Membangun Jaringan Perkebunan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 14 Maret 2013 | 11:38 WIB
Saya di antara yang merasa bahagia, manakala Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Perkebunan se-Provinsi Riau yang digelar pekan pertama Maret 2013, berlangsung sukses. Rakor pembangunan perkebunan level provinsi yang untuk pertama kali ditaja di tingkat kabupaten/ kota. Inti dari rumusannya adalah sinkronisasi pembangunan perkebunan rakyat lintas kabupaten/ kota maupun intra kabupaten/kota. Landasan pijakan untuk kebijakan perealisasian program-program yang dimaksud, jelas saja adalah kepentingan harkat perkebunan rakyat di Provinsi Riau.

Rakornis yang ditaja di Selatpanjang, Kepulauan Meranti, tersebut di antara proses mewujudkan visi perkebunan; kebun untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Rakornis itu, dalam sudut pandang saya  merupakan di antara tapak bersejarah guna terwujudnya pembangunan perkebunan yang prorakyat. Antusias peserta sepertinya luar biasa. Peserta dari kabupaten/ kota sampai-sampai melebihi kuota. Para pembicara termasuk dari Kementerian Pertanian (Kementan), mengikuti rangkai prosesi acara sejak pembukaan hingga penutupan. Kesungguhan mengedepankan kepentingan rakyat pekebun, terlihat sepanjang Rakor.

Rakornis Pembangunan Perkebunan yang baru saja berlangsung memang penting untuk mengevaluasi kinerja dan realisasi program perkebunan 2012, telaah kebijakan pembangunan pembangunan 2013, serta sinkronisasi program pembangunan perkebunan rakyat untuk tahun 2014. Lalu, memang wajar, jika para stakeholder sektor perkebunan Negeri Lancang Kuning ”memproklamirkan” perpaduan sikap dalam membangun perkebunan rakyat Riau dengan karakteristik perkebunan rakyat di tingkat kabupaten/ kota. Kesamaan persepsi itu ditandai  dengan penandatanganan rumusan kegiatan bersama dinas perkebunan dan dinas terkait perkebunan di kabupaten/ kota serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Benang merah suksesnya pembangunan perkebunan di Negeri Lancang Kuning memang adalah sinkronisasi program yang saling berpadu. Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Maklum, guna mewujudkan perkebunan berkelanjutan untuk terciptanya pola perkebunan modern dan pekebun-pekebun tangguh, sangat diperlukan perpaduan program pembangunan perkebunan oleh pemerintah kabupatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinkronisasi itu diharapkan akan menciptakan terjalinnya sinergitas, harmonisasi dan implementasi serta optimalisasi program pembangunan perkebunan di negeri ini.

Keterkaitan yang saling berpadu dan terjalinnya integrasi program antar-kabupaten/kota dan provinsi dalam membangun perkebunan rakyat, Insya Allah akan membuahkan hasil maksimal sesuai dambaan rakyat, khususnya petani komoditas perkebunan. Oleh karenanya, dalam hemat saya, terdapat banyak manfaat akan pentingnya sinkronisai program pembangunan perkebunan tersebut. Di antaranya menghindari terjadinya tumpang tindih (overlap) program, berpadunya program antar-sektor terkait dan berjalan selarasi program-program pembangunan perkebunan. Sinkronisi program pembangunan perkebunan juga sangat membantu dalam percepatan pencapaian target untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sinkronisasi program menjadikan karakteristik komoditas perkebunan Riau menyatu pada tatanan harkat dan martabat dalam mewujudkan kesejahteraan petani, khususnya subsektor komoditas perkebunan. Makanya, program pembangunan yang disusun, sejak awal-awal memang harus merefleksikan kepentingan petani perkebunan di negeri ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah pencapaian target keberhasilan serta percepatan perwujudan visi pembangunan perkebunan. Singkat kata, sinkronisasi program dan sinergitas antar-Satker bidang perkebunan lintas perkebunan/kota dan provinsi, akan menghasilkan keterpaduan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan rakyat yang proporsional.

Pembangunan perkebunan rakyat di Provinsi Riau lebih diarahkan kepada komoditas perkebunan berkarakter lokal, yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kabupaten/ kota. Pembangunan perkebunan berkarakter lokal, tentu juga mengedepankan sosiologis dan tradisi komoditas perkebunan masyarakat. Jadi, bukan pada komoditas baru dimana petani masih asing dalam pengelolaan manajemen perkebunannya. Pola perkebunan rakyat berdasarkan hal tersebut, dipadu dengan teknologi perkebunan, menjadikan petani kita sebagai pekebun modern pada komoditas perkebunan yang memang sudah mentradisi.  Insya Allah, perkebunan berpola karakter lokal dengan pola penggarapan perkebunan modern, akan menjadikan petani-petani Riau yang mandiri dengan hasil produksi berkualitas tinggi dan kuantitas maksimal.

Kenakegaraman jenis komoditas perkebunan yang disesuasikan dengan keragaman tradisi komoditas dan geografis pula, yang akan menghasilkan pola perkebunan multikultur di Provinsi Riau. Sehingga ke depannya, komoditas perkebunan unggulan di daerah ini, diharapkan tidak lagi didominasi satu jenis komoditas tertentu. Tapi, perkebunan Riau akan menghasilkan komoditas-komoditas perkebunan unggulan lainnya. Kuncinya, berada pada kesamaan persepsi dinas perkebunan dan instansi terkait perkebunan tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau, dalam mensikronkan program pembangunan perkebunan rakyat sesuai jati diri lokal perkebunan.

Tiga hari Rakornis Pembangunan Perkebunan, yang dimulai sejak Selasa, (5/3) menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dijadikan sebagai isu sentral dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perkebunan di Riau tahun 2013 dan tahun 2014. Di antaranya, penetapan daerah konsentrasi pembangunan perkebunan yang menyebar di seluruh kabupaten/ kota se-Riau. Konsentrasi pembangunan perkebunan yang dimaksud adalah pengembangan budidaya tanaman yang menjadi unggulan daerah diiringi dengan pengembangan industrinya. Misalnya, pengembangan industri pengolahan kakao di Indragiri Hulu yang bahan bakunya didukung Kabupaten Indrgiri Hilir, Kuantan Singingi dan Pelalawan. Selain itu, pengembangan industri gambir di Kabupaten Kampar dimana bahan bakunya didukung Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk Inhil, pengembangan kelapa dan sagu. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti mengembangkan industri kopi dan sagu dengan bahan baku didukung Bengkalis. Sedangkan untuk Kabupaten Kuantansingingi dikembangkan industri pengolahan karet yang bahan bakunya didukung Kabupaten Inhu, Pelalawan dan Kampar. Selanjutnya, untuk pengembangan budidaya tanaman nipah sebagai alternatif bahan bakar dan substitusi sumber bahan pangan, dilakukan di wilayah yang memiliki potensi nipah, seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Inhu, Pelalawan dan Rohil.

Rekomendasi lainnya yang menjadi rumusan kegiatan yang dihasilkan dalam Rakornis Pembangunan Perkebunan tersebut adalah; pembinaan komoditi sagu dengan diperlakukan sama berdasarkan proses produksinya dengan teh, tebu dan kelapa sawit, sehingga perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang No18/ 2004 tentang Perkebunan.

Selanjutnya, inventarisir permasalahan perizinan usaha perkebunan, peningkatan pembinaan dan pelatihan terhadap penangkar benih perkebunan, menginventarisasi sumber biji batang bawah karet yang dibarengi dengan melakukan sertifikasi. Selain itu, peningkatan upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, optimalisasi penanggulangan serangan hama, pemenuhan sarana dan prasarana serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur perkebunan, membentuk gerakan daerah yang merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional peremajaan karet, peningkatan gerakan penggantian bibit palsu kelapa sawit, serta berbagai rumusan kegiatan bersama lainnya yang akan menjadi acuan satuan kerja terkait perkebunan dalam menyusun program pembangunan perkebunan di Provinsi Riau.

Perwujudan semua program tersebut tentu sangat ditentukan oleh kerja sama dan dukungan semua kalangan, terutama masyarakat pekebun dan pemerintah serta dukungan pihak swasta. Pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Riau akan berjalan mulus seiring kuatnya keinginan, kemauan, tekad dalam jalinan kerjasama seluruh komponen di bidang pembagunan perkebunan. Mewujudkannya, memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Bukankah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, bila kaum itu sendiri yang tidak mengubahnya.***


Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin