Keterlibatan masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan dalam pengawasan Pemilu sangat diperlukan. Fungsinya selain memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, juga mendorong perluasan wilayah pengawasan.
Beberapa peran pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pemilu luber, jurdil serta demokratis, antara lain: Pertama, ikut memantau pelaksanaan Pemilu untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan. Ketiga, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Keempat, menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu. Kelima, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu. Keenam, mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran-peran lainnya.
Realisasi berbagai peran partisipatif diatas sangat penting, mengingat kita dihadapkan pada tiga perhelatan besar, antara lain: Pertama, Pemilu legislatif 2014 mengacu pada Peraturan KPU No. 06/2013. Kedua, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 mengacu pada Keputusan KPU Riau No. 20/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013, dan ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir 2013 mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir No02/Kpts/KPU-IH/I/2013. Berkaitan dengan perhelatan yang dimaksud, saat ini sedang berjalan prosesnya secara bersamaan, antara lain: kampanye partai politik, rekrutmen Pantarlih dan PPDP, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran pencalonan.
Pergeseran Orientasi Pengawasan Pemilu
Pengawas Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU No15/ 2011, mengalami pergeseran orientasi mendasar pada dua ranah, antara lain: Pertama, derajat independensi, nampak dari sumber rekrutmen keanggotaan pengawas Pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen non partai, kemudian status kelembagaan didesain sangat independen dan sejajar dengan KPU. Kedua, tugas dan wewenang, mengalami penguatan dari sebelumnya hanya sebagai hakim garis menjadi lebih powerfull. Antara lain, memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tata usaha pemilu, contoh: sengketa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, sengketa pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta sengketa penetapan daftar pemilih. Pergeseran orientasi tugas pengawasan dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, saat ini pengawasan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Berdasarkan pergeseran orientasi pengawasan dari penindakan pelanggaran ke arah pencegahan sebagaimana terpapar di atas, maka indikator keberhasilan pengawasan Pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas Pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan lembaga Pemilu. Oleh karena itu, sinergi pengawasan partisipatif menjadi faktor penentu lain dalam mendukung optimalisasi pergeseran orientasi pengawasan pada pencegahan tersebut.
Urgensi Pengawasan Partisipatif
Pada prinsipnya urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi semakin memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Mengacu pada Keputusan KPU No. 96/Kpts/KPU/Tahun 2013, Provinsi Riau mempunyai penduduk berjumlah 6.456.322 penduduk, delapan daerah pemilihan, dan 65 kursi. Artinya ada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga mengakibatkan kenaikan jumlah kursi yang diperebutkan kandidat yang berkompetisi. Peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat.
Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas Pemilu adalah satu bentuk partisipasi aktif dimana masyarakat tidak lagi diring hanya pada peningkatan prosentasi kehadiran hanya saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawalan proses pemilihan sejak awal. Proses yang terealisasi melalui tahapan yang berlangsung, tidak serta merta lewat dari pengawasan masyarakat. Pengawas Pemilu berupaya membangun sinergi dengan stakeholders termasuk menggugah kesadaran masyarakat secara bersama proses yang ada.
Terkait pengawasan partisipatif tersebut, penting kiranya mengawasi bagaimana realisasi kampanya partai politik yang sedang berlangsung, proses pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sosialisasi elit-elit politik Riau untuk berkompetisi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan, termasuk mengikuti rekrutmen PPDP, yang nantinya bertugas memutakhirkan data pemilih yang akan memilih pada 4 September 2013.
Pengawasan Kampanye Parpol
Pengawasan kampanye partai politik diatur dalam UU No8/ 2012, Pasal 77 s.d Pasal 128. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 82, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui; pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk kampanye ini dilakukan sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014. Sementara bentuk kampanye: iklan media massa cetak dan elektronik serta rapat umum, dapat dilakukan pada 16 Maret sampai 5 April 2014. Secara detail bentuk kampanye dijabarkan dalam Peraturan KPU No. 01/ 2013.
Pengawasan Partisipatif Pendaftaran Pencalonan
Pendaftaran pencalonan tinggal beberapa hari lagi tepatnya 9-22 April 2013, saat ini masih berlangsung tes kesehatan baik kejiwaan dan fisik. Selain sehat jasmani dan rohani, masih banyak persyaratan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU No8/ 2012, Pasal 51 sampai 76. Lebih lanjut juga tertuang dalam Peraturan KPU No 07/ 2013 dan Peraturan KPU No. 08 Tahun 2013. Sementara untuk pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan sudah dimulai sampai 8 April 2013 mendatang, dengan menyerahkan bukti dukungan sebanyak 257.397, jumlah ini berasal dari 4 persen dikali 6.434.902, yang tersebar lebih kurang 50 persen kabupaten/ kota.
Gaung pencegahan sebagai core pengawasan yang diamanatkan UU 15/2011 hendaknya disambut baik berbagai pihak, bahwa pengawasan partisipatif adalah langkah yang merealisasikan pengawalan proses yang baik dengan muara hasil yang baik. Berbagai pihak bertanggung jawab dari fungsi dan kewenangannya agar proses pemilihan baik legislatif maupun gubernur diinisiasi pengawasannya sejak awal.***
Fitri Heriyanti
Anggota Bawaslu Provinsi Riau Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar- lembaga Editor : Rindra Yasin