Bersiul Sambil Gosok Gigi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 16 April 2013 | 10:03 WIB
HARI-hari belakangan ini, suasana di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru memang beda. Ratusan mobil parkir di halamannya yang luas. Ratusan bakal calon anggota legislatif datang ke situ untuk mengikuti tes kesehatan dan kejiwaan. Seandainya terkena penyakit jiwa maupun penyakit jasmani, berarti terhambatlah langkahnya ke gedung DPRD. Namun, melihat rata-rata bakal calon anggota legislatif datang menggunakan mobil, logis muncul pertanyaan apakah mereka masih perlu mobil pelat merah sesudah bertahta di gedung DPRD? Bagi kalangan dealer, jelas bakal mendulang keuntungan. Sebaliknya bagi ruas jalan raya, jelas pula bakal menambah kemacetan.

Perlukah seorang anggota DPRD itu sehat jiwa dan sehat fisik? Tentu sangat-sangat perlu. Seandainya mereka sakit jiwa, nanti mereka kira gedung dewan itu sebuah kapal yang tengah berlayar lalu ”memancing” sesuka-sukanya. Kalau mereka sakit fisik, apalagi yang sakit itu panca indera serta jari tangan, bakal lebih kacau lagi. Mereka takkan bisa berpetuah-petuah atau bicara berjam-jam, padahal seorang anggota legislatif harus mampu melakukannya. Kemudian mereka tak bisa pula mencermati angka-angka serta membubuhkan tanda tangan pada notulen-notulen rapat, sedangkan anggota dewan itu musti lincah melihat angka dan sigap membubuhkan tanda tangan. Lebih parah, kalau calon anggota legislatif tersebut berpenyakit wasir dan ambeien yang tidak mungkin duduk berlama-lama. Sementara setiap anggota legislatif itu wajib tahan duduk berpuluh-puluh jam! Namun sedahsyat apapun penyakit kejiwaan dan penyakit fisik, insya Allah dapat diobati dan disembuhkan. Kecanggihan teknologi berikut kepiawaian ilmuwan telah berhasil mencip takan begitu banyak item obat dan jenis pengobatan yang andal, termasuk jenis pengobatan alternatif. Banyak dokter, shinse, dukun , paranormal dan orang pintar tersebar dimana-mana.

Sayang beribu kali sayang, para bakal calon anggota dewan sama sekali tak diuji tentang penyakit rohaninya, padahal penyakit rohani lah yang jauh lebih fatal berbahaya bila menimpa anggota dewan. Makin beribu kali sayang, penyakit rohani amat riskan terdeteksi alat medis semodern apapun, mustahil dimonitor para ahli mana pun, serta sukar disembuhkan oleh obat apapun, kecuali disembuhkan oleh diri sendiri.

Penyakit rohani dimaksud tak lain tak bukan adalah nafsu korupsi, selera yang tamak serakah, arogansi kesombongan, hobi berdusta, gemar foya-foya, kecanduan uang haram, syahwat yang overdosis, suka merendahkan orang lain serta berkarakter angkuh. Hanya diri sendiri lah yang bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut!

Lalu, apa salahnya tampil sebagai anggota dewan? Apakah bisa melakukan gosok gigi sambil bersiul? Jawabnya, tentu bisa dan tentu juga tak bisa. Menggosok gigi sambil bersiul mungkin suatu kemustahilan, namun bagi mereka yang mempunyai gigi palsu mudah saja melakukannya. Nah, kira-kira mirip demikian pula kosekuensi bagi setiap anggota dewan.

Apa pasal? Nah, seorang anggota dewan itu paling tidak dibebani lima dimensi tuntutan kepentingan, yang semuanya harus dipenuhi. Pertama, kewajiban memenuhi tuntutan kepentingan Parpol, sebab tanpa Parpol mustahil seseorang itu dapat berkiprah di gedung DPRD. Kedua, kewajiban memenuhi tuntutan rakyat, karena sesuai atributnya anggota legislatif itu adalah sebagai wakil rakyat. Maka, dalam ”merajang-rajang” APBD, kemudian mengesahkan Perda-Perda serta dalam mencermati kebijakan-kebijakan birokrat, parameternya adalah keberpihakan terhadap rakyat. Kekuasaan memantau eksekutif sebagaimana ditetapkan undang-undang mengharuskan setiap aggota dewan memiliki nyali keberanian untuk memantau pemerintah, jangan sebaliknya ”membebek” belaka. Justru sikap membebek yang selama ini dipertontonkan anggota DPRD membuat marwah serta citra mereka luntur di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, kewajiban melayani hasrat dan aspirasi rakyat di wilayah pemilihan. Adapun sebutan ”wakil rakyat“ bagi anggota DPRD kapasitasnya global universal, sedangkan ”rakyat di wilayah pemilihan“ lebih spesifik dan lebih spesial. Misalnya, kalau rakyat di wilayah pemilihan itu perlu jalan aspal, sekolah, Posyandu dan sebagainya, ya perjuangkanlah dengan optimal.

Keempat, kewajiban terhadap sponsor pendukung. Telah jadi rahasia umum, siapa saja yang berminat duduk di kursi DPRD, takkan mungkin dengan kantong kosong. Perlu sponsor pendukung berikut janji-janji segunung. Malah, sponsor juga bermanfaat buat ”menyingkirkan “ rival-rival selama proses pencalonan. Artinya, sangat logis kalau segala kepentingan mereka diperhatikan dan dipenuhi setelah berhasil menduduki kursi di DPRD.

Kelima, tuntutan pribadi dan rumah tangga yang wajib pula dipenuhi. Sungguh mustahi dan memalukan jika anggota DPRD itu ternyata tinggal di kampung terpencil menghuni rumah papan dan kemana bepergian naik sepeda motor. Kesimpulannya, cinta anggota dewan itu harus dibagi lima, lantas kemana porsi yang paling besar? Apakah bisa cintanya dibagi lima? Suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh anggota dewan sendiri. Terkait hal tersebut barangkali anggota dewan yang telah sempat menikmati empuknya kursi DPRD perlu dipertanyakan sejauhmana mereka telah menunjukkan bakti pengabdiannya serta keberpihakannya terhadap rakyat. Oleh karena bakti pengabdiannya serta keberpihakan kepada Parpol maupun dalam meningkatkan kemakmuran kehidupan pribadi telah sangat-sangat jelas bagi rakyat. Ibarat pepatah Melayu ”laksana bersuluh matahari saking terang benderangnya”.

Anggota dewan berdasarkan undang-undang bertugas selama lima tahun, kalau dihitung jamnya sebanyak 43.800 jam, artinya sangat banyak waktu untuk berbuat sesuatu demi kepentingan rakyat. Maka jika dalam melamar pekerjaan orang ditanya tentang kemampuannya dan pengalamannya, sangat pantas sekali anggota dewan yang telah bertugas pada priode 2008-2013 dipersoalkan apa saja yang telah diperbuatnya untuk rakyat.***


Ibrahim Muhammad
Peminat masalah sosial 
Editor : Rindra Yasin