Untuk sekian kalinya, nasib stagis dialami jamaah kita untuk melaksanakan umrah ke Tanah Suci. Di balik kewajiban menumbuhkan rasa sabar dan berserah diri kepada Allah, masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk kepentingan sesaat.
Yang lebih menyedihkan adalah peristiwa ini menimpa 167 jamaah umrah asal Provinsi Riau. Seperti yang diberitakan koran ini kemarin, kantor PT Khalifah Sulthan Tour —perusahan memberangkatkan jamaah— yang berada di lantai 2 Gedung Perkantoran Menara Era, kawasan Senen, Jakarta Pusat sudah digembok Polres Jakarta Pusat.
Semua sudah terlanjur, yang ada hanya ada pelajaran untuk ke depan. Anehnya, yang membuat jamaah semakin yakin, perusahaan ini dilengkapi pula dengan situs yang bisa diakses di dunia maya.
Menurut data yang diakses dari www.sulthan.com perusahaan ini sudah berhasil mengantarkan jamaah ke Tanah Suci, sejak 2010 lalu. Bahkan situs ini terakhir diperbaharui isinya 15 Januari 2013. Bahkan 100 jamaah sudah pulang dari Tanah Suci lewat jasa travel ini.
Sangat meyakinkan, Direktur Utama perusahaan ini, H A Purna Irawan SH MSi berucap di situsnya, ‘’Insya Allah paket ini aman secara syar’i, karena tidak mengandung unsur manipulasi. Dan tak ada pihak yang terzalimi dan semua yang bersungguh-sungguh Insya Allah bisa menunaikan panggilan Allah ke Tanah Suci nanti’’.
Dilihat dari kelengkapan perusahaan travel ini, cukup sulit mencari celah untuk tidak dipercaya oleh masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan? Paling tidak, ada dua hal yang mesti dilakukan secara bersamaan, yaitu: Pertama, masyarakat harus sudah membiasakan diri untuk selalu jeli dengan keberadaan travel yang mereka gunakan.
Masyarakat harus mengetahui keberadaan perusahaan travel, siapa pemilik dan bagaimana reputasi selama ini yang dilengkapi dengan surat izin resmi dan dokumentasi perjalanan jamaah umrah dan haji yang pernah mereka lakukan.
Dan yang paling utama adalah, mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang dipercaya dan sebelumnya sudah berpengalaman bersama biro perjalanan tersebut.
Kedua, peran pemerintah daerah harus lebih dipertajam. Usulan dari Kandepag Riau H Tarmizi Tohor agar Dirjen Haji Kemenag RI, agar izin biro perjalanan haji di daerah diserahkan kepada Kanwil Kemenag di daerah. Sehingga peran pengawasan dapat dilakukan, patut diupayakan segera direalisasikan.
Paling tidak, pemerintah menekankan agar travel penyelenggara umrah ini, mendapatkan rekomendasi dari Depag kabupaten kota, agar para jamaah, dapat informasi yang tepat tentang keberadaan travel yang mereka gunakan.
Yang lebih utama adalah, tindakan pihak kepolisian diharapkan cepat menyelesaikan kasus ini, sehingga memberikan sok terapi kepada oknum yang memanfaatkan kondisi untuk mengambil keuntungan dari pasrahnya jamaah di masa yang akan datang.
Kita berharap, peristiwa ini cukup terakhir terjadi, sehingga memberikan penyadaran kepada semua pihak agar tidak terulang lagi. Akankah kita selalu mengatakan bahwa keberangkatan haji dan umrah itu adalah undangan dari Allah. Jika terjadi musibah, mengatakan ini sudah takdir?***
Editor : Rindra Yasin