Kurikulum Bongkar Pasang

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 18 Februari 2013 | 09:46 WIB
Kurikulum merupakan komponen yang penting dalam pendidikan. Kurikulum pemberi arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Begitu strategisnya posisi kurikulum dalam pendidikan, namun tidak diiringi oleh profesionalitas susunan kurikulum yang diprogramkan. Justeru kurikulum yang strategis berubah menjadi tragis.

Keinginan pemerintah melakukan perubahan atas kurikulum 2013 merupakan sebuah keniscayaan bagi menjawab tuntutan zaman.

Namun, upaya tersebut perlu diiringi dengan kearifan nan bijaksana dan profesionalitas susunan kurikulum yang ditawarkan. Jika tidak, perubahan kurikulum hanya sekedar trend ”kebodohan yang berselimut kejeniusan”.

Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam menyikapi perubahan kurikulum hari ini, yaitu : Pertama, apakah sudah dievaluasi pencapaian kurikulum yang dikembangkan sebelumnya guna melihat titik kekuatan dan kelemahannya.

Kedua, apakah susunan kurikulum yang baru telah diuji coba validitasnya agar peserta didik tidak sekadar kelinci percobaan belaka.

Jangan terkesan perubahan kurikulum sekedar unjuk gigi, tapi sebenarnya ompong dan melanjutkan ”kelatahan” yang selama ini muncul tatkala pergantian pimpinan.

Jika dicerna secara ilmiah, kurikulum yang terkesan bongkar pasang di negeri ini terbantah kevalidannya. Indikator yang bisa dijadikan acuan dalam melihat ketidakvalidan kurikulum adalah bila dilihat dari prinsip-prinsip yang harus ada dalam penyusunan kurikulum.

Ternyata prinsip-prinsip tersebut tak dapat dipenuhi kurikulum.

Di antara prinsip-prinsip kurikulum tersebut: Pertama, prinsip kontinuitas. Dilihat dari objek dan materi ajar yang dituang dalam kurikulum sebagian justeru terjadi pengulangan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Lihat saja dalam pelajaran bahasa. Terlihat jelas hanya pengulangan belaka. Kedua, fleksibelitas.

Meski secara teori kurikulum bersifat lentur, namun dalam pelaksanaan terlihat sangat kaku. Hal ini disebabkan banyak faktor, mulai kualitas profesional pendidik yang sebagian masih rendah, terbangunnya sikap pasif yang tidak berupaya terjadinya peningkatan kualitas, sumber belajar yang terbatas, bergesernya motivasi keilmuan menjadi pencarian selembar ijazah, acuan ujian nasional (UN) sebagai standar tunggal sementara konsep UN tidak merekonstruksi kondisi lembaga pendidikan di daerah secara total. Ketiga, religius.

Aspek ini acapkali terlantarkan karena prinsip religius dianggap wewenang mata pelajaran agama belaka. Akibatnya, paparan kurikulum sangat sedikit memenuhi prinsip ini.

Keempat, psikologis (sesuai perkembangan peserta didik). Pada prinsip ini, banyak indikator pelanggaran yang terjadi, antara lain: Jumlah pelajaran yang ditawarkan ”sangat rimbun” sejak anak menginjakkan kaki di pendidikan dasar. Namun, anehnya sangat ramping pada pendidikan tinggi.

Apakah kebijakan ini tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik yang mengakibatkan pendidikan menjadi lembaga yang ”menakutkan”.

Akibatnya, anak-anak dikejar oleh penguasaan materi pelajaran yang rimbun sehingga hampir tak punya waktu untuk bermain. Padahal, masa anak-anak adalah bermain dan masa tersebut tak dapat diulang kembali. Dalam aspek ini, kurikulum terkesam ”mengambil” dunia anak-anak.

Muatan materi pelajaran yang ditawarkan kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak. Contohnya, pada mata pelajaran sains SD kelas 6 yang mengetengahkan tentang reproduksi pada manusia.

Bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip psikologis anak. Apakah hal ini terjadi karena ketidakpahaman atau sebuah kesengajaan.

Kelima, sosial budaya. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum seyogyanya disusun sesuai dengan keperluan masyarakat di mana pendidikan dilaksanakan, serta menjadi media transformasi budaya antar generasi. Nyatanya prinsip ini dikalahkan oleh agenda ”pendidikan nasional”.

Fungsi pendidikan sebagai transformasi budaya seakan hanya sebatas teori belaka. Padahal, jika hal ini tetap dipertahankan dan terjadi maka dikhawatirkan out put pendidikan tak mengenal budaya nenek moyang daerahnya lagi.

Jika kondisi ini terjadi, maka generasi ke depan akan kehilangan identitas budayanya dan menjadi generasi tanpa budaya.

Perubahan kurikulum yang dicanangkan 2013 dikhawatirkan hanya sekadar berubah baju belaka, sementara secara substansi tetap mempertahankan ”pelanggaran” prinsip-prinsip ilmiah yang seyogyanya menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum.

Banyak hal yang perlu difikirkan dalam menetapkan sebuah kurikulum. Penyusunannya bukan sebatas ada untuk mengejar popularitas semu. Apatahlagi sebatas mengejar motto ”bertaraf internasional” tapi dengan wajah lokal. Berhentilah berprilaku latah.

Sudah saatnya negeri ini menjual kualitas yang bernas tanpa menabrak rambu-rambu ilmiah dan etika yang ada. Jika tidak, maka kita akan dipersalahkan oleh generasi yang akan datang. Sebab, masa depan generasi yang akan datang dibentuk kebijakan pendidikan yang dikemas generasi saat ini.

Negeri ini sebenarnya memiliki banyak SDM yang berkualitas untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sudah saatnya tradisi menugaskan urusan dengan prinsip like or dislike berubah ke prinsip profesionalitas.***


Samsul Nizar,  Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis Editor : Rindra Yasin