasusnya masuk pengadilan. Tidak ada gigi mundur dalam kamus KPK.

Draf revisi juga menaikkan nilai perkara korupsi yang bisa dipegang KPK dari Rp1 miliar menjadi Rp10 miliar. Kasus korupsi di bawah Rp10 miliar menjadi makanan polisi dan jaksa. Dan yang paling hebatnya, terselip pasal tentang Dewan Pengawas KPK yang anggota bakal dipilih DPR.

Semua ini membuktikan DPR benar-benar ingin mengendalikan KPK. Upaya melumpuhkan KPK tidak hanya berasal dari politikus.

Tapi juga oleh oknum polisi dan para tersangka rasuah yang membuat barisan penyerang balik. Karena itu, kita sebagai masyarakat jangan tinggal diam melihat niat busuk ini.

Setiap kali badai menerjang KPK, masyarakat harus tetap memberikan dukungan penuh. Hanya dengan cara itulah, kita bisa memberi laluan bagi KPK sebagai sapu abadi pemberantas korupsi.*** Editor : Rindra Yasin