Mental Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 13 Februari 2013 | 10:15 WIB
TIdak menjadi rahasia umum lagi,  bahwa tindakan korupsi di negeri ini seolah sudah menjadi musuh bersama.

Bahkan seluruh instansi pemerintah, mulai penegak hukum sampai instansi pemerintah lainnya mulai pusat dan daerah, selalu menyampaikan komitmennya untuk memberantas setiap aktivitas korupsi. Dengan kondisi itu, seakan-akan korupsi sebagai musuh bersama.

Di tengah tingginya semangat memberantas korupsi, di waktu bersamaan, pembentukan sikap korupsi seolah masih menggurita. Salah satunya, pada saat pemerintah membuka kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Anehnya, praktik kotor ini justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis mencapai Rp30 triliun hingga Rp35 triliun per tahun.

Setidaknya, data itu dikemukakan Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi. Masa-masa rekrutmen CPNS baru, dinilainya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian.

Salah satu alternatif yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi kursi CPNS adalah dengan pengajuan rancangan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN).

Untuk level Pemkab dan Pemko, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/ wali kota. Sedangkan jenjang Pemprov, dipegang gubernur.

Strategisnya pejabat pembina baik di kabupaten/ kota hingga Pemprov, potensi ini memudahkan untuk melakukan praktik kotor tersebut dalam rangka menghimpun sejumlah uang dalam rangka mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk mendapatkan posisi jabatan tersebut.

Anehnya, meski sudah sedemikian terbukanya praktik suap dalam rekrut CPNS, tetapi para korban sangat jarang melaporkannya, sehingga masalah ini sangat jarang tersentuh hukum.

Lantas sampai kapan pembentukan mental korupsi ini dapat teratasi. Jawabannya adalah, selagi pemerintah tetap tidak melakukan rekrut CPNS secara terang benderang, apakah menggunakan sistem komputersiasi atau dengan cara-cara jitu lainnya, maka selama itu pula pembentukan mental korupsi akan terus terbentuk bagi para CPNS yang akan mengabdi dan bekerja untuk negara.

Dengan begitu, apabila bergabungnya seorang CPNS menjadi PNS tetap saja menggunakan uang dan tanpa disebabkan karena kemampuan keilmuannya, maka praktik korupsi dikhawatirkan akan terus berjalan sampai waktu lama.

Keyakinan itu, karena setiap orang yang sudah menghabiskan sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu, maka orang itu akan berusaha keras untuk mendapatkan penggantinya dengan cara apapun.

Jika kondisinya sudah seperti itu, maka wajar saja, mayoritas pejabat pemerintah yang latar belakangnya PNS cenderung ingin dilayani dan bukan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana amanat yang telah diundangkan tentang Pegawai Negeri Sipil.

Fenomena sulitnya mendapat layanan yang baik dari petugas pemerintah khususnya PNS dengan mudah akan dijumpai di hampir setiap kantor pemerintah, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kantor dinas pemerintah kabupaten/ kota, provinsi sampai di pemerintah pusat.

Ada beberapa alasan mengapa layanan PNS tidak maksimal. Pertama, sering kali pemerintah  kurang sosialisasi peraturan. Misalnya saja pengurusan e-KTP, prosesnya berliku, sampai-sampai antrean panjang.

Ada yang sudah merekam tapi tidak dapat e-KTP walau sudah antre berhari-hari. Kedua, pengawasan rendah, sehingga jalur berliku birokrasi itu memunculkan peluang korupsi.  

Ketiga, pemerintah sering kali tidak menempatkan sosok PNS yang ahli di bidangnya —lebih banyak  alasan politik atau kedekatan dengan pejabat.

Ini yang menyebabkan tidak propesionalnya PNS  pada jabatannya dan layanan pun tidak maksimal. Keempat,  maraknya budaya KKN, sehingga jika tidak diberi uang pelicin sering kali urusan pun rumit. Sementara bagi warga pilih jalan praktis, cepat dan aman.***

Editor : Rindra Yasin