Hingga kini, pengangkatan pegawai honorer K2 (kategori kedua) yang sudah cukup lama dijanjikan pemerintah, masih terkendala data base dan anggaran. Sebuah alasan klasik yang sulit diterima kebenarannya. Tentu masyarakat menafsirkan bahwa untuk menutupi kelemahannya, dicarilah alasan agar diterima masyarakat.
Seperti yang diberitakan koran ini kemarin, Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto menuturkan jika di rencana kegiatan (time table) awal adalah Juli, namun bisa meleset hingga Oktober. Dia beralasan, kegiatan ini akan lancar bila ada anggarannya.
Kondisi ril di lapangan ini menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo telah menciptakan kondisi ketidakpastikan di masyarakat. ‘’Jadwalnya sering berubah-ubah. Ini membuat masyarakat bingung,’’ ujarnya.
Jika dilihat secara umum, kendala ini bukanlah barang baru di lingkungan pemerintahan. Seharusnya hal ini menjadi auto kritik bagi jajaran pemerintahan pusat dan daerah.
Sebagai pelayan publik, kinerja pegawai negeri sipil secara langsung maupun tidak akan terus dipantau masyarakat. Jika ada salah seorang PNS yang berbuat kesalahan, maka seolah-olah menjadi kesalahan seluruh PNS. Tak jarang, masyarakat memiliki pandangan ‘’jika benar tidak dipuji, dan jika sedikit saja salah akan disorot’’. Itulah kenyataannya saat ini. Anehnya, profesi ini masih sangat diminati masyarakat dengan berbagai pertimbangan.
Memang, dari beberapa statemen kepala pemerintahan, peningkatan kinerja PNS terus digesa dan bahkan dilengkapi pula dengan fasilitas pendukung, agar kinerja PNS jauh lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan, masih banyak kita jumpai PNS bekerja dengan fasilitas minim dan tidak disiplin berada di kantor selama jam kerja.
Begitu juga dengan sistem penganggaran di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tidak jarang kita melihat PNS sangat sibuk —bahkan siang dan malam— di kantor ketika memasuki Oktober-November dan Desember. Sementara ketika Februari-Maret dan April, hampir tidak ada aktivitas berarti di kantor pemerintah.
Anehnya, meski ketuk palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Februari belum dilakukan DPRD, gaji dan anggaran rutin bulanan lainnya tetap lancar. Kondisi ini terus terjadi hampir setiap tahun. Ketika pemerintah terkendala atau tidak tepat waktu mengerjakan tugas untuk masyarakat, anggaran menjadi kambing hitam.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan DPRD memberikan porsi lebih untuk melakukan evaluasi terhadap kinerji dan sistem penganggaran pemerintah juga berakibat pada melemahnya kinerja pemerintah.
Tentu saja, untuk memperbaiki kinerja dan sistem penganggaran itu, tidak cukup dengan statemen kepala pemerintahan, tapi didukung pula dengan program dan anggaran.
Apakah pemerintah menyadari kondisi ini? Mungkin, sudah mencoba mengubahnya, tapi tidak juga bisa diselesaikan atau membiarkan kondisi ini terus terjadi, agar bisa berlindung dengan alasan itu. Semoga saja tidak demikian.*** Editor : Rindra Yasin