(Cermin Format Politik Ibnu Khaldun)
Membicarakan term politik merupakan kajian yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena upaya menentukan aspek politik memiliki imbas balik terhadap warna kebijakan politik suatu negara. Sebab, negara –meminjam istilah Weber— merupakan perwujudan historis sebuah kolektivitas sosial dalam memenuhi tuntutan harkat manusia pada sebuah negara. Eksistensinya merupakan sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitas manusia dalam sebuah wilayah teritorial tertentu.
Negara merupakan institusi yang berupaya mengakomodir kepentingan individu dalam sebuah tatanan kehidupan kemasyarakatan menjadi kepentingan kolektif. Wujudnya –paling tidak— merupakan rangkaian tiga pilar utama syarat pokok sebuah negara, yaitu: wilayah teritorial, komunitas masyarakat, dan struktur pemerintahan. Kriteria tersebut tidak bersifat spesifik dalam menunjuk konsep negara. Spesifikasi tersebut muncul dari interaksi dan konsensus masyarakat suatu negara yang ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Spesifikasi keinginan kolektif inilah yang kemudian membedakan bentuk dan konsep negara yang satu dengan yang lain; liberal, otokrasi, parlementer, dan lain sebagainya.
Dalam komunitas Islam, persoalan bentuk dan konsep negara merupakan kajian yang sering mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Hal ini muncul karena baik Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara khusus dan jelas bentuk dan konsep negara yang harus dikembangkan umatnya. Kedua dasar tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip dasar sebuah negara ideal. Oleh karena itu, ilmuan muslim kemudian mencoba menafsirkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam sebuah rumusan konsep kenegaraan, di antaranya adalah Ibn Khaldun. Meskipun ia yang lebih dikenal sebagai seorang sosiolog, ternyata ia merupakan ahli politik tatanegara terkemuka pada abad pertengahan.
Urgensi Negara dalam Komunikasi Sosial
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya. Agar eksistensi watak sosial manusia yang agresif dan dinamis dapat terpenuhi dan bahkan dikembangkan –tanpa merusak eksistensi manusia lainnya— maka manusia membuat suatu peraturan yang telah disepakati secara kolektif.
Kesepakatan tersebut meliputi ; kesepakatan wilayah, aturan dan hukum, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Kesepakatan ini dilakukan bagi terciptanya hubungan komunitas sosial yang harmonis, terpenuhinya seluruh keperluan manusia –baik fisik maupun psikis—, dan terhindar dari tindakan anarkis dalam kehidupannya. Persinggungan agresivitas manusia dengan komunitasnya ini kemudian melahirkan berbagai bentuk peradaban. Kesepakatan interaksi dan kesatuan cita-cita ini pada gilirannya menjadi salah satu faktor lahirnya sebuah negara.
Menurut Ibnu Khaldun, dalam perjalanannya —secara umum— negara mengalami tahapan yang berbentuk spiral kekuasaan, yaitu :
Pertama, tahap suksesi; penggulingan seluruh oposan yang memihak pada kekuasaan sebelumnya, kemudian mendirikan sebuah sistem kekuasaan yang baru. Pada tahap ini, model kekuasaan pemimpin sangat ideal dan sesuai dengan keingan masyarakat (rakyat) yang dipimpinnya. Upaya ini pada sisi politis merupakan upaya untuk menarik simpatik rakyat, sehingga akan membentuk kekuatan yang memperkuat kedinastian yang sedang dibangun.
Kedua, tahap penguasa mulai menampakkan tindakan kesewenang-wenangannya dengan menjadikan seluruh keputusannya sebagai hukum yang berlaku (otoriter absolut).
Ketiga, tahap kesentosaan; terciptanya pembangunan di segala bidang kehidupan. Pada tahap ini, kekuasaan monarki-absolut mulai pudar —karena berbagai faktor internal dan eksternal— dan menuju pada kehidupan yang demokratis-harmonis.
Keempat, tahap ketenteraman dan keharmonisan sebagai konsekuensi dari penataan kehidupan bernegara yang demokratis-harmonis, tanpa anarkis.
Kelima, tahap penguasa mulai menunjukkan pada pola hidup secara boros dan berlebihan. Fenomena ini terjadi karena pembangunan yang dicapai telah mencapai titik maksimal, sehingga menyebabkan penguasa seringkali lengah dan hidup secara mewah, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat jelata. Tahap ini merupakan awal kemunduran sebuah peradaban (negara), lemah, dan akhirnya jatuh. Sebuah fenomena yang memerlukan biaya sosial yang sangat mahal.
Secara esensial, perlunya sebuah negara bagi manusia, menurut Ibn Khaldun, paling tidak dilatarbelakangi dua faktor, yaitu: Pertama, menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tenteram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya. Kedua, mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar.
Agar diferensiasi agresivitas manusia tidak merugikan komunitasnya dan terlaksananya tata aturan yang telah disepakati secara maksimal, diperlukan seseorang (kepala negara) yang memiliki kemampuan; baik intelektual maupun kepribadian yang dapat mengatur, menangkal, menetralisir, dan mediator berbagai kepentingan individual menjadi kepentingan kolektif, sehingga memiliki kesatuan tujuan dan cita-cita yaitu terciptanya tatanan kehidupan sosial yang harmonis. Jika hal ini tidak mampu direalisasikan, maka suatu negara akan mengalami stagnasi, runtuh, bahkan kemudian hancur.
Syarat Kepala Negara
Bagi Khaldun –sebagaimana dikutip Rahman— kepala negara bukan seorang diktator yang dengan kekuasaannya berusaha untuk memperkaya diri dan memaksanakan kehendaknya atas orang lain. Kepala negara merupakan pemimpin umat yang bertugas melaksanakan tanggungjawab sosial dan agama agar manusia bisa hidup tenteram dan harmonis. Kepala negara yang baik adalah kepala negara yang menyadari hakikat eksistensinya sebagai pemegang amanah rakyat dan Allah. Untuk itu, seorang pemimpin akan senantiasa bersikap adil, lemah lembut, bijaksana, jujur, dan memberlakukan hukum sebagaimana mestinya. Bila pemimpin memiliki sikap yang demikian, maka mereka akan bisa hidup bersama rakyat secara harmonis dan bersama-sama membangun negara dan peradabannya.
Tujuan praktis yang dikembangkan Khaldun melalui pemikiran politiknya tentang negara, sesungguhnya merupakan pantulan konsep moral sebagaimana yang diperlihatkan dalam sejarah sosial Islam, terutama pada masa kepemimpinan Rasulullah. Acuan moral ini merupakan pedoman bagi pemimpin muslim dalam melaksanakan kebijakan politik kenegaraan. Dengan pijakan tersebut, negara akan mampu berfungsi secara ideal, yaitu mengaktualisasikan eksistensinya sebagai wadah keadilan bagi terciptanya kebahagiaan dan nilai “kerahmatan” bagi seluruh masyarakat.
Inti pemikiran Khaldun tentang kosep politik dan negara merupakan upaya menciptakan tatanan negara yang bernuansa religius yang menjamin kemashlahatan umat manusia. Bentuk negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistik-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak, maka semua ide tentang konsep negara ideal yang mereka inginkan akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tatkala melihat sikap politik Khaldun yang terkesan “mendua” lewat loncatan politiknya, sesungguhnya yang demikian merupakan suatu keniscayaan dalam rangka membumikan ide-ide politiknya di tengah-tengah dinamika dan kegalauan politik umat Islam waktu itu.
Pemikiran politik yang dapat diambil dari konsep negara yang ditawarkan Khaldun, bahwa konsep negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggung jawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius. Kesemua syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu, maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Khaldun, sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran, terutama dalam mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan profesional.***
Samsul Nizar
Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis Editor : Rindra Yasin