Program listrik perdesaan masih saja belum dapat dituntaskan oleh pemerintah. Berbagai persoalan yang menjadi faktor penghambat masih terus disiasati. Mulai dari faktor ketersediaan sumber energi sampai kepada faktor pembiayaan. Semuanya itu berawal dari kondisi masyarakat dan letak geografis perdesaan. Sesuai letak geografisnya, perdesaan umumnya berada jauh dari perkotaan, berada dalam kawasan perbukitan, rawa sampai ke pulau-pulau. Sementara itu tingkat perekonomian dan tingkat kepadatan penduduk relatif rendah. Secara teknis, kondisi ini memerlukan jaringan distribusi yang panjang. Akibatnya, kehilangan daya listrik dan tegangan pada saluran menjadi sangat tinggi dan pada akhirnya memerlukan investasi dan biaya operasi yang cukup besar.
Membangun listrik untuk perdesaan memang mahal. Tidak menguntungkan secara ekonomi, sudah pasti tidak menarik bagi investor yang berorientasi kepada profit. Inilah tugas pemerintah, melistriki desa bukan untuk menuntut pengembalian, tetapi diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perdesaan. Namun pembiayaan pemerintah di sektor ketenagalistrikan lebih banyak tersedot untuk subsidi yang sesungguhnya lebih banyak dimanfaatkan oleh golongan menengah ke atas. Padahal seharusnya, subsidi listrik lebih diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, seperti di perdesaan. Namun kenyataannya, masih banyak perdesaan yang belum menikmati listrik. Untuk Provinsi Riau, ratio elektrifikasi desa oleh PLN baru mencapai 58,79 persen per September 2012. Adanya kebijakan pemerintah mengurangi beban subsidi melalui kenaikan tarif listrik tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana dan pembiayaan listrik perdesaan.
Penyediaan listrik perdesaan oleh PLN selama ini mengandalkan PLTD dengan saluran distribusi sendiri (isolated system). Padahal jenis pembangkit ini memerlukan biaya operasi yang sangat mahal. Namun PLTD dipilih karena investasinya lebih murah, masa pembangunan relatif cepat, tersedianya kapasitas yang lebih kecil sesuai keperluan desa dan dapat dibangun di banyak tempat, karena solar relatif lebih mudah mendapatkannya. Tidak seperti jenis pembangkit lain.
Untuk mendorong pengembangan listrik perdesaan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan antara lain tentang pemanfaatan sumber energi setempat, terutama sumber energi baru-terbarukan yang berharga relatif murah. Bahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 04 Tahun 2012, PT. PLN wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit sumber energi baru-terbarukan dengan harga Rp975 per-kWh melalui jaringan tegangan menengah 20 kV dan Rp1.325 per-kWh melalui jaringan tegangan rendah 380 volt.
Berkaitan dengan sumber energi baru terbarukan ini, Provinsi Riau punya potensi yang cukup besar yaitu sumber energi dari limbah pengolahan kelapa sawit yaitu berupa biomassa (sabut dan cangkang) dan Biogas (limbah cair). Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2010, luas lahan kelapa sawit tercatat sebesar 2.103.175 hektare dan terdapat 146 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di berbagai daerah perdesaan dengan total kapasitas pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 6.137 ton per-jam.
Menurut analisa Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, ketersediaan sumber energi dari limbah sawit seperti sabut mencapai 5.891,5 ton per hari atau 12 persen dari ton TBS yang diolah, cangkang 4.515,8 ton per-hari (9,2 persen x ton TBS) dan Biogas sebesar 29.457,6 m3 per hari (0,6 m3 x ton TBS). Angka tersebut diperoleh berdasarkan pengolahan TBS rata-rata 10 jam per-hari dan safety factor 80 persen. Kapasitas sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTU-Sabut sebesar 487 MW, PLTU-cangkang 393 MW dan PLTMG-Biogas sebesar 34 MW dengan asumsi efisiensi PLTU 30 persen.
Sebagian sabut digunakan oleh PKS untuk pembangkit listrik sendiri dengan kapasitas rata-rata 1,2 MW untuk kapasitas PKS sebesar 30 ton per-jam, sehingga kelebihan sabut diperkirakan 4.796,5 ton per-hari atau dapat mengoperasikan PLTU-sabut sebesar 241 MW. Sementara itu limbah cair belum dimanfaatkan dan cangkang biasanya dijual atau dieksport dengan harga sekitar Rp300 per Kg. Kalau saja cangkang ini dijual ke PT PLN untuk bahan bakar PLTU, harga pokok produksinya jauh lebih murah dari pada PLTD ataupun PLTU-Batubara. Tentunya akan dapat menurunkan HPP listrik PT.PLN atau menurunkan subsidi listrik.
Pemanfaatan potensi ini diharapkan dapat segera disikapi oleh pemerintah secara aktif sebagai fasilitator dan regulator untuk menciptakan koordinasi antara pemilik PKS, PT PLN dan investor yang dapat dimulai dalam bentuk MoU. Strategi yang diterapkan dapat dilakukan melalui beberapa pola alternatif. Pola pertama, pemilik PKS berinvestasi membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sisa sabut, cangkang dan limbah cair dari pengolahan kelapa sawit. Tenaga listrik yang dihasilkan dijual ke PT.PLN dengan tarif sesuai Permen ESDM Nomor 04 Tahun 2012 untuk disalurkan ke masyarakat, terutama masyarakat perdesaan di sekitar PKS.
Pola kedua, PKS menyerahkan kelebihan sabut dan limbah cair serta menjual cangkang kepada PT PLN atau investor untuk pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik yang dihasilkan dapat dijual ke PKS dan sisanya disalurkan ke masyarakat dengan harga sesuai dengan tarif dasar listrik (TDL). Kerja sama antara PKS dan investor dapat dilakukan melalui sistem BOT (Built Own and Trasfer) atau BOO (Built Own and Operate) melalui konsep bisnis saling menguntungkan (win win solution).
Pemanfaatan sumber energi biomassa dan biogas dari limbah pengolahan kelapa sawit ini akan memberi keuntungan bagi pemerintah, PKS, PT. PLN, investor dan masyarakat. Bagi PKS, disamping mendapat keuntungan secara finansial, juga teratasinya masalah limbah dan terlaksananya program Community Development (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini akan berdampak kepada terciptanya keamanan berinvestasi bagi PKS, karena keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.
PT PLN akan mendapat keuntungan melalui penurunan HPP rata-rata, memperbaiki tegangan dan menurunkan rugi daya pada saluran listrik PLN. Demikian juga bagi investor, akan mendapatkan keuntungan secara finansial, sebab HPP jauh lebih rendah dari dari harga jual. Sedangkan bagi pemerintah kebijakan ini dapat menurunkan subsidi listrik, mengurangi penggunaan BBM dan meningkatnya ratio elektrifikasi.***
Eddon M Moenif
Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Pertambanan dan Energi Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin