Persoalan pemimpin dalam hukum Islam merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar sebab pemimpin merupakan seorang kepala negara, kepala daerah dan atau kepala pemerintahan yang akan mengatur, menertibkan dan menjalankan hukum secara baik dan benar dalam masyarakatnya. Oleh karena itulah maka di dalam Alquran Allah SWT memerintahkan untuk mentaati segala perintah pemimpin, setelah memerintahkan mentaati perintah Allah, dan perintah Rasulnya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu”.(Q.S. An-Nisa’: 59).
Dengan demikian, maka tidak perlu heran manakala Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam Madinah, baik kaum Anshar maupun kaum Muhajirin langsung disibukkan untuk mencari dan menetapkan figur pimpinan yang akan menjadi pemimpin bagi umat Islam. Fakta menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW belum dikuburkan sebelum pemimpin (khalifah) umat Islam diangkat dan ditetapkan, sebab apabila Nabi Muhammad SAW dikubur, sedangkan pemimpin yang akan mengatur umat tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi chaos di kalangan umat Islam.
Pentingnya Mengangkat Pemimpin
Mengangkat seorang pemimpin sebagaimana disebutkan Taqiyuddin An-Nabhani adalah kewajiban bagi umat Islam, sebab keberadaan seorang pemimpin akan dapat mengarahkan, membentengi dan melindungi umat dari hal-hal yang dilarang Allah SAW. Kepemimpinan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah khilafah yang berarti kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara’, agar dengan bentuk tersebut Daulah Islamiyah bisa berdiri di atasnya.
Seorang pemimpin mempunyai tugas yang berat. Salah satu tugasnya adalah mewujudkan pemerintahan yang amanah, sebagaimana dikonsepsikan Filosof Al-Farabi, atau Madinatul Fadhilah atau Negara Utama. Apabila hal ini dapat diwujudkan maka akan tercapailah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Alquran menyebut istilah ini dengan, Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur.
Tata Cara Pemilihan
Apabila kita berkaca pada masa Khulafaurrasyidin, maka terdapat bermacam bentuk pemilihan yang dilakukan. Pertama, pemilihan Abu Bakar Shiddiq sebagai Khalifah I adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan umat Islam di Tsaqifah Bani Sa’idah setelah wafatnya Rasulullah SAW, sekalipun masih banyak orang lain yang tidak ikut melakukan pemilihan di dalamnya. Kedua, pemilihan Umar Bin Khaththab sebagai Khalifah II adalah melalui penunjukan dari Khalifah I, yaitu Abu Bakar Shiddiq. Penunjukan ini disambut baik oleh semua kaum muslimin, karena memang Khalifah I menunjuk penggantinya bukan hanya sekadar menunjuk atas dasar like and dislike, tetapi beliau menunjuk orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada masa yang tepat (the right man and the right place).
Ketiga, pengangkatan Usman Bin Affan sebagai Khalifah III adalah melalui Satu Tim Formatur yang ditunjuk oleh Umar Bin Khaththab, beranggotakan enam orang ditambah satu orang (yang ketujuh) anaknya Abdullah bin Umar, dengan catatan anaknya tidak berhak untuk dipilih. Oleh Tim ini, maka terpilihlah Usman bin Affan. Keempat, pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaurrasyidin IV berbeda pula dengan tiga pendahulunya, Ali bin Abi Thalib dipilih dalam suasana umat Islam sedang dalam kekacauan dan penuh fitnah sebagai akibat dari terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan. Pemilihannya dilakukan oleh umat Islam Madinah, namun mendapat protes dari Gubernur Damaskus yaitu Mu’awiyah Bin Abi Sufyan yang kelak mendirikan Khilafah Bani Umayyah.
Pandangan Hukum Islam
Memilih figur seorang pemimpin tidak diatur secara terperinci oleh Alquran dan al-Hadis Rasulullah SAW. Di dalam Alquran hanya ditemukan tentang adanya larangan memilih pimpinan dari kalangan Nasrani dan Yahudi, serta mewajibkan pimpinan itu berasal dari ummat Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran : Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim”.(Q.S. Al-Maidah : 51)
Figur calon pimpinan yang harus dipilih adalah calon pimpinan yang paling berkualitas, sebab seorang pimpinan harus melebihi dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang dipimpinnya. Figur tersebut, bila merujuk pada Alquran adalah yang paling tinggi kualitas ketaqwaannya. Hal ini sesuai firman Allah : Artinya: ”Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling tinggi kualitas ketaqwaannya”. (Q.S. Al-Hujrat : 13).
Secara lebih teknis, figur calon pimpinan adalah memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah. Seorang pemimpin, apabila ia berkata maka perkataannya haruslah benar, bukan sekadar dibenarkan, tetapi betul-betul benar dan dapat dibenarkan. Seorang pemimpin, haruslah amanah artinya dapat dipercaya dalam segala urusan, tidak mengkhianati rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin, harus pandai berbicara sesuai dengan bahasa rakyat yang dipimpinnya. Dan seorang pemimpin, haruslah pintardan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan serta visi yang jelas ke depan (visioner) khususnya di bidang pengangkatan harkat dan martabat umat Islam.
Dalam konteks Riau, sesuai jadwal yang ditetapkan KPUD bahwa pada September tahun ini akan digelar pemilihan Gubernur. Untuk itu, diharapkan rakyat Riau memanfaatkan kesempatan itu. Apabila ada calon pemimpin yang sama dengan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka calon tersebutlah yang harus dipilih. Kalau tidak ada, maka yang dipilih adalah yang mendekati dengan kriteria dimaksud.***
Ahmad Supardi Hsb
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rokan Hulu
Editor : Rindra Yasin