Jalan Panjang K1 dan K2

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 27 Maret 2013 | 10:34 WIB
PENGABDIAN ribuan pegawai honor selama bertahun-tahun bukan berarti jalan mulus untuk lulus masuk daftar CPNS Kategori1 (K1) atau Kategori 2 (K2). Berita terakhir, Riau Pos, Selasa (26/3) bahwa 7.257 honorer K1 terganjal BKN disebabkan belum ada usul dari instansi masing-masing. Artinya jalan menuju CPNS masih panjang.

Padahal sebelumnya mereka sudah melalui seleksi panjang, mulai dari tingkat kabupaten, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BKN di provinsi, kemudian dikirim ke pusat dan berulang kali pula harus melengkapi berkas yang setumpuk. Sangat melelahkan.

Untuk di tingkat kabupaten misalnya, tak sedikit honorer yang gugur karena tidak lengkap berkas. Jika di awal sudah gugur, kekesalan tidak begitu dalam, tetapi ada pula yang sudah tingkat provinsi karena beberapa alasan akhirnya gugur, bahkan ada yang sudah diumumkan lulus di tingkat BKN pusat, namun saat pengumuman K1 yang akan mendapatkan NIP, malah mereka tidak lulus. Ibarat meniti jembatan batang pinang di atas sungai yang lebar, tinggal selangkah lagi berhasil sampai ke seberang sungai, namun akhirnya jatuh. Sangat tragis.

Banyak alasan. Misalnya alasan tim verifikasi menilai sejumlah berkas nota keuangan dianggap tidak lengkap, maka honorer K1 itu yang sudah lulus di tingkat BKN pusat itu ”terkapar”. Hal ini yang menyebabkan ratusan honorer K1 yang gagal dari Provinsi Riau mempertanyakan ke DPR RI.

Ironisnya, ribuan honorer yang gagal K1 ini, walau nyaris mendapatkan NIP ini pun makin tidak jelas, sebab mereka belum tentu masuk K2. Mereka semakin cemas, karena ujian seleksi K2 tidak lama lagi.

Semua pun mafhum bahwa para honorer itu mengabdi selama puluhan tahun untuk mendapat status PNS, itu tidak dipungkiri. Namun kondisi ini merupakan ”ladang” bagi oknum-oknum instansi untuk mendapatkan keuntungan dari proses panjang honorer mendapatkan status PNS.

Oleh karena itu pemerintah harus jeli, jangan sampai kebijakan populis Presiden SBY mengangkat para ribuan honorer ini menjadi ladang kongkalikong oknum di berbagai instansi, baik di daerah maupun pusat, bahkan tidak sedikit para honorer rela mengeluarkan uang sampai puluhan juta agar berkas mereka tidak tercampak.

Ke depan kita juga tidak ingin mendengar berita-berita terkait honorer K1 dan K2 yang miris, sebab proses seleksi K2 masih panjang, mulai dari pengumuman nama-nama yang layak ujian, proses ujian, proses NIP dan sejumlah masalah di tengah jalan yang tidak terduga akan muncul.

Misalnya soal ribuan honorer K1 yang sudah dinyatakan lulus oleh tim verifikasi BKN pusat , namun proses berikutnya dianggap tidak lulus, ini di luar dari perkiraan para honorer tersebut. Kasus seperti ini dialami ratusan honorer K1 di Provinsi Riau, bahkan di Kabupaten Bengkalis jumlahnya lebih dari 40 orang, belum lagi kabupaten lainnya di Riau.

Impian yang sudah nyaris menjadi kenyataan itu semakin menjauh. Apalagi mereka sudah menggelar syukuran dalam bentuk kenduri, mengundang makan anak yatim dan lainnya, tetapi akhirnya tidak lulus. Sungguh menyedihkan.

Menghadapi fenomena ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bagi honorer K1 dan khususnya K2 yang masih panjang prosesnya, hendaknya jangan memberikan sepeser pun uang untuk oknum-oknum yang mengaku bisa menggolkan jadi PNS. Karena dalam proses pengangkatan K1 dan K2 tidak ada peluang oknum untuk bermain. Jika berkas lengkap, maka seorang honorer lulus.

Kedua, pemerintah pusat jangan memperpanjang proses pengangkatan honorer. Waktu panjang proses seleksi K1 dan K2 ini akan memberi peluang oknum untuk bermain. Ini terbukti tidak sedikit para honorer yang sudah menjadi korban oknum pegawai instansi, baik di daerah ataupun pusat dengan alasan perlu dana untuk mengurus berkas.

Ketiga, jangan ada lagi istilah ada honorer K1 dan K2 yang belum diangkat (tertinggal) setelah proses pengangkatan tahun 2013 ini. Bukankah proses seleksinya sudah cukup panjang, detail dan menyita waktu yang cukup lama. Jika memang masih ada honorer yang belum diangkat, berarti aparat di daerah tidak bekerja optimal. Dan ini yang terjadi selama ini, antar daerah dan pusat saling lempar tanggung jawab. Ujung-ujungnya para honorer yang jadi korban.***

Editor : Rindra Yasin