Kembali menanti dalam ketidakpastian. Demikianlah kini nasib kurang lebih 700 pedagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru. Setelah delapan kali terbakar, terakhir medio Februari lalu, kini cahaya terang belum jua kunjung datang. Padahal, sejak terbakar yang keenam kali pada Sabtu 12 Mei 2007 silam, hingga kini pedagang tak pernah mendapat tempat yang layak untuk berniaga.
Setelah hampir empat tahun pasca kebakaran yang keenam, kondisi pasar masih direhab seadanya. Akibatnya, para pembeli jauh ber-kurang karena kondisi pasar yang tak nyaman. Omzet yang turun drastis hingga terancam gulung tikar.
Tak hanya itu, karena cuma direhab apa adanya, kondisi Pasar Cik Puan pun sudah tak aman lagi. Pedagang takut meninggalkan barang di kios sebab malam hari banyak pencuri yang mengintai. Kondisi ini makin diperparah dengan sulitnya para pedagang mengambil pinjaman di bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Di antara penyebab lambannya proses pembangunan karena status kejelasan lahan yang masih terbagi antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau. Kedua, pendanaan yang gagal diperoleh dari pemerintah pusat. Awalnya, dana untuk membangun kembali Pasar Cik Puan menelan anggaran hingga Rp7,5 miliar.
Sejak dulu hingga kini, peremajaan pasar di Kota Bertuah kerap menuai polemik. Jika kita melihat rekam jejak masa lalu, renovasi sejumlah pasar di Pekanbaru memang kerap menimbulkan polemik, setidaknya antara para pedagang dengan Pemko dan pihak ketiga yang membangun pasar (investor). Akhirnya, para pedagang kerap demo terkait rehab pasar. Salah satunya karena harga lapak terlalu mahal.
Bagaimanapun, pedagang tentu seperti makan buah simalakama. Tak dibeli kios, di mana lagi mau berjual beli. Dibeli kios, harganya membumbung tinggi. Bahkan ironisnya kini, Pemko memberi izin kepada beberapa pengusaha retail kelas kakap untuk membuka ratusan gerai di Pekanbaru. Pemko ingin pasar tampil modern dan bersih sementara para pedagang kerap mengeluhkan mahalnya harga jual kios setelah pasar direnovasi. Ujung-ujungnya, rehab pasar jadi terkatung-katung.
Keberadaan pasar tradisional kini semakin tersingkir karena dikepung ritel-ritel kelas kakap. Pasar-pasar modern dan lengkap ini kebanyakan dimiliki investor asing yang sudah mulai jenuh menggarap pasar di negaranya sendiri. Sialnya, pemerintah daerah sendiri kebanyakan justru bangga jika daerahnya diminati investor asing jenis ini. Tak pelak, izin mendirikannya pun jadi amburadul. Sebab nyata-nyatanya, pasar kelas ini tidak dibangun di pinggir kota (sebagaimana kebijakan di negara asalnya) namun justru mengelilingi pasar-pasar tradisional dan tak jauh dari lingkungan perumahan.
Tidak bisakah kita memiliki pemikiran yang lebih bernas? Misalnya membantu pedagang meremajakan pasarnya dengan agunan yang rendah dan cicilan yang bersahabat. Bukankah lebih baik jika para pedagang diberikan pinjaman lunak (misalnya dari Bank Syariah) untuk membiayai sendiri rehab lapak mereka. Tapi, desain dan sejenisnya tetap mengikuti kesepakatan dengan Pemko.
Pasar megah dan modern memang bagus, tapi apa gunanya jika harganya selangit dan justru mencekik pedagang tradisional.***
Editor : Rindra Yasin