Miskinkan Koruptor

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 15 Februari 2013 | 09:14 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita tiga rumah yang diduga milik Irjen Djoko Susilo.

Ini dilakukan terkait penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.

Langkah KPK ini patut didukung dan hendaknya juga diberlakukan untuk para tersangka korupsi lainnya. Memberantas korupsi perlu kiat jitu dan mangkus.Salah satunya dengan menggunakan pembuktian terbalik.

Ketiadaan perangkat hukum inilah yang membuat penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia belum memberikan hasil yang kentara.

Sebab, pengembalian asset kejahatan korupsi hanya melalui sarana hukum pidana dengan membuktikan lebih dulu kesalahan tersangka atau terdakwa melalui putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap. Kecuali jika meninggal dunia, baru dapat dilakukan gugatan perdata.

Penindasan terhadap kasus korupsi takkan bermakna apa-apa jika hanya setakat menghukum pelakunya. Korupsi insya Allah bisa diberangus jika ada azam mengembalikan asset negara yang telah dirampok.

Sebab, para koruptor bukannya takut dipenjara. Koruptor hanya takut miskin. Meski dipenjara, selama harta kekayaan masih melimpahruah, apa yang tak bisa dibeli koruptor dengan uang?

Mereka bisa membeli kamar tahanan mewah seperti Ayin, bisa leluasa keluar masuk hingga pelesiran seperti Gayus atau bahkan keliling dunia seperti Nunun.

Dengan banyaknya potongan masa tahanan dan remisi, keluar dari penjara mereka masih bisa berfoya-foya bahkan hidup mewah sampai dua generasi di bawahnya.

Para terdakwa korupsi yang kini masih bisa tampil mewah sungguh mencederai rasa keadilan di hati rakyat.

Tak heran, di Indonesia, menjadi koruptor justru ”karir” yang menggiurkan. Jika misalnya saja korupsi Rp10 miliar, dengan bunga bank 0,4 persen per bulan, mereka sudah terima Rp40 juta per bulan. Hukuman juga jarang yang lama.

Jadi begitu keluar dari bui, mereka sudah punya tabungan miliaran. Paling-paling cuma kurang beberapa puluh juta untuk membayar kamar mewah di penjara

Ungkapan mengatakan ‘’uang adalah darah kejahatan’’. Pemiskinan koruptorlah yang baru akan membuat jera.

 Sebab harta mereka bisa dirampas sehingga benar-benar tak berdaya lagi untuk membeli semua fasilitas mewah di penjara dan menjadi dhuafa setelah keluar dari penjara. Rampasan harta koruptor ini juga bisa digunakan untuk kemaslahatan publik.

Sebab itu, pengaturan pembuktian terbalik harus segera dimuat dalam UU.Sehingga pengembalian aset kejahatan korupsi dapat digunakan melalui sarana hukum, baik perdata maupun pidana.

Apalagi, sifat dan karakter korupsi sebagai kejahatan sungguh luar biasa dan sangat luas dampaknya.Karenanya, pembuktian terbalik adalah hal yang sangat krusial. Diabahkan bisa menjadi urat nadi persidangan.*** Editor : Rindra Yasin