KITA mungkin tidak terlalu terkejut lagi ketika Jumat (22/3) lalu, korps peradilan kembali mendapat tamparan keras. Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan oknum hakim Setyabudi Tejocahyono saat menerima uang yang diduga berindikasi suap dari seseorang, sebanyak Rp150 juta. Sang pengadil ditangkap di ruang kerjanya selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Tidak terlalu terkejut, karena ini adalah fakta yang kesekian kalinya terungkap. Media massa pun memuat rangkaian jejak oknum pengadil yang dijerat KPK terkait kasus penyuapan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Juga tidak terlalu kaget jika dikaitkan dengan hasil survei Transparansi Internasional beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa peradilan adalah salah satu lembaga yang paling rentan terlibat kasus suap.
Melihat kasus-kasus yang sudah terungkap sebelumnya, kemudian terulang dan terulang lagi, wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa perilaku seperti itu seakan membudaya, tak berkurang dan seolah tak jera-jera? Mengapa moralitas yang sangat rendah itu masih saja dipertahankan (dan dilanjutkan) oleh oknum-oknum peradilan itu? Mengapa larangan yang sangat dibenci Tuhan itu ternyata menjadi kenikmatan yang tak pernah memuaskan pelakunya?
Jawaban dari pertanyaan ini bisa bermacam-macam. Apalagi, dari mereka dan mungkin kita sendiri yang sudah mengalaminya, bahwa suap kadang-kadang tak terelakkan ketika seseorang memiliki keperluan dan nafsu yang tak terkendali. Suap telah menjadi jalan yang tidak normal untuk tujuan yang tidak normal pula. Di lembaga peradilan misalnya, transaksi suap yang terjadi terhadap oknumnya nyaris dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang menyangkut jual beli hukum seraya mencederai kebenaran dan keadilan. Dalam kondisi seperti ini, maka apa yang kerap dipersepsikan dengan mafia peradilan bukanlah cerita rekaan. Artinya, kendati dilakukan oleh oknum, yang pasti suap telah berlangsung dan boleh jadi melibatkan banyak pihak semisal perantara, fasilitator dan sebagainya. Maka terjadilah ketidakadilan. Efeknya lagi, kebenaran pun menjauh.
Ya, perilaku suap oleh oknum di lembaga ini jelas membuat peradilan semakin jauh dari fungsi dan misinya. Peradilan telah menjadi kontra-produktif dengan upaya untuk memberantas korupsi. Padahal dalam perspektif harapan masyarakat, di luar oknum-oknum yang merusak citranya ini, Pengadilan tetaplah kita posisikan sebagai benteng terakhir keadilan.
Kita tentu tak menginginkan, karena perilaku negatif oknum-oknumnya, persepsi lembaga peradilan sebagai lembaga tempat kita menggantungkan upaya keadilan, menjadi terlemahkan. Kapan persepsi itu bisa berubah positif? Entahlah, tapi jangan kita pernah berhenti untuk optimis bahwa perilaku suap tetap bisa kita kurangi melalui usaha yang serius, sistematis, konsisten dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan dan keteladanan yang baik dari mereka yang padanya kita tumpangkan amanah. *** Editor : Rindra Yasin