MENJELANG dilangsungkannya Ujian Nasional (UN) bagi para siswa dan pelajar, kembali muncul ‘’kegelisahan nasional.’’ Kegelisahan tersebut setidaknya seperti yang tersaji di pemberitaan media massa akhir-akhir ini.
Bermacam judulnya, mulai dari peringatan untuk tidak terkecoh kunci UN menyesatkan, ancaman tidak lulus bagi siswa yang curang , dokumen UN rawan kebocoran, marak jual beli jawaban UN, sampai tentang potensi terjadinya serangan fajar, yakni membagikan kunci jawaban kepada peserta ujian.
Bahkan, Kepala Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) M Aman Wirakartakusumah menuturkan, indikasi praktik serangan fajar hampir selalu terjadi setiap kali pelaksanaan UN. Menurutnya, pelaku utamanya diduga para guru yang direkrut menjadi tim sukses UN.
Kegelisahan yang tersirat itu, kembali membuktikan bahwa UN masih dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga wali murid, dan bahkan kalangan sekolah serta pendidik sendiri.
Kegelisahan yang dialami banyak pihak ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, ketika pelaksanaan UN menghasilkan ketidaklulusan, bahkan ada sampai satu sekolah gagal melewati UN. Fakta ini yang kemudian menjadi pemicu kegelisahan, bahwa, seakan sistem pengajaran yang selama ini diterapkan di sekolah sama sekali tidak bisa membuat tenang wali murid.
Efeknya, para orangtua yang tak ingin anaknya gagal di UN, menoleh ke lembaga bimbingan belajar, yang muncul menjamur menyahut kegelisahan para wali murid. Soal biaya, seakan tidak jadi masalah. Yang jelas, dengan tidak semata bergantung kepada proses pendidikan di sekolah formal, para wali murid dan siswa lebih percaya diri. Itu di satu sisi. Sisi lainnya, boleh jadi ini sinyal kuat bahwa sekolah gagal mendidik siswa, serta tidak berhasil meyakinkan para orangtua murid.
Boleh jadi juga, kegelisahan lebih besar dialami guru dan kepala sekolah. Bagi mereka, UN juga menjadi pertaruhan kredibilitas. Penentu nasib sekolah mereka, apakah tahun depan semakin diminati atau malah dijauhi. Indikasi serangan fajar tadi, barangkali ada kaitannya dengan kegelisahan yang satu ini.
Kita berharap, dengan ekspektasi yang tinggi bahwa UN sebagai faktor penentu, baik sebagai alat mengukur keberhasilan studi siswa maupun syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Kemendikbud mampu memberikan jaminan bahwa soal-soal UN disusun secara objektif. Artinya, guru di sekolah, sebelum UN, benar-benar pernah dan mampu mengajarkan cara pemecahan soal seperti yang diujikan di UN. Bila perlu, kompetensi guru di sekolah harus melebihi pengajar di lembaga bimbingan belajar yang selalu punya kiat jitu menghadapi UN.
Pemerintah semestinya mampu membuat siswa dan wali murid percaya bahwa guru di sekolah dapat membekali siswa bagaimana menyelesaikan soal-soal UN. Terkesan sepele, namun itulah salah satu akar permasalahannya. ***
Editor : Rindra Yasin