Caleg Tionghoa, Antara Harapan dan Kenyataan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 28 Maret 2013 | 10:02 WIB
ADA fenomena etnis Tionghoa beramai-ramai menjadi Caleg. Fenomena ini bisa katakan sebagai kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk masuk dan melibatkan diri dalam kancah politik praktis. Atau hanya semacam euforia, bahwa filosofi ”laron terbang mengitari cahaya lampu” ada benarnya juga. Bisa juga, fenomena pasca kerusuhan Mei 1998, merupakan awal kebangkitan etnis Tionghoa, dimana etnis Tionghoa merasa saatnya untuk berpartisipasi aktif; menyadari bahwa sesungguhnya kelompok Tionghoa memiliki potensi besar dalam melibatkan diri pada pemerintahan yang sesungguhnya.

Era sebelum reformasi, kelompok Tionghoa selalu disangkakan label sebagai mahluk ekonomi, bahwa kelompok Tionghoa hanya bermain di wilayah seputaran perekonomian; jasa perdagangan dan bisnis. Bahkan ekonomi nasional dikuasai kelompok konglomerat Tionghoa yang notabene sesungguhnya dibentuk oleh Soeharto pada masa Orde Baru bagi kepentingan partai politik tertentu. Parahnya, labelisasi ternyata menciptakan stereotip, dan puncaknya ada di Mei 1998.

Fenomena Kwiek Kian Gie banyak memberi dampak kepada kelompok potensial etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa duduk di kursi legislator mampu memberi dampak psikologis politik. Setidaknya, Tionghoa sudah mulai keluar dari pusaran politik sesat yang dijalankan orde sebelumnya. Pencapaian angka partisipan Tionghoa dalam politik praktis tidak sebanding dengan pelaku perekonomian. Ini merupakan gejala positif bahwa labelisasi yang melekat konon ditarik-tarik menjadi persoalan pencitraan diri, kini agak bergeser dari garis pinggir wilayah abu-abu yaitu ketika Tionghoa dipertanyakan soal integritas bangsanya.

Kalaupun ada semangat dan momentum yang lebih dasyat terhadap etnis Tionghoa dalam politik, itu ada pada fenomena kemenangan Ahok yang berpasangan dengan Jokowi. Ahok mampu mencapai tingkat puncak kepercayaan sebagian besar masyarakat non Tionghoa terhadap pencitraan dirinya. Selain Ahok, mestinya ada satu nama yang juga mengukir sejarah eksekutif di republik ini, yaitu Dr Hasan Karman pernah terpilih sebagai Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Serta satu nama berikut Basuri Cahaya Purnama, Bupati Belitung Timur yang juga adik kandung Ahok.

Legislator Tionghoa,

Apa Hasil Kerjanya?

Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 sebentar lagi dihelat. Berarti sudah banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di rumah rakyat. Di DPR RI ada nama Eddy Sadeli SH dari Partai Demokrat. Kalau di tingkat provinsi, rasanya berjibun. Di Provinsi Riau sendiri ada banyak nama, khususnya Kabupaten Bengkalis, Meranti, Indragiri Hilir, Siak, dan Kota Dumai dan Pekanbaru.

Mencermati keberadaan anggota legislator Tionghoa, boleh diajukan pertanyaan mendasar; bahwa apa sesungguhnya kinerja mereka? Bukankah keberangkatan mereka semula menuju kursi legislatif adalah suatu tujuan mulia untuk melakukan perubahan dalam arti tanda petik, dan untuk berpartisispasi aktif dalam partai politik? Hanya sebatas itu sajakah? Mengapa tidak ada teriakan lantang keluar dari tekak legislator Tionghoa yang kita dengar? Bisukah? Kurang bernafsukah dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat? Atau karena kekurangan pengetahuan akan tugas dan profesi baru yang disandang?

Untuk menjawabnya, perlu diketahui terlebih dahulu secara umum bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para legislator. Memang, keputusan yang diambil adalah keputusan kolektif, artinya seseorang tidak menjadi penentu dalam memutuskan suatu hal. Kebijakan publik tidak dapat diputuskan macam film drama cowboy. Ada unsur-unsur legal formal dan administrasi yang harus dipenuhi. Namun, kiprah anggota legislator Tionghoa yang sesungguhnya bukan milik Tionghoa semata karena mereka mungkin terpilih berdasarkan akumulasi suara Tionghoa dan non Tionghoa. Hanya saja, predikat sebagai warga Tionghoa harus menjadi ukuran bahwa mereka sangat diharapkan mampu memperjuangkan “bukan kepentingan” tetapi kesamarataan hak dan kewajiban sebagai warga negara RI.

Menuntut kinerja tentu tidak segampang membalik tangan. Mengukur kinerja harus dilakukan dengan bantuan alat ukur statistik kuantitatif. Dan itu pun akan didapat jika anggota dewan mau mengisi kuisioner dengan baik dan benar. Artinya, sekarang kita hanya mengukur kinerja masih bersifat deskriptif.

Contoh lain yang paling sederhana untuk mengukur kinerja oleh masyarakat adalah ketika legislator Tionghoa melakukan reses terhadap konstituennya. Dalam ilmu komunikasi kita mengenal komunikasi efektif; pemahaman pesan akan efektif dan diadik apabila sama-sama menyikapinya dengan pemaknaan pesan yang sama pula. Artinya, legislator Tionghoa sebagai komunikator harus mampu mengomunikasikan pesan-pesan apa yang hendak disampikan kepada masyarakat sebagai komunikan dengan pesan yang jelas dan berlaku efektif. Jika dalam penyampaian terjadi noise (gangguan), hal itu biasa. Tetapi seharusnya sebagai komunikator yang baik harus mampu mereduksi noise dalam menyampaikan hasil kerja mereka. Maka sebagai kesimpulan sederhana, kinerja legislator Tionghoa perlu diukur. Empirisme mungkin tepat untuk mengkaji hal itu agar masa mendatang tidak mengulang hal yang sama.

Caleg Tionghoa bak Gadis Seksi

Pemilu 2014 yang hanya memperkenankan 12 partai partisipan, ini memberi catatan penting bahwa angka persaingan kuota Caleg dari masing-masing partai akan semakin ketat. Artinya, angka kesempatan menjadi Caleg dari setiap Balon Caleg kecil dibanding Pemilu sebelumnya. Semakin sedikit partai peserta Pemilu, maka semakin kecil angka kesempatan. Hal ini karena angka kesempatan berbanding lurus dengan angka jumlah partai politik peserta Pemilu. Maka angka kesempatan itu akan berimbas pada Balon Caleg dari etnis Tionghoa.

Dalam permainan politik, angka bias bisa besar karena tidak dapat diperhitungkan dengan ukuran eksakta. Begitu juga muncul selera politik Tionghoa yang tinggi. Ramai-ramai maju menjadi Bacaleg, merupakan sindrom politik yang baik. Artinya, Tionghoa mulai bernyali bertarung dalam kancah politik praktis. Ukuran apa yang dipakai para Balon Caleg, atau nanti setelah menjadi Caleg?

Di daerah, fenomena ini tidak bergeser jauh. Sebagai contoh, Riau yang memiliki 12 kabupaten dan kota juga mengalami hal yang sama. Kemunculan bakal Caleg Tionghoa yang akan menjadi Caleg, memberi kontribusi positif. Namun hal ini jangan sampai “saling membunuh” atas kepentingan partai dari masing-masing Caleg. Angka minat tinggi tidak selamanya berkoefisien positif. Secara emosional, orang Tionghoa akan cenderung memilih Tionghoa. Begitu juga, etnis Batak akan cenderung memilih Batak, etnis Jawa cendrung memilih Jawa dan seterusnya. Pernyataan ini tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, hanya ditinjau dari perspektif psikologis komunikasi budaya. Faktor etnisitas tinggi, faktor kesamaan budaya dan latar budaya terkadang menjadi pilihan. Terlebih-lebih, terkadang tanpa disadari opinion leader menggiring pemilih dalam model “abrakadabra”. Artinya, orang-orang yang memiliki kompetensi terkadang kalah dan tidak beruntung dibanding orang-orang yang mampu mengakomodir kepentingan terselubung.

Menjadi pengalaman bagi warga Tionghoa, bahwa kemampuan yang ditransformasikan dalam bentuk integritas, kemampuan intelektual, kecakapan komunikasi, interaksi sosial, performance, kompetensi dan attitute (sikap dan etika) Caleg Tionghoa perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Mungin kita lebih baik meminjam ucapan Deng Xiaoping; ”Tidak perduli kucing itu warna apa, yang penting bisa menangkap tikus.” Artinya, mau Tionghoa yang mana duduk sebagai anggota legislator kita tidak ambil peduli; tetapi kinerja mesti ditunjukkan agar rakyat tahu siapa wakilnya. Bahasa Latin menyebutkan, Experentia docet sapientiam artinya pengalaman mengajarkan kebijakan. Maka seharusnya, pengalaman pahit etnis Tionghoa dalam pusaran perpolitikan Indonesia menjadi cermin bagi tercapainya suatu kebijakan yang hakiki bagi semua orang, termasuk saya, Anda, dan rakyat Indonesia seutuhnya.***

Editor : Rindra Yasin