ANTREAN panjang mobil berbahan bakar solar yang sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu, sampai hari ini masih terjadi. Hal ini disebabkan dengan telah diberlakukannya kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan non-subsidi.
Kebijakan ini menimbulkan masalah karena penerapannya di lapangan tidak seperti yang direncanakan. Meski sudah ada larangan untuk angkutan tertentu menggunakan bahan bakar jenis solar subsidi, para pengemudi tetap saja memilih antre di jalur subsidi. Alasannya jelas; harga lebih murah.
Persoalan lainnya, di SPBU pihak pengelola tak kuasa mengatur alur kendaraan subsidi dan non-subsidi. Pihak SPBU tentu saja tidak ingin mengambil risiko menghadapi aksi protes para pengemudi. Pengelola tak mungkin pula akan menanyakan satu per satu pengemudi soal jenis dan kepemilikan kendaraan.
Pertimbangan lainnya, alasan bisnis. Pihak pengelola SPBU lebih berpikir bagaiman solar yang dipasok bisa habis terjual, masa bodoh dengan jenis kendaraan apa yang mengisi BBM jenis solar.
Munculnya persoalan ini karena kebijakan pemerintah diluncurkan tidak disertai mekanisme dan regulasi yang jelas dan tegas. Kebijakan yang dibuat cenderung setengah jadi, kalau tak mau disebut setengah hati.
Seharusnya, pemerintah menyiapkan mekanisme yang jelas yang bisa diterapkan dengan mudah oleh pihak SPBU sebagai garda terdepan, dan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai user (pengguna).
Kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan, sementara dalam aplikasinya cenderung lempar bola dengan menyerahkan tanggung jawab penerapannya kepada pihak pengelola SPBU.
Kebijakan menempatkan aparat keamanan di SPBU bukan solusi untuk mengatur regulasi pengisian solar subsidi dan non-subsidi. Sebab, petugas keamanan yang ditempatkan di SPBU lebih pada mengantisipasi terjadinya tindakan penyimpangan seperti penimbu nan oleh pihak tertentu. Sementara, untuk mengatur kendaraan yang boleh dan dilarang mengisi solar subsidi, keberadaan aparat keamanan jelas tidak efektif.
Sebelumnya, pemerintah juga pernah melempar wacana menggunakan stiker sebagai penanda bahwa kendaraan dimaksud dilarang menggunakan BBM subsidi. Mobil ini khususnya untuk kendaraan berplat merah. Kebijakan itu juga gagal karena, pengemudi mobil plat merah pun cerdik dengan menukar plat merah menjadi hitam ketika mengisi BBM.
Agar persoalan ini tidak berlarut dan masyarakat khususnya para pemilik kendaraan berbahan bakar solar tidak terus-menerus dirugikan, pemerintah harus secepatnya membuat kebijakan yang realistis dan mudah dilaksanakan. Selama itu belum bisa dilakukan, lebih baik diberikan saja subsidi untuk seluruh kendaraan tanpa kecuali selama dana negara mampu menanggungnya.
Jika APBN dianggap tidak mampu, tak ada kebijakan lain kecuali menghapus solar subsidi. Keputusan ini jelas tidak populis dan sudah pasti akan mendapat reaksi keras masyarakat.***
Editor : Rindra Yasin