Provinsi Riau memiliki banyak aset produktif terutama setelah usainya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau, September tahun lalu.
Sejumlah venue berstandar nasional dan bahkan internasional sudah tersedia dan tersebar di Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dan sejumlah kabupaten/ kota di Riau.
Venue yang sudah dibangun dengan dana besar ini sebagian besar sepi aktivitas setelah iven nasional itu usai digelar.
Venue tersebut —mungkin— akan dipakai lagi Juni tahun ini untuk Islamic Solidarity Game (ISG), jika tidak jadi dipindah.
Kondisi ini sangat tidak menguntungkan apabila terus dibiarkan tanpa dicarikan solusinya, sebab fasilitas yang ada ini akan tergerus usia seiring bergeraknya waktu.
Kita bisa mengambil hikmah dari kondisi yang sangat lama dipertontonkan terhadap bangunan fisik yang monumental di arena Purna MTQ nasional di Jalan Sudirman Pekanbaru.
Sesaat menjelang pelaksanaan MTQ nasional, semua fasilitas dibangun. Bahkan, anjungan yang menjadi ikon kabupaten/ kota tersaji di sana.
Namun apa yang terjadi? MTQ usai, fasilitas yang ada pun terbiarkan. Tidak ada pengelolaan yang serius dan peruntukan yang jelas untuk fasilitas monumental ini. Gedung yang dulunya megah satu per satu mulai lapuk termakan usia.
Venue PON XVIII Riau bisa saja bernasib sama apabila Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/ kota tidak cepat bersikap dan bertindak. Gejala ke arah terbiarkannya sejumlah venue PON ini sudah bisa terlihat. Sejak PON usai, hampir tidak ada kegiatan yang dihelat. Bahkan, siapa yang akan mengelola serta bagaimana mekanisme pengelolaannya pun masih belum diputuskan.
Sebut saja main stadium yang —katanya— masuk deretan stadion terbaik dunia, sejak PON usai, hampir tidak ada kegiatan di sana. Padahal, stadion megah ini memerlukan dana operasional yang besar setiap bulannya. Jika ini dibebankan 100 persen pada ABPD Provinsi Riau, jelas akan memberatkan.
Meski pengelolaannya belum diserahkan kepada pemerintah provinsi karena masalah administrasi yang belum tuntas, seharusnya sudah disiapakan pengelola khusus yang berpikir fokus bagaimana memaksimalkan stadion ini menjadi produktif.
Badan pengelola ini pula yang seharusnya berpikir menyiapkan iven-iven yang bisa menghasilkan income untuk operasional dan perawatan .
Kondisi yang sama seharusnya juga berlaku untuk venue lainnya, baik yang ada di Pekanbaru maupun venue yang tersebar di kabupaten/kota.
Untuk pengelolaan ini, perlu diatur regulasi dan mekanisme yang jelas.
Pihak yang mengelola bisa saja pemerintah atau swasta, meski swasta lebih diharapkan. Sebab, apabila pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, di samping lebih fokus juga cenderung profit oriented.
Sementara, apabila pengelolaan berada di bawah pemerintah, selain tidak fokus karena biasanya lebih cenderung ditumpangkan, juga sulit berorientasi profit.
Terlepas dari siapa yang akan mengelola, yang penting venue PON ini jangan sampai bernasib sama dengan gedung purna MTQ yang kini tinggal kenangan.***
Editor : Rindra Yasin