Partai (Anti-) Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 28 Februari 2013 | 09:55 WIB
Ada yang menarik dari reaksi sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas penangkapan LHI oleh KPK beberapa waktu lalu. Meskipun terkesan tidak konsisten, awalnya menuding ada konspirasi politik di balik penangkapan itu, tapi kemudian mengajak semua kader melakukan ‘pertobatan’ nasional, lalu berubah menjadi introspeksi internal, namun semua pernyataan itu berujung pada penegasan sikap partai ini terhadap agenda pemberantasan korupsi. Seakan tak ingin makin terpuruk akibat menguatnya public distrust, Hidayat Nur Wahid pun lantang menyatakan PKS sebagai partai anti-korupsi.

Ungkapan ‘Cak Nur’ sepertinya setali tiga uang dengan pernyataan para elit politik partai-partai lain yang kompak menyatakan dukungan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum. Namun benarkah partai-partai politik di negeri ini (termasuk PKS) telah dibangun atas semangat anti-korupsi? Partai anti-korupsi seperti apa yang sebenarnya sedang tumbuh dan berkembangan di negeri ini?

Belum ada standar baku yang bisa digunakan untuk menyatakan apakah suatu partai politik itu anti-korupsi atau tidak. Namun yang jelas, suatu partai politik dipandang anti terhadap korupsi apabila secara institusional entitas tersebut tegas ‘mengharamkan’ segala praktek berbau korupsi dan mendukung segala bentuk perang melawan korupsi. Ukuran yang bisa dipakai untuk menilai apakah suatu partai politik itu bermentalitas anti-korupsi atau tidak adalah ‘kata’ dan ‘perbuatan’ partai. Kata partai politik (bukan kata kader-kader politk) yang anti-korupsi dapat dilihat misalnya pada dokumen-dokumen partai (AD/ART, standard operating procedure, code of conduct, dan lain-lain) dan pidato politik (tertulis) para petingginya yang secara substantif menentang praktik korupsi. Sedangkan perbuatan partai politik anti-korupsi bisa dilihat dari sejauh mana partai tersebut berani menindak kader-kadernya yang terlibat korupsi melalui penegakan aturan partai misalnya pemecatan atau pemberhentian sementara sebagai pengurus dan/ atau anggota partai sekalipun baru berstatus tersangka.

Sebuah partai politik belum tentu bisa dianggap anti-korupsi bila dokumen kepartaiannya tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, misalnya tidak menjadikan prinsip anti-korupsi sebagai filosofi partai yang dieskplisitkan dalam AD/ART, tidak memiliki program-program anti-korupsi dalam program kerjanya, tidak menyediakan aturan sanksi terhadap kader yang terlibat korupsi dalam code of conduct-nya, dan tidak menjadikan kualifikasi anti-korupsi sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen kader partai dan/ atau proses pencalonan dalam pemilu. Sejalan dengan itu, suatu partai belum tentu pula bisa dilabeli ‘bersih korupsi’ bila sikap dan tindakan partai bertentangan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, yaitu tidak memberikan sanksi kepada kader yang terlibat korupsi atau memberi back-up politik bernada pembelaan sekalipun di atas kertas partai politik tersebut berfilosofikan anti-korupsi.

Memang, ada kalangan yang memberi stigma pada sebuah partai politik sebagai partai yang tidak bersih korupsi atau sebaliknya berdasarkan ada tidaknya kader di partai tersebut yang terlibat korupsi. Ukuran ini sebenarnya tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk menilai anti atau tidaknya suatu partai politik pada korupsi karena dua alasan. Pertama, tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh orang per orang selaku pribadi dan tidak mengatasnamakan partai. Kedua, sejauh mana partai politik yang bersangkutan menyikapi atau memperlakukan kader-kadernya yang terlibat korupsi, mem-back-up perbuatan salahnya atau menjatuhkan sanksi organisasi sekaligus mendorong percepatan proses hukumnya. Jadi, berapa pun banyaknya kader suatu partai politik terlibat korupsi bila partainya bersikap dan bertindak intolerant terhadap sang kader dan tidak mengintervensi baik secara yuridis maupun politis proses hukum yang sedang berjalan, sewajarnyalah bila partai politik tersebut ditempatkan dalam daftar anti-corruption political party.

Intoleran secara politis misalnya tidak mengeluarkan political statement yang dapat mengganggu jalannya proses hukum, sedangkan intoleran secara yuridis misalnya tidak membentuk tim advokasi dan/ atau menunjuk pengacara (atas nama partai) untuk memberikan pembelaan hukum di muka pengadilan. Partai politik seharusnya tidak melakukan manuver apapun terkait proses hukum yang sedang dijalani kadernya, biarkan hal itu menjadi porsi institusi penegak hukum. Porsi partai politik adalah melakukan internal clean-up pasca ‘dipurnatugaskannya’ sang kader dari organisasi partai.

Menilik pada apa yang terjadi belakangan ini, dimana partai politik masih terjebak dalam perlombaan untuk memenangkan kepentingan sendiri dan para pemimpin terbelenggu oleh kepentingan sesaat untuk melanggengkan kekuasaannya (Widjanarko: 2012), maka menyatakan partai politik tertentu sebagai partai yang anti-korupsi adalah sebuah kemustahilan. Sekalipun pernyataan demi pernyataan berbalut selubung anti-korupsi sudah berkali-kali dilontarkan para elit politik, publik tetap skeptis dan sinis. (Mungkin) ada partai politik yang kader-kadernya masih ‘bersih’ dari kasus korupsi, tapi sepanjang yang diketahui, belum satu pun partai politik yang kata dan perbuatannya mencerminkan semangat anti-korupsi.

Tak ada obat yang mujarab, selain melakukan pembenahan sistematis dengan  menjadikan semangat anti-korupsi sebagai nilai dasar perjuangan partai yang diejawantahkan dalam visi dan misi serta program-program partai dengan ‘kerangkeng’ rule of the law dan ditindaklanjuti dengan ketegasan sikap terhadap siapa pun kader partai yang terlibat korupsi.***



Sudi Prayitno
Alumnus Universitas Erasmus Belanda asal Selatpanjang Editor : Rindra Yasin