Terkait Hari Pers Nasional (HPN) ke-67 tepatnya 9 Februari lalu, saya ingin mengambil iktibar dari kejadian yang saya alami, mungkin juga dialami insan pers lainnya.
Yakni suatu hari seorang pejabat penting di lingkungan Pemprov Riau meminta saya datang ke ruangnya. Pejabat tersebut langsung menyodorkan selembar Surat Kabar Mingguan (SKM) begitu saya duduk di seberang meja kerjanya.
Saya sudah membaca SKM tersebut dan sudah menduga untuk masalah itulah saya diminta datang. Pejabat penting tersebut merasa terzalimi.
Tulisan (saya menyebut demikian karena memang tak layak disebut berita) utama SKM tersebut dianggapnya sebagai fitnah. Serangan langsung terhadap kehormatan diri dan keluarganya.
Sang pejabat merasa perlu masukan dari saya untuk menyikapi tulisan yang disebarkan SKM tersebut. Ia merasa harus menjelaskan. Harus ada forum klarifikasi atas tulisan fitnah yang membuat kehormatannya terhina.
Sebelum kasus pejabat penting tersebut, saya juga sering menjadi tempat curhat pejabat. Perkaranya sama. Merasa menjadi sasaran tembak dari tulisan brutal sebuah surat kabar.
Kasus tulisan tendesius dan cenderung menyerang faktanya tidak hanya dilakukan SKM, tetapi juga terkadang ditulis sebuah harian, termasuk media online yang belakangan tumbuh bagai ilalang.
Sebagaimana sang pejabat penting yang memanggil saya, para pejabat yang juga merasa menjadi korban penzaliman media massa akhirnya memilih diam.
Kepada mereka, saya sampaikan, bahwa kemungkinan target tulisan yang dimuat adalah respon pejabat yang diserang. Penulis atau pengelola media massa seperti memancing. Melempar umpan lewat tulisan agar direspon. Mereka minta dihubungi untuk diajak bicara (baca negoisasi).
Meskipun menyetujui saran saya untuk menganggap angin lalu segala berita yang dianggapnya fitnah dan menistakan, namun sebenarnya para pejabat terfitnah tidak terima.
Mereka ingin menuntut keadilan. Hanya saja, ketika disarankan untuk menempuh jalur hukum, mereka memilih mundur. Tidak hanya karena enggan ribet memperpanjang masalah, tetapi juga khawatir justru langkahnya blunder dan akhirnya dirinya dimusuhi semua penggiat media massa.
Bukankah memang kita (baca pekerja dan pengelola media massa) kerap terjebak solidaritas buta. Tak bisa membedakan mana prilaku oknum yang memang tak pantas dibela dan mana yang terkait marwah profesi yang semestinya dijunjung tinggi.
Menurut saya, perilaku pengelola wartawan atau media massa seperti tercontohkan di atas tak hanya terjadi di Riau, tetapi mungkin di seluruh daerah di Indonesia.
Tidak terkecuali dilakukan sejumlah media massa nasional. Bukankah sudah menjadi rahasia umum ada media yang gencar menyerang tokoh A, di saat bersamaan sangat jelas kebijakan pemberitaannya membesarkan tokoh B.
Sampai-sampai tokoh A menolak diwawancarai media massa kalau ada wartawan dari media yang memusuhinya.
Inilah sisi gelap dari kebebasan pers di tanah air. Kebebasan yang teramat bebas. Keterbukaan ruang yang tak dilengkapi pintu maupun penjaga ataupun sekat di dalamnya. Siapa pun bisa masuk dan dipersilahkan berbuat sesuka keinginan dan pesanan.
Situasi inilah yang kemudian membuat pers rentan dijadikan kuda tunggangan kepentingan dalam bentuk apapun. Seperti syahwat politik, dendam pribadi maupun hasrat kapitalis ekonomi. Semua bisa memanfaatkan media massa sebagai senjata.
Pers sebagai profesi jangan disamakan dengan profesi lain yang jelas kompetensinya. Dokter, pengacara dan akuntan. Itu semua profesi yang lex specialis.
Tidak bisa orang sembarangan menyematkan tanda pengenal diri di dada dengan embel-embel dokter ataupun pengacara, jika tidak ingin disebut dokter atau pengacara gadungan.
Sementara wartawan? Memang sering kita mendengar sebutan “Wargad” alias “wartawan gadungan”. Tetapi ketahuilah mereka yang disebut-sebut sebagai Wargad tak terima.
Mereka menolak disebut gadungan, karena punya bukti media tempatnya bernaung. Meskipun tidak jelas durasi terbitnya.
Memang ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada publik. Biarlah hukum pasar yang menyeleksi. Kalau memang bermutu akan bertahan bahkan berkembang, jika tidak diinginkan pasar bakal buyar.
Situasi ini hanya berlaku bagi bisnis yang berorientasi profit. Tapi bagi penunggang media massa dengan kepentingan, baik politik, pribadi maupun ekonomi, serapan pasar tak penting.
Mereka sedia rugi asalkan syahwat terlampiaskan. Berapa pun modalnya unlimited yang penting target tercapai!
So what? Menurut saya ada sejumlah opsi yang bisa dijadikan solusi. Pertama uji kompetensi lembaga media. Yang diuji bukan hanya wartawan secara individu tetapi sangat penting juga menstandarkan lembaganya.
Verifikasi media dilakukan dengan mengacu pada regulasi formal. Misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas untuk badan hukum dan Undang-undang Tenaga Kerja untuk melindungi hak normatif wartawan sebagai pekerja.
Jika ada lembaga media tak memenuhi syarat sebagaiamana diatur dalam kedua undang-undang, maka otomatis tak layak disebut Perusahaan Pers.
Verifikasi media memang bukan satu-satunya opsi. Karena langkah ini pasti tidak bisa menjaring kelompok kelompok yang menunggangi media massa untuk kepentingan tertentu.
Paling tidak, penapisan lembaga media bisa mengeliminir media abal-abal. Media jenis inilah yang paling banyak melahirkan wartawan yang kerap dilabeli gadungan.
Kedua, optimalisasi peran Dewan Pers, Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Publik bisa menjadi opsi pelengkap. Kelompok media yang lolos verifikasi kelembagaan harus dipantau ketat oleh lembaga-lembaga tersebut.
Harus ada ketentuan sanksi yang tegas bagi media-media yang kebijakan pemberitaannya tendensius dan tidak berimbang.
Atau beritanya lebih mengkedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Para pemilik media harus dijaga kesadarannya, bahwa bisnis media berbeda dengan bisnis jenis lain, karena bisnis media menggunakan ruang publik. Ruang milik umum yang tidak boleh digunakan sekehendak hati dan ambisi.
Kita semua sepakat kebebasan pers adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang wajib dan itu sudah kita nikmati sebagai buah dari reformasi.
Tetapi tentu kita juga tidak nyaman dengan kebebasan yang terjadi sekarang ini. Kebebasan yang kebablalasan. Kebebasan yang teramat bebas. Sudah saatnya kebebasan pers kita diberikan pintu, penjaga dan sekat.***
Ahmad S Udi, Wartawan, tinggal di Pekanbaru. Editor : Rindra Yasin